Awalbarri’s Blog

Maret 5, 2009

Demokrasi Membutuhkan Ekonomi

Filed under: Uncategorized — awalbarri @ 9:20 am

PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.

Studi yang komprehensif mengenai kaitan demokrasi dan perkembangan ekonomi dilakukan oleh Adam Przeworski dan Fernando Limongi. Mereka mempelajari perilaku setiap negara berkaitan dengan penerapan demokrasi dan tingkat perkembangan ekonominya (lebih tepatnya pendapatan per kapita) pada kurun waktu tahun 1950-1990. Dari perhitungan mereka, negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan.
Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000 dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.

Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka menurut studi tersebut demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.

Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.

Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.

Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.

Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.

Demokrasi (Bukan) untuk Orang Miskin!
“Sudah 26 tahun tinggal di sini, jualan nasi pecel, tetapi ya begini terus. Ndak berubah. Makin hari, tambah susah!” tutur Yu Minah, janda paruh baya dari Klaten yang setiap hari berkeliling menjajakan dagangannya di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sungguh, 26 tahun adalah waktu yang panjang. Pemilihan umum (pemilu) bisa digelar lima periode. Rezim penguasa datang dan pergi, presiden silih berganti, juga bongkar pasang para menteri, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.

Nasib rakyat bawah tak berbeda, yang miskin tetap miskin, bahkan kian sengsara. Tentu, Yu Minah tidak sendiri. Ribuan, bahkan jutaan Yu Minah lain tampaknya harus pasrah menerima takdir menjadi miskin dan sebagai orang miskin. Pendek kata, demokrasi kita tak kunjung membawa manfaat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Mengapa?
Antinomi
Selama ini praktik demokrasi kita terjebak dalam antinomi. Antinomi muncul, berangkat dari proses penalaran, yakni dua kesimpulan yang bertentangan namun mempunyai dasar pijakan yang sama kokoh.

Antinomi menunjukkan oposisi dua kesimpulan, masing-masing berangkat dari premis-premis yang tampaknya masuk akal dan keluar dari langkah penyimpulan yang salah. Antinomi bukan akibat kekeliruan subyektif individu, tetapi disebabkan sifat dialektis proses kognisi, khususnya karena kontradiksi bentuk dan isi (Bagus, 1996: 53-54).

Antinomi amat kental dalam praktik demokrasi kita yang terjebak dalam prosedur dengan melupakan substansi. Kita sibuk dengan bentuk demokrasi sehingga lupa dengan isi. Mekanisme penting, tetapi esensi tidak boleh diabaikan. Kita memaknai demokrasi sebatas representasi hak-hak politik sehingga demokrasi dijauhkan dari hak-hak dasar manusia lain, yakni hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial. Maka yang terjadi kemudian adalah ketimpangan dan antagonisme.

Bukan hal aneh jika anggota legislatif yang mendapat mandat memperjuangkan rakyat justru menelikung untuk kepentingan pribadi. Partai politik semata berburu kekuasaan sambil melupakan konstituen. Pilkada bukan menjadi mekanisme untuk membentuk kontrak politik dan integrasi sosial, tetapi menjadi ajang kerusuhan. Demokrasi menjadi ajang money politics. Demokrasi kita tak pernah lepas dari konflik dan anarki. Demokrasi sekadar menjadi lips service, pentas mengobral janji tanpa realisasi.

Kita terseret arus praktik demokrasi liberal sehingga melalaikan prinsip demokrasi sosial. Kebebasan individu diagung-agungkan, sementara hak-hak sosial dan kepentingan publik dipinggirkan. Kita melupakan demokrasi sebagai kreasi aksi kolektif, reproduksi kebudayaan, dan transformasi sosial.

Demokrasi yang seharusnya menjadi saluran arus bawah menjadi monopoli elite (elite-dominated democracy). Demokrasi kita menjadi amat rapuh dan—menyitir Terry Lynn Karl (1990)—menjadi beku (frozen democracy) saat didominasi elite yang tidak ingin menjalankan reformasi subtantif yang menguntungkan sebagian besar masyarakat miskin.

Liberasi politik-ekonomi
Demokrasi kita menjadi mandul, lemah, dan jauh dari harapan rakyat karena tercabut dari akar dan fondasinya. Kita mengagungkan demokrasi sambil melalaikan prinsip yang lain. Padahal, perwujudan demokrasi politik melalui representasi hak-hak politik tidak cukup. Pembebasan politik tidak seketika membawa pembebasan ekonomi dan tanpa pembebasan ekonomi mustahil terjadi pembebasan politik. Political liberation did not bring economic liberation and without economic liberation, there can be no political liberation (Robert JC Young, 2001: 5). Prinsip-prinsip dasar demokrasi saling terkait, yakni kebebasan (liberty), persamaan (equality), keadilan hukum (equity), dan keadilan (justice).

Dengan mengagungkan kebebasan hak-hak politik, demokrasi kita gagal menjadi artikulasi perjuangan hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan melalaikan karakter demokrasi yang berbasis sosial ekonomi, yang terjadi bukan proses demokrasi sejati (the true democracy), tetapi bentuk baru subordinasi, opresi, dan dominasi. Demokrasi seharusnya menjadi artikulasi berbagai bentuk perlawanan atas penindasan, juga sebagai perjuangan melawan berbagai bentuk ketimpangan (Laclau and Mouffe, 1995: 154).

Karakter demokrasi berbasis ekonomi dapat diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi melalui redistribusi keadilan ekonomi hingga membawa manfaat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan karakter sosialnya, demokrasi merupakan perekat solidaritas sosial guna membuat kontrak sosial, menjaga integrasi sosial dari konflik, dan mewujudkan perdamaian.

Maka, demokrasi harus dikembalikan pada akarnya yang berbasis aspek politik, sosial, dan ekonomi. Perayaan kebebasan hak-hak politik mutlak harus diikuti pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Tanpa pembebasan ekonomi, demokrasi menjadi barang mewah bagi rakyat miskin.
Demokrasi kita seharusnya memihak kepentingan rakyat, terutama kaum miskin. Amat ironis jika demokrasi di negeri ini mengabaikan aspirasi rakyatnya yang sebagian besar adalah kaum yang benar-benar miskin.

Penulis : Imam Cahyono, Wakil Ketua Al Maun Institute, Jakarta
Kompas Online
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi dan Kebudayaan Indonesia
ALMARHUM Prof Dr Koentjaraningrat adalah cendekiawan Indonesia terkemuka. Seorang antropolog Indonesia yang keahlian dan sosoknya dihargai dan diakui oleh kalangan antropolog mancanegara. Ia salah satu dari sedikit ilmuwan dan cendekiawan kita yang benar-benar dalam arti yang sejatinya adalah seorang ilmuwan terkemuka dalam bidangnya serta sekaligus seorang cendekiawan.
Tidak banyak sosok seperti almarhum. Barangkali yang segera kita setuju sosok sebanding dia di antaranya adalah almarhum Prof Dr Selo Soemardjan dan Prof Dr Sartono Kartodirdjo, yang satu seorang sosiolog terkemuka, yang lain ilmuwan sejarah.

Almarhum belajar melakukan penelitian dan menulis. Penelitian lapangan yang di antaranya dilaksanakan di Papua terkenal. Demikian pula berbagai karya ilmiah, termasuk buku-buku. Mendalam, luas, kritis, dan memberikan kontribusi.

Prof Koentjaraningrat juga seorang cendekiawan. Minat dan kepeduliannya yang penuh empati lagi kritis menempatkannya sebagai seorang intelektual sejati. Pengetahuan dan ilmunya, termasuk hasil penelitiannya, dikontribusikan untuk memahami lingkungan budaya dan sosok masyarakat.

Sikap dan gaya hidupnya yang serba sederhana dan seperlunya mencerminkan sikap dan sosok seorang cendekiawan yang asketis. Kita yang semakin hidup dalam dunia serba reproduksi sosok, gaya, dan pola hidup serba simbol amat paham makna dari teladannya. Tepat dan pantas, para murid menghargai gurunya. Ia bukan saja guru besar ilmu antropologi. Almarhum adalah guru besar masyarakat bangsanya. Benar-benar guru karena pantas ditiru.
KITA perlu menyikapi secara pro-aktif dan secara kritis fenomena sejarah kontemporer yang sangat besar dampaknya ialah globalisasi. Asosiasi globalisasi dewasa ini mau tidak mau berlangsung dengan revolusi teknologi komunikasi. Juga dengan ekonomi global yang ditandai oleh luas dan intensifnya peredaran dan pasar uang antarnegara. Masih juga berasosiasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan perdagangan.

Amat menonjol dalam perkembangan itu hadir dan berperannya ekonomi pasar, jaringan, serta para pelaku bisnis. Orang bilang ekonomi pasar yang berkerangka faham ekonomi neoliberal.
Dampak dan akibatnya tampak, dramatis dan tragis karena tidak lagi sembunyi dan disembunyikan. Kondisi perikehidupan dunia diangkat di atas panggung dunia yang terbuka. Tidak ada kondisi, baik atau buruk, positif atau negatif, yang bisa lalu begitu saja. Lewat beragam perangkat teknologi informasi modern semuanya dan di sudut penjuru dunia mana pun serta-merta tampak di atas panggung terbuka. Bermiliar penduduk dunia menyaksikannya.
Adalah benar, globalisasi membangkitkan pengaruh dan akibat besar. Acap kali dramatis. Salah satu contohnya adalah aksi kekerasan teror. Contoh lain ialah maraknya perikehidupan serba tanda dan gaya. Pola hidup konsumtif. Fenomena mall dan aneka macam kesempatan dan lompatan sukses serba cepat .

Globalisasi membawa kemajuan dan kemakmuran, namun menurut kenyataannya, terlepas dari faktor-faktor latar belakang dan penyebabnya, globalisasi juga mengakibatkan kesenjangan kehidupan warga dunia yang bertambah. Ada gejala baru kemiskinan, marjinalisasi dan ketinggalan semakin jauh. Bagaimana kita bisa membaca dan menyikapinya? Logis masuk akal jika ulangi kembali sikap kita yang menentang dan menyalahkan pihak sana. Tepat benar jika kita kembali melemparkan tanggung jawab dan kesalahan kepada pihak sana, pihak luar. Seperti dulu kita menyalahkan secara benar dan tepat kolonialisme, dependence dan rasisme.
Akan tetapi, belajar dari pengalaman kemarin, tidaklah cukup dan tidak pula menyelesaikan persoalan kita jika kita hanya mengambil sikap menyalahkan pihak sana. Kita haruslah mengambil pemahaman dan sikap lain.

Di antaranya seperti yang tercantum dalam referensi singkat Koentjaraningrat Memorial Lecture ini: “Namun di samping itu kita juga berpendapat bahwa upaya membangun kebudayaan Indonesia yang dirancang secara sadar-a creation by design and not by default-untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang ini merupakan satu hal yang tidak boleh terabaikan. Jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan upaya mengubah struktur tatanan dunia. Hal itu harus dibarengi oleh satu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri dan oleh karenanya kebudayaan menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya”.

Tepat, cerdas, dan kena formulasi itu. Persoalan dan jawaban atas persoalan itu mencuat lagi dalam dasawarsa terakhir ini. Adalah Samuel P Huntington yang bercerita: dalam tahun 1990-an kebetulan ia membaca data ekonomi Gana dan Korea Selatan. Data dua negara dalam tahun 1960 itu setingkat. Penghasilan per kapitanya sama. Sama pula pembagian ekonominya dalam produksi primer, manufaktur, dan jasa. Sama ekspor bahan mentah, Korea Selatan lebih disertai ekspor barang jadi sedikit.

Tiga puluh tahun kemudian, kata Huntington, Korea Selatan tumbuh sebagai negara raksasa industri, ekonomi terbesar nomor 14 di dunia, pendapatan per kapita mendekati Yunani dan lebih lagi Korea Selatan menempuh jalan demokrasi! Mengapa? Ia jawab dengan judul tulisannya Cultures Count Samuel Huntington, Lawrence E Harrison, serta sejumlah ilmuwan terkemuka bersama- sama menjawab Culture Matters dengan judul tambahan How values shape human progress.

Jawaban itu berbentuk buku yang diterbitkan oleh Universitas Harvard pada tahun 2000. Buku yang diedit oleh Lawrence E Harrison dan Samuel P Huntington-keduanya dari Harvard-adalah laporan dan hasil seminar yang diprakarsai oleh kedua ilmuwan itu di Harvard pada tahun 1998. Culture matters atau dalam bahasa para pemrakarsa Koentjaraningrat Memorial Lecture ini “membangun kebudayaan Indonesia yang dibangun secara sadar”. By design not by default. Memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri kita dan oleh karenanya kebudayaan menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya.

DILETAKKAN dalam konteks reformasi, kita perlu berupaya mencari cul- tural map to recovery. Disertai kerangka yang lebih komprehensif: Democracy and Indonesian Cultures. Questioning their Compatibility for Building our Nation’s Resilience. Pengalaman empiris memberi pelajaran dan pengalaman. Korea Selatan dan Gana, negara-negara sedang berkembang yang dalam tahun 1960-an setingkat perkembangan ekonominya, kini kondisi ekonominya jauh berbeda.
Mengapa, padahal secara umum keadaan dan lingkungannya adalah sama. Ceteris paribus-negara yang satu maju pesat, sementara yang lain terpuruk.

Tentu saja tidaklah mungkin hanya berlaku satu faktor, bahkan juga tidak terbatas satu, dua, tiga, faktor. Lingkungan domestik maupun regional tidak mungkin tanpa perbedaan.
Toh, ditemukan dan disepakati hadirnya faktor yang berperan sentral, yakni kebudayaan. Disepakati culture matters. Pandangan itu juga semakin dihidupkan lagi oleh bangsa- bangsa lain. Misalnya di negara-negara Amerika Latin. Ada paradigma baru, tulis Lawrence Harrison, “suatu teori yang melihat ke dalam dan berpusat pada nilai-nilai dan sikap kultural. Pandangan baru itu lambat laun mengisi vakum yang ditinggalkan oleh runtuhnya teori dependensi”.
KEBUDAYAAN mencakup suatu pemahaman komprehensif yang sekaligus bisa diurai dan dilihat beragam variabel dan cara memahaminya.

Kebudayaan dalam arti suatu pandangan yang menyeluruh menyangkut pandangan hidup, sikap, dan nilai. Atau menurut deskripsi Raymond Williams, “General state or habit of the mind, general state of intelectual development in a society or a whole”. Disebutnya pula, “the general body of arts. A whole way of life, material, intelectual, spiritual”.

Tambahan pemahaman yang diberikan Raymond Williams berguna untuk dicatat. Culture ada hubungannya dengan “tending of natural growth, a processs of human training”. Lebih menarik lagi pemahamannya sebagai learned ways of behaving and adapting dan mengandung banyak unsur seperti ide, sentimen, nilai, obyek, tindakan, kecenderungan, akumulasi.

Kita perlu membahas pembangunan kebudayaan dikaitkan dengan upaya memperbaiki kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk recovery, bangkit dari kondisi serba krisis dan kritis. Bangkit untuk memperbaiki kehidupan bersama. Bangkit untuk kesejahteraan, yakni kebebasan, keadilan, solidaritas.

Secara lebih eksplisit ketika tema besar “culture matters” dibicarakan dan diangkat pada seminar tingkat bangsa-bangsa-maksudnya adalah bahwa kebudayaan berperan untuk kemajuan, yakni kemajuan yang emansipatoris bagi beragam bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, hak asasi, kemanusiaan. Ketika kultur dihubungkan dengan kinerja dan prestasi kemajuan bangsa-bangsa, tolok ukurnya adalah kemajuan ekonomi, tetapi dalam konteks demokrasi. Kemajuan ekonomi salah satu fungsi dan ukurannya yang sentral.
Dianalisis lagi faham Max Weber tentang The Protestant Ethics and The Rise of Capitalism. Mengapa dibandingkan dengan mazhab lain, Calvinisme lebih mendorong kemajuan ekonomi? Mengapa mendorong kerja keras, kejujuran, kesungguhan, kesadaran dalam menggunakan waktu dan uang?

Ada semacam sikap yang rasional, yang teratur, yang ulet, dan yang produktif. Ada respek terhadap hak orang lain. Respek terhadap hukum. Proses hukum yang saksama, pada kebiasaan pengadilan Inggris juga bekas negara jajahannya mempercepat berlakunya due process of law, tegaknya hukum di pengadilan. Lawrence Harrison berbicara tentang perubahan dari static culture ke progressive culture. Ada sejumlah unsur dalam kultur yang progresif. Ialah orientasi akan masa depan, kerja adalah sentral untuk hidup yang baik, diperlukan frugality, hemat, pendidikan syarat kemajuan, jasa (merit) penopang kemajuan, diperlukan kepercayaan yang melebihi lingkungan keluarga.

Kode etik yang keras diperlukan untuk mencegah korupsi. Perlu keadilan dan fair play yang universal dan impersonal. Kekuasaan agar lebih horizontal dan tidak terkonsentrasi.
BAGAIMANA memperolehnya? Pendidikan ditempatkan pada posisi dan peran yang menentukan. Ada yang memandang pendidikan sebagai the civil religion of society, begitu penting, begitu harus dilaksanakan, secara serius.

Tersangkut di dalamnya pendidikan karakter, kepribadian, etika, pengetahuan kognitif, komunikasi, ilmu dan keahlian, kompetensi kultural dan nilai- nilai rohani.
Ditawarkan pula sebuah silogisme.
1. Kemajuan manusia dalam arti luas tak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi;
2. Bisnis yang berhasil merupakan mesin pertumbuhan ekonomi;
3. Karena itu bisnis diperlukan untuk kemajuan manusia.

Muncul persoalan comparative advantage atau competitive advantage. Bahan mentah atau hasil industri. Lagi-lagi diperlukan pelaku bisnis. Apalagi ini zaman ekonomi pasar.
Ekonomi makro diperlukan. Tapi harus juga disertai bekerjanya ekonomi mikro secara baik. Diperlukan competitive mindset.

Adalah benar pemerintah tetap berperanan. Pemerintah berperan lewat public policy. Pemerintah menciptakan iklim berfungsinya ekonomi pasar dan pelakunya. Pemerintah melakukannya dalam kerangka dan kewajiban terselenggaranya bonum publicum. Kesejahteraan umum.

Saya ingin mengakhiri Caveat, tentang negerinya, Guatemala, sosiolog Bernard Arevallo berkomentar: “We have the hardware of democracy but the software of Authoritarianism”.
Pada kita ada tambahannya. Berlaku secara formal faham kekuasaan sistem demokrasi yang melayani. Tetapi masih disertai budaya feodal yang memandang kekuasaan sebagai privilese.
Indonesia menurut Corruption Perception Index (Transparancy International) tahun 1998 pada tangga korupsi berada pada tingkat ke-80, hanya kelima dari bawah di antara 85 negara. Indonesia parah korupsinya. Ada beberapa sebab. Masih berlakunya kultur feodal untuk kekuasaan. Berlakunya Afamilisme yang jelek serta masih berlanjutnya praktik kolusi.
Untuk memberantas korupsi dalam bentuk kolusi sebaiknya “Ekonomi Pasar” juga semakin diberi panggung terbuka. Di atas panggung terbuka itu pula para pelaku bisnis menjalankan pekerjaannya. Pekerjaan para pelaku bisnis sangat diperlukan. Bisnis penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang disertai distributive justice adalah sumber kemakmuran masyarakat.

Hadir dan bekerjanya bisnis serta pelakunya di panggung terbuka memperbesar transparansi. Transparansi menjauhkan kolusi, memperkuat praktik bisnis yang produktif dan etis. Juga membuat prevensi dan tindakan terhadap korupsi lebih jelas. Akhirnya sekali lagi ditegaskan: culture matters, untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri kita. Maka kita perlu mengembangkan bersama-kebudayaan yang sikap, nilai, dan praksisnya membangun kemajuan manusia.

Penulis: Jakob Oetama, Pemimpin Umum Kompas
Makalah dalam Koentjaraningrat Memorial Lecture I, Jakarta, 15 September 2004
Sumber: Kompas Online

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Civil Society” dan Demokrasi, untuk Apa?
MASALAH Civil society baru hangat dibicarakan tahun 1990-an di Indonesia. Hal ini lebih disebabkan oleh kuatnya tekanan pemerintah Orde Baru pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli ilmu sosial, tokoh intelektual, pejuang demokrasi, dan cendekiawan, tampaknya kesulitan mencari formula yang tepat untuk memaknai suatu perjuangan menuju perubahan yang dicita-citakan. Dalam keadaan galau dan gamang itu bangsa Indonesia berpaling pada civil society yang dijadikan primadona untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat kita yang nyaris lumpuh.
Civil society bergulir dengan pemaknaan yang variatif oleh berbagai kalangan. Ada yang menerjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat madani, dan ada juga yang tetap menggunakan civil society. Semua terjemahan tersebut disuguhkan kepada publik dengan argumentasi masing-masing, dan karenanya masyarakat atau publik juga memahaminya menurut selera dan kepentingannya.

Civil society sebenarnya merupakan suatu ide yang terus diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat bermoral, masyarakat sadar hukum, masyarakat beradab atau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif.
Kata civil cenderung dikonotasikan sebagai lawan dari militer. Demikian pula madani dalam masyarakat madani cenderung dikonotasikan dengan madaniyah atau Medina, yang dikonotasikan bernuansa Arab. Padahal arti madaniyah sebagai sumber munculnya kata madani adalah peradaban atau civilization.

Lain lagi dengan kewargaan yang merupakan terjemahan dari bahasa latin yakni, civilis atau civis. Atas pijakan yang demikian itulah kebanyakan orang sepakat untuk konsisten menggunakan civil society karena terjemahan yang lain dianggap kurang sesuai dengan konsep aslinya.

Substansi
Cicero adalah seorang filsuf Romawi yang pertama memunculkan gagasan societies civils dalam sejarah filsafat politik. Civil society merupakan suatu konsep yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan makna.

Misalnya, pada abad 18 civil society dimaknai sebagai negara yang merupakan entitas yang mendominasi entitas lainnya. Di akhir abad ke 18 civil society dimaknai sebagai negara dalam nuansa dua entitas yang berbeda, seiring dengan aliran Hegelian yang membagi kehidupan manusia dalam tiga wilayah yang berbeda, yakni, keluarga, civil siciety, dan negara.
Dalam pandangan Hegel, civil society adalah entitas yang memiliki ketergantungan pada negara. Sebagai misal negara harus mengawasi civil society dengan cara menyediakan perangkat hukum dan administrasi. Hegel berpendapat entitas civil society mempunyai kecenderungan entropi atau melemahkan diri sendiri (a self crippling entity), oleh karena itu harus diawasi oleh negara.

Pandangan Hegel yang agak pesimistik ini, akhirnya memiliki gayut dengan pandangan Karl Marx tentang civil society. Bahkan Karl Marx memposisikan civil society pada basic material dalam tautan dengan produksi kapitalis. Oleh Marx, civil society dimaknai sebagai kelas borjuis yang menjadi tantangan baginya untuk membebaskan masyarakat dari berbagai penindasan, oleh karena itu civil society menurut dia harus dilenyapkan demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas.

Tokoh lain adalah Gramsci. Dalam banyak hal pendapat Gramsci mirip pendapat Marx. Perbedaannya terletak pada memposisikan civil society bukan pada basic material tetapi pada tataran suprastruktur, sebagai wadah kompetisi untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Peran civil society pada konteks yang demikian oleh Gramsci ditempatkan sebagai kekuatan pengimbang di luar kekuatan negara. Pandangan Gramsci ini lebih bernuansa ideologis ketimbang pragmatik. Dalam perjalanan waktu, akhirnya konsep Gramsci ini dikembangkan oleh Habermas seorang tokoh madzab Frankfurt melalui konsep the free public sphere atau ruang publik yang bebas, di mana rakyat sebagai citizen memiliki akses atas setiap kegiatan publik.
Sebagai misal rakyat boleh ngomong apa saja, berbuat apa saja baik secara lisan maupun tertulis, melalui media massa, sekolah atau pertemuan-pertemuan asal tidak melanggar hukum atau mengganggu kepentingan umum. Pandangan Habermas ini, tampaknya sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Cuma yang jadi soal, kita baru berada pada tataran proses belajar, setelah sekian lama kebebasan kita dibelenggu oleh penguasa. Sikap egalitarian bangsa ini telah terkoyak-koyak oleh perjuangan memperebutkan atribut-atribut semu yang dikendalikan oleh invisible hand. Jiwa dari the free public sphere sebenarnya telah terakomodasi dalam UUD 1945 Pasal 28. Namun, karena kuatnya political will penguasa spirit dari gagasan Habermas ini memudar nyaris punah.

Konsep yang diinginkan
Kalau saja kita mau jujur, makna civil society yang kita idamkan (walau sebagian) adalah konsep civil society menurut Habermas. Kita telah lama memimpikan ruang publik yang bebas tempat mengekspresikan keinginan kita atau untuk meredusir, meminimalisir berbagai intervensi, sikap totaliter, sikap etatisme pemerintah. Pada ruang publik inilah kita memiliki kesetaraan sebagai aset untuk melakukan berbagai transaksi wacana tanpa harus takut diciduk, diintimidasi atau ditekan oleh penguasa. Model ini sudah lama tetapi sekaligus merupakan format baru bagi kita untuk mereformasi paradigma kekuasaan yang telah dipuntir oleh penguasa Orde Baru.

The free public sphere merupakan inspirator, motivator sekaligus basis bagi mekanisme demokrasi modern, seperti yang dialami oleh Amerika, bangsa Eropa dan kawasan dunia lain. Demokrasi modern secara substantif mengacu pada kebebasan, kesetaraan, kemandirian, kewarganegaraan, regularisme, desentralisme, aktivisme, dan konstitusionalisme. Persoalannya bagaimana cara yang efektif agar spirit demokrasi modern ini bisa disemaikan dengan baik?

Jawabannya, adalah kita mesti membangun dan mengembangkan institusi seperti LSM, organisasi sosial, organisasi agama, kelompok kepentingan, partai politik yang berada di luar kekuasaan negara, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini tidak serta merta menghilangkan keterhubungannya dengan negara atau bersifat otonom. Berbagai undang-undang, hukum dan peraturan negara tetap menjadi pijakan bagi setiap institusi dalam melakukan aktivitasnya. Hal terpenting dalam civil society adalah kesetaraan yang bertumpu pada kedewasaan untuk saling menerima perbedaan. Tanpa itu, civil society hanya merupakan slogan kosong.

Hubungan dengan demokrasi
Civil Society dan demokrasi ibarat “the two side at the same coin”. Artinya jika civil society kuat maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, civil society akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya para pakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayamnya demokrasi.

Menguatnya civil society saat ini sebenarnya merupakan strategi yang paling ampuh bagi berkembangnya demokrasi, untuk mencegah hegemoni kekuasaan yang melumpuhkan daya tampil individu dan masyarakat. Dalam praktiknya banyak kita jumpai, individu, kelompok masyarakat, elite politik, elite penguasa yang berbicara atau berbuat atas nama demokrasi, walau secara esensial justru sebaliknya.

Kesadaran masyarakat akan demokrasi bisa dibeli dengan uang. Kelompok masyarakat tertentu diatur untuk bertikai demi demokrasi. Perseteruan eksekutif dan legislatif saat ini sebenarnya tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi kita, tetapi hal itu tetap dilakukan demi demokrasi. Kalau rakyat kecil selalu jadi korban, apakah makna demokrasi yang kita perjuangkan sudah betul? Atau sedang mengalami distorsi.

Penulis : Umbu Tagela,
Guru tinggal di Salatiga.
Source: Kompas
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Apakah Sistem Demokrasi Haram?
Apakah demokrasi haram?
Apakah di zaman rosululloh ada sistem demokrasi?
Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam. Untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara tepat kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip demokrasi berikut pandangan para ulama tentangnya.
Prinsip Demokrasi
Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:
• Kebebasan berbicara setiap warga negara.
• Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.
• Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
• Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.
• Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
• Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.

Pandangan Ulama tentang Demokrasi
1. Al-Maududi
Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

2. Mohammad Iqbal
Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:
a. Tauhid sebagai landasan asasi.
b. Kepatuhan pada hukum.
c. Toleransi sesama warga.
d. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
e. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

3. Muhammad Imarah
Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.
Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.
Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam” (al-A’râf: 54).
Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

4. Yusuf al-Qardhawi
Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:
a. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
b. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
c. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
d. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
e. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

5. Salim Ali al-Bahnasawi
Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam.
Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:
a. menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
b. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
c. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
d. Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.
Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi.

Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.
6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di atas terwujud, langkah yang harus dilakukan:
1. Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya.
2. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.

Sumber: Syariah Online
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi (Masih) Berbasis Primordialisme
Selepas Pemilu 2004, jalan demokrasi Indonesia ternyata masih panjang dan berliku. Pasalnya, emosi masih mengalahkan pertimbangan akal sehat pemilih. Hasil akhir pemilihan umum setidaknya membuktikan bahwa sebagian besar rakyat dan elite masih mengandalkan isu primordial dalam pesta demokrasi yang sebenarnya telah didukung oleh varibel-variabel demokrasi yang rasional.

TIDAK berlebihan bila dikatakan bahwa kondisi demokrasi Indonesia masih memprihatinkan. Parameternya, antara lain, hingga kini tercatat 67 persen rakyat Indonesia termasuk dalam golongan yang indeks pengetahuan demokrasinya rendah. Dari jumlah tersebut sebagian besar berlatar pendidikan rendah yang selama ini diposisikan sebagai penonton proses politik oleh elite penguasa.
Bahkan, dari segi pendidikan dan tingkat perekonomian tercatat, rendahnya indeks pengetahuan demokrasi mencapai angka memprihatinkan: 87 persen! Mereka memilih bukan berdasarkan pertimbangan rasional demi perbaikan nasib, tetapi atas dasar primordialisme, politik perkauman, atau mengkristalnya subkultur. Alhasil, sejak republik ini berdiri, proses demokrasi seperti jalan di tempat. Elite politik membangun kekuasaan yang semakin mengakar, sementara rakyat jelata saling bersaing mengais sejumput rezeki.

Massa akar rumput dengan indeks pengetahuan demokrasi yang rendah ini menjadi lahan subur bagi para penguasa memanen suara. Setelah mereka terpilih, habis manis sepah dibuang. Menurut Iwan Gardono dari FISIP Universitas Indonesia, berdasar data tahun 2003, hanya 29 persen wakil rakyat yang mendatangi konstituen setelah terpilih dalam Pemilu 1999. Lebih sedikit lagi wakil rakyat yang membuat laporan pertanggungjawaban atau melakukan konsultasi dengan konstituen. Tanpa akuntabilitas, dalil Lord Acton berlaku: kekuasaan cenderung korup.

Rakyat pun jadi apatis menyikapi proses demokrasi yang cenderung stagnan. Ini akibat elite politik yang senantiasa memainkan isu SARA sebagai sarana melanggengkan kekuasaan, yang berakibat masyarakat terpecah dan mudah diadu domba demi kepentingan politik.
Akhirnya rakyat mengambil kesimpulan sendiri melalui sikap apatis. Ini tecermin lewat keberadaan 40-50 juta orang yang tidak ikut Pemilu 2004. Suara 40-50 juta orang ini jauh melampaui suara perolehan Golkar, PDI-P, apalagi partai lain peserta pemilu. Tidak diketahui jelas apakah ini gejala apatisme atau golput. Di pihak lain, rakyat yang ikut memilih tidak terlepas dari pengaruh dan pola primordialisme dalam berpolitik.

GEJALA primordialisme dan perbedaan aliran yang semakin menguat setidaknya tergambar dari perolehan suara partai-partai dalam pemilu. Massa yang kecewa terhadap pemerintah banyak mengalihkan suara ke partai beraliran keagamaan. Seperti di Ambon, warga Muslim mengalihkan dukungan pada Partai Keadilan Sejahtera, warga Kristen mendukung Partai Damai Sejahtera.

Tak jauh berbeda, pemilih golongan abangan menggambarkan fenomena serupa. Suara mereka berpindah seputar PDI-P, Partai Golkar, dan partai lain beraliran nasional, seperti Partai Demokrat dan partai lain sehaluan.

Perolehan suara Pemilu 2004 sebetulnya tidak menghasilkan kemenangan bagi salah satu partai. Pasalnya, baik Partai Golkar dan PDI-P menurun dibandingkan dengan Pemilu 1999.
Demikian pula nasib Partai Amanat Nasional tatkala Amien Rais kembali mengandalkan dukungan Muhammadiyah. Dukungan ini sangat dibutuhkan dengan pertimbangan jika tidak di dukung Muhammadiyah (dari dalam), bagaimana Amien Rais akan mendapat dukungan dari luar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara relatif tidak berubah meski telah membuka diri memasang calon legislatif dari luar Nahdlatul Ulama dan Islam. PKB lagi-lagi mengandalkan dukungan suara kalangan santri tradisional. Belum lagi fenomena partai yang memperoleh suara di bawah satu persen. Meski kecil, ini menggambarkan betapa terpecahnya aliran politik Indonesia.

Tak ketinggalan yang perlu diperhitungkan adalah fakta sejarah keberadaan negara Indonesia yang sebelum ada sudah jadi the nation of nations: bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Batak, dan sebagainya. Roh keragaman ini seperti hilang dari permukaan, tetapi muncul di bawah sadar. Jika ini dikelola dengan baik, seharusnya jadi aset bangsa Indonesia.
Akhirnya yang terjadi adalah menjual primordialisme untuk kepentingan politik. Entah disadari atau tidak, primordialisme terutama isu agama dan suku, memiliki dua sisi sebagai kekuatan pemersatu atau justru menjadi pemecah-belah. Kekuatan merusak primordialisme muncul saat para pemimpin tidak menyadari daya hancur primordialisme yang mereka usung. Sebaliknya, upaya Orde Baru mengangkat Bhineka Tunggal Ika terlalu menonjolkan “ika” sementara “bhineka” dibunuh. Tidak ada keragaman yang berarti dan politik identitas serba seragam menjadi harga mati.

DEMOKRASI sehat diukur dengan tiga hal: partisipasi rakyat, kompetisi, dan akuntabilitas. Partisipasi politik rakyat hingga pelaksanaan pemilu kemarin terlihat sudah baik. Jika memungkinkan, partisipasi politik akan lebih baik seandainya ada partai politik lokal. Partai politik lokal memberi pengaruh lebih positif dalam demokratisasi karena mereka lebih mengerti persoalan setempat sehingga lebih membumi bagi masyarakat setempat.

Namun, dalam kompetisi pemilu saat ini, partai politik yang ada masih menjual figur atau jargon tertentu meski menggunakan teknik modern seperti televisi, internet, pengumpulan pendapat, dan pelbagai trik. Tetapi hanya sedikit yang menjual program secara jelas dan lugas. Padahal, upaya perbaikan mulai muncul melalui undang-undang (UU) politik dan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Tetapi, ini tidak terlepas dari perilaku partai politik serta aktor-aktor politik.

Kendala muncul jika elite politik masih memiliki mindset lama dan enggan berubah. Ini tentu kurang mendukung perubahan ke arah demokratisasi karena pelaksanaan pemilu hanya satu bagian dari partisipasi, delegasi, dan aspirasi rakyat.

Pertanyaannya, apakah lembaga politik dan para pelaku memiliki komitmen serta mau menangkap kecenderungan perubahan ini. Hal ini berkorelasi dengan tahapan penting bagi rakyat: mengamati, memilih, mengontrol, dan menagih janji politisi.

Tahapan mengontrol dan menagih ini menjadi persoalan penting saat ini. Pada saat sama, partai-partai besar dan telah bercokol lama kehilangan atau berkurang kredibilitasnya. Memang banyak orang baru di partai politik itu, tetapi mereka masih berada di bawah bayang-bayang senior mereka. Mereka yang berangkat dari latar primordial ini diharapkan mampu mengembangkan dialog antar-ide. Ini penting untuk mengembangkan pemikiran sistemik lebih dari sekadar etnisitas atau primordial. Barulah terbangun kepemimpinan berdasarkan ide yang disepakati bersama dan bukan hanya karena alasan kesamaan agama atau suku belaka.
Rakyat di pihak lain tak ketinggalan berinisiatif menegakkan kedaulatan. Rakyat harus menyadari demokrasi berasal dari mereka dan bukan pemberian negara. Selama ini yang terjadi adalah pola patron-klien antara negara dan lembaga kemasyarakatan atau perorangan sehingga demokratisasi terhambat di Indonesia. Kondisi ini membuat semua orang berlomba menguasai negara sebagai muara menjadi patron dalam masyarakat sipil. Jika tidak menguasai, mereka ingin bergabung dengan negara karena ada dana melimpah yang dikelola negara.

Contohnya, organisasi besar seperti Muhammadiyah membuat pertemuan atau kongres, dari mana mereka mendapat dana? Tentu saja patronase ke negara sangat penting sebagai salah satu sumber keuangan mereka. Demikian pula kursi kementerian bagi organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lain. Mereka sudah memiliki “kapling” di kabinet. Mereka sudah diposisikan ikut bagi-bagi kekuasaan.

Kekuatan primordial dan komunalisme akhirnya turut menyandarkan patronase terhadap negara, yang dipakai sedemikian rupa. Semisal dalam kasus kelompok Islam ingin menggolkan UU Pendidikan Nasional. Akhirnya negara dipakai untuk kepentingan tersebut.
Menggunakan instrumen negara adalah mekanisme yang benar, tetapi dalam kasus ini, bukan kekuatan publik secara luas yang menjadi referensinya. Jadi, ini salah kaprah, karena pilihan demokratisasi semestinya terjadi melalui partai politik, masyarakat sipil, dan gerakan rakyat. Kondisi sekarang sulit mengharapkan proses ini terjadi melalui partai politik karena lemahnya kaderisasi dan tidak ada partai yang memiliki suara dominan di atas 25 persen. Demikian pula masyarakat sipil dan gerakan rakyat sulit menggerakkan demokrasi karena keadaan mereka yang sangat factious.

Alhasil, semua pihak tergoda untuk masuk ke negara, menguasai sumber yang ada, dan kemudian memobilisasi kekuatan primordial. Perlu disadari bahwa politik adalah konspirasi elite belaka. Ketika kinerja dan sepak terjang mereka buruk, para politisi selalu mencari pelindung dari kelompok primordial. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak menginginkan sebuah rasionalisasi sekularisme politik.

Di pihak lain, kalangan kampus terpolarisasi oleh kepentingan kandidat atau kepentingan partai politik. Padahal, semestinya kampus menjadi entitas independen yang lepas dari percaturan kepentingan elite politik. Kampus pun justru menjadi wadah organized anarchy.
Jalan keluar dari persoalan ini adalah memotong etatisme negara terhadap masyarakt sipil. Etatisme kini telah menjadi begitu luar biasa kuat dan menjalar. Bayangkan, soal zakat diatur negara, perkawinan harus disahkan negara, dan lain-lain yang melampaui hak individu!
Selanjutnya diperlukan dialog antar-ide dan inisiatif rakyat selanjutnya mendorong sekularisme serta mengedepankan rasionalitas dalam budaya demokrasi Indonesia. Kondisi riil saat ini adalah keinginan rakyat menunggu perbaikan setelah 100 hari pemerintahan pemimpin baru. Pemulihan ekonomi, persoalan beras, minyak tanah, itulah yang menjadi pemikiran rakyat kebanyakan. Termasuk 40 juta orang yang tidak ikut memilih dalam pemilihan legislatif.
Persoalan sekularisasi politik dan amandemen konstitusi hanyalah pikiran elite di Jakarta saja. Tuntutan rakyat sangatlah jelas, yakni mengatasi persoalan ekonomi yang langsung menyentuh kehidupan mereka.

Kekuatan rakyat hendaknya terbina menjadi building block. Mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena kehidupan demokrasi berangkat dari inisiatif rakyat jelata. Pemilu ini seharusnya menjadi jembatan emas demokrasi yang menghantarkan seluruh bangsa keluar dari krisis berkepanjangan.

Penulis: Iwan Santosa
Sumber: Kompas
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi
Makalah pengantar ini merupakan bagian dari rencana buku yang akan diterbitkan oleh Program S2 PLOD dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Bahan dasar dari rencana buku bersumber dari dokumen yang merupakan evaluasi cepat tahap pertama sampai dengan 30 Juni 2005 pelaksanaan Pilkada Langsung di 186 Kabupaten/Kota dan Propinsi yang diperkaya dengan perkembangan terakhir Pilkada langsung hingga pada bulan Maret 2006.
Evaluasi didasarkan pada hasil monitoring tim S2 PLOD UGM atas penyelenggaraan Pilkada Langsung dengan memanfaatkan informasi yang disebarkan oleh media lokal, media nasional, hasil jajak pendapat, pendapat pengamat dan informasi/pendapat dari aktor-aktor yang terkait dengan Pilkada Langsung langsung (kandidat, tokoh partai, anggota/ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), pengawas, kepolisian, dsbnya). Informasi juga diperkaya dengan studi lapangan oleh tim S2 PLOD UGM di 1 propinsi (Kalteng) dan 7 kabupaten, masing-masing Belitung Timur, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Boven Digul, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Jembrana, serta komunikasi melalui telepon dengan sejumlah informan kunci di daerah-daerah yang dimonitor. Di samping itu, informasi diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan Fisipol UGM dan Program S2 PLOD, khusus untuk daerah-daerah Belitung Timur, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Boven Digul. Tambahan informasi lapangan diperoleh melalui diskusi dengan pimpinan parpol di tingkat nasional, sejumlah gubernur, bupati, dan walikota yang memenangkan Pilkada di sejumlah daerah. Terakhir, informasi diperkaya melalui pembimbingan dan pembacaan atas thesis sejumlah mahasiswa S2 PLOD yang secara khusus membahas dimensi-dimensi tertentu dari proses Pilkada di sejumlah daerah. Singkat kata, makalah ini adalah ”harta bersama” komunitas S2 PLOD dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Sampai dengan Maret 2006, telah berlangsung gelombang massif Pemilihan Kepala Daerah – Pilkada — (gubernur/wakil gubernur, bupatai/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) secara langsung. Hal ini menandai sejarah baru pemilihan langsung pimpinan daerah di tingkatan Propinsi, kabupaten dan kota, menyusul proses pemilihan presiden dan wakil presiden langsung tahun 2004 silam.

Dilihat dari sudut demokrasi prosedur ala Schumpeterian, Pilkada Langsung telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yakni pertama, menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis — bebas, adil dan nir kekerasan. Dari 186 penyelenggaraan Pilkada Langsung pada fase hingga akhir Juni 2005, tidak ditemukan adanya pelanggaran serius yang dapat menciderai apalagi menghilangkan elemen-elemen kebebasan, fairness, dan nir-kekerasan sebagai inti-inti pokok dari proses pemilihan demokratis. Kedua., dilihat dari sudut kepentingan adanya rotasi kepemimpinan lokal secara reguler, Pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tapi sekaligus telah meletakan dasar baru bagi sebuah mekanis pertukaran elit secara reguler. Pilkada langsung merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan kepala daerah sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tetapi ia sekaligus meletakan tradisi baru, karena untuk pertama-kalinya terjadi perubahan metode dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD ke arah pemilihan langsung oleh setiap warga dalam sebuah daerah. Perubahan ini memiliki dampak serius pada berbagai aspek politik lokal dan sekaligus dapat dibaca sebagai investasi politik sangat penting dalam kerangka pendalaman demokrasi. Hal terakhir ini terkait erat dengan terjadinya proses institusionalisasi politik (demokrasi) dalam makna Huntingtonian yang diasumsikan sebagai tulang-punggung dari terbentuknya stabilitas dan keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Ketiga, Pilkada langsung telah meletakan fondasi baru bagi berlangsungnya proses pendidikan politik warga secara lebih luas. Pilkada langsung telah menjadi salah ajang penting pendidikan mengenai politik sebagai sebuah ”kontestasi” dan mengenai kenormalan dari ”kalah” dan ”menang” dalam sebuah proses kontestasi yang jujur dan adil.

Proses Pilkada langsung juga menegaskan, kecemasan akan terjadinya kekerasan ataupun konflik horisontal yang disuarakan berbagai kalangan, tidak terbukti. Di daerah seperti Kutai Kartanegara, Kaltim sebagai daerah pertama yang menyelenggarakan Pilkada langsung yang sempat berada dalam situasi tegang selama berminggu-minggu sebelum hari H akibat kontroversi penempatan pejabat Bupati, penyelenggaraannya berjalan tanpa kekerasan. Persoalan yang mengemuka bersifat minor, yakni adanya indikasi manipulasi suara di sejumlah TPS. Persoalan ini dipahami sebagai minor, terutama karena merupakan pola yang dengan mudah bisa ditemukan dalam pengalaman di sembarang sistem politik demokrasi, termasuk yang sudah mapan sekalipun. Perkembangan dari sejumlah daerah konflik juga mengkonfirmasi rendahnya potensi momentum ini berubah menjadi penyulut konflik sosial dalam masyarakat. Bahkan perkembangan paling akhir dari dua daerah dengan tingkat potensi konflik politik yang sangat serius semisal Papua dan Irian Jaya Barat kembali mempertegas ketidak-absahan sikap paranoid mengenai potensi destruktif Pilkada langsung.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di sini
Penulis: Cornelis Lay (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogya)
Untuk Dinner Lecture KID
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

eningkatkan Partisipasi Orang Muda(Catatan dari Pemilu Belanda – II)
Tingkat partisipasi di antara 26 juta pemilih di Belanda sekitar 80%. Perhatian khusus diberikan kepada kalangan orang muda. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan organisasi civil society di Belanda untuk menjaring pemilih dari kalangan muda. Partai politik juga berupaya keras menjaring konstituen dari segmen populasi ini.

Senin 20 November 2006 suatu organisasi yang bekerja untuk meningkatkan political literacy (melek politik) dan partisipasi orang muda dalam demokrasi (www.coolpolitics.com) menyelenggarakan acara debat politik antara caleg dari berbagai partai. Uniknya, forum ini dikemas dalam gaya yang khas orang muda di Belanda. Acara diselenggarakan di Panama Club di Amsterdam dan diliput oleh MTV. Ruangan dipenuhi oleh sekitar 500 orang yang mayoritas berusia antara 18-25 tahun.
Dalam sorotan lampu-lampu nite club, para caleg dari Partai Hijau Kiri (GroenLink), Partai Buruh (PvdA), Partai Liberal (VVD), dan Partai D66. Partai mayoritas Kristen Demokrat (CDA) tidak memenuhi undangan malam itu. Moderator debat adalah anak muda yang berdandan dan bergaya khas MTV

Sebelum masing-masing caleg mengungkapkan agenda partai, beberapa isu ditampilkan dalam bentuk klip video ala MTV. Isu-isu yang ditampilkan adalah kerusakan lingkungan hidup, anti-terorisme vs privasi, krisis energi, dan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari suasana ala MTV dalam ruangan tersebut, mutu isi debat tetap terjaga. Setiap caleg dengan serius menanggapi masing-masing isu sesuai dengan platform partainya. Karena mayoritas penonton adalah orang muda, caleg yang populer saat itu adalah Femke Halsema dari Partai Hijau Kiri dan Wouter Bos dari Partai Buruh. Sedangkan dua caleg lainnya dari partai yang lebih konservatif dan berpakaian sangat formal untuk acara anak muda tampak agak kikuk dan banyak diejek penonton. Seperti kata Winston Churchil, “jika Anda di bawah 25 tahun dan tidak memilih yang kiri, berarti Anda tidak punya hati. Tapi jika Anda di atas 25 tahun dan tidak memilih yang kanan, berarti Anda tidak punya otak.” Isu Welfare State (negara membiayai layanan dasar kesehatan dan pendidikan secara penuh berdasarkan azas kesejahteraan sosial bagi semua warga) dan implikasi pajak membagi populasi ke dalam dua segmen konstituensi (tua-muda, berpenghasilan tinggi-rendah, konservatif-progresif, kanan-kiri).

Pemerintah dan masyarakat Belanda melakukan investasi politik bagi keberlangsungan masa depan demokrasi dengan menyiapkan anak-anak muda di bawah 18 tahun (batasan usia pemilih). Poster semua partai beserta dengan caleg unggulan mereka dipasang di sekolah-sekolah. Selasa 21 November 2006, 250.000 siswa di 475 sekolah diberi kesempatan untuk memilih partai dalam simulasi pemilihan melalui internet yang diselenggarakan oleh Institute for Public and Policies. Hasil pemilihan oleh para siswa dianalisis dengan serius dan dijadikan bahan kajian. Memang bisa saja anak muda ini kemudian mengubah orientasi politik mereka di kemudian hari. Namun mengarahkan anak muda untuk menjadi melek politik dan terlibat dalam proses demokrasi sejak awal merupakan investasi yang seharusnya dilakukan bukan untuk menggaet pemilih ke dalam partai tertentu melainkan dilaksanakan dengan penuh integritas demi keberlangsungan demokrasi di masa depan.

Bagi warga masyarakat yang masih bingung dengan pilihan partai, ada software yang bisa diakses di internet (www.stemwijzer.nl). Software ini menawarkan survei 30 pertanyaan seputar isu-isu kebijakan publik. Jawaban atas pertanyaan itu kemudian dibandingkan dengan platform masing-masing partai dan memberikan informasi mengenai preferensi partai bagi setiap pengguna software. Terlepas dari beberapa kelemahan teknis dan kritik terhadap penggunaaannya, perangkat ini sangat populer di kalangan masyarakat Belanda. Pengguna merasakan manfaat karena bisa mengetahui platform masing-masing partai terhadap berbagai isu publik dan membandingkannya dengan pendapat mereka sendiri sehingga implikasi politik sudah bisa diketahui sebelum membuat keputusan pada hari H pemilihan umum.

Penulis: Anita Lie
Penulis mewakili Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (www.komunitasdemokrasi.or.id) memenuhi undangan dari Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) untuk mengikuti program kunjungan bersama dengan 24 politisi dan pengamat dari 8 negara mitra IMD (Indonesia, Ghana, Tanzania, Afrika Selatan, Kenya, Georgia, Bolivia dan Guatemala) pada 18-24 November 2006. Para undangan berpartisipasi dalam aktivitas kampanye menjelang pemillihan parlemen Belanda pada 22 Nov dan menyaksikan serta memberi masukan mengenai sistem dan praktik demokrasi di Belanda.
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Kepuasan Terhadap Kerja SBY
Kepuasan publik terhadap kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menurun. Sebanyak 58.1% publik menilai kurang puas tidak puas sama sekali dengan kerja SBY. Sementara sebanyak 37.9% menyatakan cukup puas sangat puas dengan kerja SBY. Angka ketidakpuasan terhadap kerja SBY ini sudah melampaui angka politis, di atas 50% ( mayoritas).
Temuan ini adalah salah satu hasil dari survei nasional yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia. Survei ini diadakan pada tanggal 24-27 April 2006 di seluruh provinsi dengan 700 responden. Metode penarikan sampel yang dipakai adalah Multistage Random Sampling, mengambil responden dari desa dan kota secara proporsional, dan wawancara tatap muka. Data sampel ini dapat mewakili suara 150 juta pemilih Indonesia dengan margin of error sekitar 3.8%.

Yang menarik jika dibandingkan tingkat kepuasaan publik terhadap kerja SBY dari satu waktu ke waktu lain. Data pembanding diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia dan lembaga survei yang lain. Saat pertama kali memegang jabatan sebagai presiden, kepuasan publik sangat tinggi. Pada bulan November 2004, Sebanyak 79.7% publik sangat puas cukup puas dengan kerja SBY. Dalam tempo 18 bulan, kepuasan publik ini makin turun. Dari 79.7% di bulan November 2004 menjadi 37.9% di bulan April 2005.

Politik Guru
Pendidikan merupakan sebuah proses politik. Relasi guru dengan pihak lain, entah itu dalam lingkup mikro (di kelas) maupun makro (di luar kelas), merupakan relasi kekuasaan.
Di dalamnya guru berjumpa banyak pihak, seperti, kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, karyawan, yayasan, orangtua, lembaga-lembaga nonpemerintah, birokrat, politisi, dan masyarakat. Hubungan antarkelompok ini tidak imun dari praktik kekuasaan. Relasi ini terstruktur dan terbentuk melalui sebuah sistem yang menyangga sistem kekuasaan satu sama lain. Dalam kerangka inilah kinerja guru sungguh menjadi sebuah pergulatan politik par exellence.
Ginsburg (1996) mendefinisikan politik sebagai “kontrol atas alat-alat produksi, reproduksi, konsumsi, dan akumulasi daya-daya material dan simbolis”. Proses ini tidak terbatas pada arena kekuasaan oleh negara. Dunia pendidikan menjadi contoh ideal proses politik sebab jaringan relasi sosial yang dimiliki berhubungan dengan kategori sumber-sumber material maupun nonmaterial itu. Ketidakadilan atas distribusi sumber-sumber daya ini biasanya ditentukan oleh praksis politik dan corak relasi kekuasaan yang ada.

Marjinalisasi guru
Persoalan seputar efektivitas ujian nasional, inkonsistensi aturan pemerintah tentang otonomi guru dalam proses pendidikan, perbaikan kurikulum tanpa menyertakan proses praformasi yang menyiapkan secara matang tenaga pendidik, dan sebagainya, hanya salah satu dari banyak corak relasi kekuasaan yang memangkas kinerja dan otonomi guru. Berhadapan dengan perubahan kurikulum, guru tak pernah dijadikan rekan dialog. Kalaupun ada dialog, hanya terjadi dari sisi teknis pelaksanaan, bukan dari visi antropologi-filosofis yang memberi visi fundamental pendidikan nasional kita.

Sebaliknya, proses politik yang terjadi di negeri ini justru upaya untuk meminggirkan guru dari bidang kerjanya. Guru dibuat sedemikian rupa sehingga dalam posisi marjinal, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun profesional. Pemberangusan otonomi guru oleh negara pada gilirannya membatasi kinerja potensial sebagai guru sebagai agen transformasi.

Jika guru harus berjuang untuk memperoleh kembali kontrol atas bidang kerjanya, usaha ini tidak bisa dibuat sambil lalu, atau spontan, misalnya, demonstrasi ke jalan seperti pernah terjadi dalam kasus Kampar. Atau berjuang seorang diri, seperti Ibu Nurlaila yang harus berhadapan dengan aparat hukum saat kinerja profesionalnya sebagai guru digusur kekerasan otot petugas tramtib. Guru harus dapat memadukan tenaga dan terlibat aksi politik yang terencana dan teratur. Namun, ini mengandaikan para guru melek dan aktif secara politik. Perilaku dan kemampuan ini tak bisa terjadi secara kebetulan. Karena itu, pendidikan politik seharusnya menjadi bagian program pendidikan guru.

Posisi strategis guru sebagai aktor politik dan agen transformasi dalam dunia pendidikan inilah yang membuat kekuasaan politik ingin selalu ikut campur dalam “menjinakkan” kinerja guru. Guru yang dimahkotai mitos “pahlawan tanpa tanda jasa” selalu diharapkan memahami kinerjanya yang mengatasi kepentingan politik. Karena itu, salah satu otonomi dan kinerja guru ini perlu dipotong agar para guru tetap dalam situasi apolitik.

Sebenarnya guru bisa merebut kembali kinerja politiknya yang dirampok negara, dalam lingkup mikro maupun makro.

Mikro dan makro
Dalam lingkup mikro (relasi kekuasaan guru-murid di kelas), guru bisa memulai dengan mengembangkan suasana dialogis dan demokratis. Perlu dipraktikkan cara pengajaran yang di satu sisi mampu membawa siswa pada tujuan pengajaran, di lain sisi membuat siswa menemukan makna dan kegembiraan dalam belajar. Kelas seharusnya menjadi ruang di mana proses belajar memperkaya siswa akan nilai-nilai hidup, menghargai perbedaan, sekaligus cinta pada kegiatan belajar itu sendiri. (Brophy, 1983,1988). Guru juga bisa menerapkan cara pengajaran yang berwibawa lewat ketegasan prinsip dan transparansi sistem perilaku. Para siswa umumnya mengharap guru menjadi figur kekuasaan yang mampu menciptakan situasi stabil dengan tata perilaku yang standar. (Brantilinger, 1993, Mets, 1978)

Dalam lingkup makro (relasi kekuasaan guru dengan sistem kekuasaan lain), yang paling mendesak adalah masuknya kurikulum tentang kesadaran politik dalam kerangka proses formasi tenaga guru. Guru dengan demikian tidak sekadar disiapkan melalui kemampuan teknis-praktis tata cara pengajaran dalam menjalankan kurikulum, tetapi secara kreatif dan kritis mampu menyadari dan menumbuhkan dimensi politis atas kinerjanya.

Dalam level nasional, independensi organisasi guru seharusnya dipertahankan agar kekuasaan negara tidak dengan mudah ikut campur. Independensi ini tak akan terjadi jika rasa solidaritas satu sama lain lemah. Kasus Kampar hanya menimbulkan geliat di Kampar. Kasus Ibu Nurlaila hanya bergema di Jakarta, padahal kasus serupa banyak terjadi di tempat lain. Soliditas dan solidaritas guru adalah bagian dari proses pertumbuhan kesadaran politik guru itu sendiri.

Pendidikan merupakan proses politik dan sebenarnya guru aktor utama proses politik ini. Sebagai aktor politik, guru mampu mentransformasi situasi masyarakat menjadi dunia yang lebih baik.

Mati hidupnya dunia pendidikan tidak hanya tergantung kinerja politik guru, namun kesadaran politik guru atas kinerjanya adalah kondisi yang dibutuhkan agar proses transformasi di masyarakat berjalan efektif. Guru adalah “pahlawan tanpa tanda jasa” yang kinerjanya mengatasi sekat-sekat politik. Namun, mitos ini menjadi tak berguna saat dengannya pelan-pelan otonomi dan kebebasan guru dikebiri. Karena itu, para guru lebih baik segera menyadari diri sebagai aktor politik daripada menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat mereka lena atas kinerja politiknya.

Penulis: Doni Koesoema A, Mahasiswa Jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma
Artikel disalin dari Kompas
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi dengan Meritokrasi
Demokrasi tanpa kepemimpinan hanya melahirkan gerombolan. Dalam gerombolan, kepentingan warga negara mudah menjelma menjadi anarki. Kekerasan, pemaksaan, dan pelanggaran pun tak terelakkan.

Tidaklah sama, antara pemerintahan otoriter dan pemerintahan otoritatif. Demokrasi bermaksud membasmi yang pertama, tetapi tak bisa tegak tanpa kedua. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan.
Tak salah jika Soekarno memimpikan demokrasi terpimpin. Yang salah adalah konsepsi kepemimpinannya yang cenderung melakukan personifikasi kekuasaan, yang membuat demokrasi terkubur oleh glorifikasi “pemimpin besar”.

Demokrasi dan meritokrasi
Demokrasi menghendaki kepemimpinan oleh banyak orang. Proses perekrutannya tak bisa mengandalkan pada keturunan seperti dalam aristokrasi; tidak juga pada kekayaan bawaan seperti dalam plutokrasi; tetapi harus berjejak pada prestasi (merit) warga negara di segala bidang. Dengan kata lain, demokrasi menghendaki kepemimpinan berdasarkan meritokrasi.
Meritokrasi merupakan solusi atas nepotisme, kelembaman kepemimpinan serta daya saing bangsa. Demokrasi tanpa meritokrasi membuat kepemimpinan tercengkeram orang-orang yang mau meski tak mampu. Setelah perintis kebangkitan bangsa pada awal abad ke-20 meninggikan status “bangsawan pikiran” atas “bangsawan usul”, negeri ini merasakan pahitnya hukuman karena mengkhianati jalur perjuangan ini. Krisis akut yang menimpa kita kini berakar pada nepotisme dalam perekrutan kepemimpinan di segala bidang kehidupan yang menempatkan orang-orang yang salah di tempat yang salah pada saat yang salah.
Tentang perjuangan menegakkan meritokrasi, Inggris memberi contoh terbaik. Hingga abad ke-18, Inggris terkenal sebagai rumah nepotisme. Sebagai negeri yang tidak pernah dijajah, tidak pernah sepenuhnya kalah dalam perang, dan tidak pernah diguncang revolusi politik, Inggris tak pernah berjeda untuk membuat awalan segar (fresh start). Akibat ketiadaan disrupsi ini, masyarakat Inggris tetap bermental pedesaan jauh setelah 80 persen penduduknya tinggal di kota. Dalam mental pedesaan inilah feodalisme bertahan, bersekutu dengan nepotisme.
Beruntung, Inggris segera mendapat tekanan dari luar dan dalam. Tekanan dari luar datang dari persaingan dan perseteruan internasional. Peperangan antarbangsa, sebagai perwujudan sempurna kompetisi internasional, ternyata memberi desakan kuat bagi keharusan menghargai merit. Perang bukan saja mendorong penemuan teknologi, tetapi juga merangsang penggunaan sumber daya manusia secara lebih baik. Sejak Perang Dunia I, tes IQ diberlakukan guna merekrut personel-personel ketentaraan. Tantangan ini pada gilirannya mendorong reformasi di bidang pendidikan.

Dari dalam, tekanan muncul dari menguatnya aspirasi-aspirasi sosialis yang melancarkan serangan terhadap segala jenis pengaruh keluarga terhadap dunia kerja. Aspirasi sosialis mempercepat tumbuhnya organisasi berskala besar yang mendorong promosi atas dasar merit. Mereka juga menuntut kesetaraan lebih besar dalam akses ke dunia pendidikan. Akhirnya, dalam melawan kepemimpinan konservatif, kaum sosialis mengidentifikasi kesetaraan dengan perluasan meritokrasi.

Pelajaran bagi kita
Pengalaman Inggris memberi pelajaran penting bagi kita. Nepotisme bisa tergerus jika bangsa memiliki competitive spirit dengan negara lain. Semangat berkompetisi bisa tumbuh jika kecenderungan inward looking berubah menjadi outward looking. Daya-daya juang tidak diorientasikan untuk “bertikai” di dalam, tetapi diarahkan untuk menandingi arch-mimetic dari luar.

Tentara hendaknya siaga menjaga kedaulatan negeri dari penyerobotan pihak asing. Tidak adanya competitive spirit melemahkan dorongan untuk mengerahkan talenta-talenta terbaik bangsa, dan para pemimpin medioker yang tampil tak memiliki sense of crisis.
Sementara tantangan globalisasi dan perwujudan era perdagangan bebas mulai menebarkan ancaman, Indonesia tak memiliki kesiapan untuk bersaing. Hasil survei World Competitiveness Report 2001 oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dari 75 negara dalam Growth Competitiveness Index/GCI) dan urutan ke-55 dalam Current Competitiveness Index/CCI).

Dibanding enam negara ASEAN, Indonesia di peringkat ke-6 untuk GCI dan peringkat ke-5 untuk CCI, sedangkan di antara 19 negara APEC, Indonesia menempati peringkat ke-19 untuk GCI dan ke-16 untuk CCI.

Pengalaman Inggris mengisyaratkan pergeseran dari nepotisme ke meritokrasi memerlukan perjuangan kuasa. Ide-ide sosialistik tetap dibutuhkan sebagai pendobrak ketimpangan masyarakat yang ditimbulkan keturunan maupun kepemilikan. Perjuangan ini harus dimulai sejak dini, dalam akses orang terhadap dunia pendidikan. Seperti kata Pierre Bourdieu, pendidikan memberikan bukan sekadar skemata bagi perbedaan kelas dan prinsip fundamental bagi pemapanan tertib sosial, tetapi juga menjadi katalis bagi perjuangan kuasa yang kompetitif.

Pendidikan berorientasi meritokrasi harus menghilangkan diskriminasi manusia berdasar jenis intelegensia tertentu—yang membuat orang dengan intelegensia lain dianggap sampah masyarakat.

Demokrasi pendidikan harus memberi ruang aktualisasi bagi keragaman intelegensia manusia (linguistik, logik-matematik, spasial, musik, kinestetik, interpersonal dan intrapersonal) sehingga bisa melahirkan calon pemimpin dengan merit dan karakter tangguh. Manusia berkarakter adalah yang memiliki keunggulan khas, dapat diandalkan, dan memiliki daya tahan dalam kesulitan dan persaingan.

Jalan menuju demokrasi telah ditempuh dengan ongkos mahal. Terlalu sia-sia jika yang muncul hanya gerombolan. Kepemimpinan harus ditegakkan di segala lini dengan memulihkan otoritas berbasis meritokrasi.

Penulis: Yudi Latif , Direktur Eksekutif Reform Institute dan Deputi Rektor Universitas Paramadina
Artikel disalin dari Kompas
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Democrac(z)y
Mimpi democracy (kedaulatan rakyat) di Kabupaten Tuban berubah menjadi democrazy (Yunani: demos=rakyat; Inggris: crazy=gila). Rakyat yang kehilangan kratos seakan-akan crazy. Massa bergerak. Rumah Bupati terpelanting.
Sebenarnya penghancuran bangunan milik pemerintah dan swasta di Kabupaten Tuban bukan kasus pertama. Beberapa tahun silam kantor DPRD (Kabupaten Pontianak) dibakar massa karena kinerja “wakil rakyat” mengecewakan. Gedung pengadilan negeri (Flores) dilahap si jago merah. Gedung pengadilan negeri (Putussibau) hampir diluluhlantakkan. Terakhir, demonstran Hari Buruh merusak pagar DPR.

Letusan amarah rakyat dalam arti tertentu bisa jadi mencerminkan kekecewaan rakyat atas kinerja sejumlah oknum pemerintah/”wakil-wakil” mereka. Penegak hukum dianggap mempermainkan keadilan, “wakil rakyat” dinilai belum aspiratif, politik uang masih kental di KPU(D), dan aparat pemerintah melupakan kesejahteraan rakyat. Kredibilitas rakyat menipis. Keadilan amat mahal di Indonesia.

Biasanya nilai kejujuran dan keadilan selama pilkada dan pengundang-undangan peraturan dikhianati politik manipulasi. Pencetakan kartu pemilihan melebihi jumlah pemilih, membuka peluang kecurangan. Manipulasi data, pemberian suara, dan penghitungan suara dalam pilkada dan perumusan UU akan mengubah demos menjadi crazy. Rakyat akan bertindak seakan-akan crazy menghadapi politik kotor di tengah era reformasi.

Demokrasi yang damai
Seusai Perang Dingin, sepanjang abad 20, demokrasi dalam iklim perang dan konflik. Dibandingkan tahun 1950 dan 1970, pertumbuhan demokrasi pada awal abad 21 lebih subur. Dalam awal abad ini beberapa pemerintah demokratis merintis perdamaian antarbangsa. Aneka bentuk kerja sama (termasuk bidang akademik) digalakkan untuk membangun perdamaian dunia dan persaudaraan universal [Michael Mandelbaum, The Ideas that Conquered the World: Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty First Century (2002:242)].

Keterkaitan antara politik demokratik dan perilaku damai menuntut pembinaan watak dan kepribadian manusia secara individual dan sosial. Politik demokratik berhadapan dengan kompleksitas sosial di berbagai daerah. Latar belakang sosial dan kultural mewarnai seluruh sistem perdamaian demokratik. Kebudayaan tanpa kekerasan perlu terus disosialisasi dalam masyarakat majemuk.

Hakikatnya, demokrasi terarah pada perdamaian, menghargai perbedaan dan difusi kultural. Demokrasi yang bermuatan kekerasan akan melunturkan makna kehidupan bersama sesuai dengan aspirasi rakyat. Citra damai dalam demokrasi sering kabur akibat manipulasi democracy di tengah rakyat kecil.

“Demos” tak wajib “crazy”
Pilkada dan perjuangan rakyat kecil akan berlanjut, ada yang berjalan sesuai aspirasi rakyat, tetapi ada yang kian jauh. Ketegangan sosial terasa saat pemilihan kepala daerah. Tiap anggota partai seolah harus menang. Jalan apa pun ditempuh.

Agar democracy tidak menjadi democrazy (rakyat seolah crazy), beberapa kondisi harus diperhatikan: (1) Fairness dalam menerapkan aturan pilkada tak terabaikan. Agar KPU(D) tak menjadi sasaran amarah massa, lembaga ini harus adil dan berdiri di atas semua parpol. Keberpihakan KPU akan mengundang kekecewaan rakyat; (2) Perlu lebih ditingkatkan pemantauan pilkada dalam proses pengumpulan data, pemberian suara, dan penghitungan suara. Transparansi dapat meng-counter politik manipulasi; (3) Tim penyusun UU perlu arif memerhatikan tiap golongan tanpa menimbulkan luka sosial. Win-win-solution dan kearifan lokal perlu dipertimbangkan.

Dalam proses ber-democracy tentu rakyat tidak wajib melakukan tindakan crazy yang merugikan pihak lain sebab ulah anarkis tidak dengan sendirinya menjamin suasana demokratis yang lebih baik, lebih damai, dan lebih tenteram. Mekanisme hidup demokratis perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan sistem yang transparan dan cara-cara beradab, sesuai dengan aturan main yang adil dan memerhatikan kepentingan rakyat. Mudah-mudahan proses democracy à la Pancasila tidak menggiring demos Indonesiae menjadi crazy!

Penulis: William Chang, Pemerhati Masalah-masalah Sosial
Artikel disalin dari Kompas
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

MENCARI INDONESIA DI MASA SILAM DAN MASA DEPAN
Kandungan terpenting dalam memahami kecenderungan politis di Indonesia, yakni bagaimana kita memahami aspek keragaman sosial itu sendiri. Sementara itu, dalam kontek pemahaman demokrasi, terletak pada kemampuan kita mengelola dengan baik potensi-potensi sosial tersebut menjadi semacam modal kultural. Sehingga, keragaman sosial itu, dapat kita jadikan semacam potensi sosial, guna memperkuat nilai-nilai demokrasi. Harapan dan angan-angan membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, bagaimanapun juga harus dikuasai sebagai variabel pendukung pembaharuan, bukan justru dijadikan sumber masalah, untuk kemudian dijadikan alasan terjadinya konflik sosial. Pada tahap bahwa keragaman sosial dinyatakan sebagai kekayaan atas bentuk demokrasi “model Indonesia”, menurut hemat penulis akan melahirkan beragam bentuk prasyarat-prasyarat politis- yang intinya lebih banyak melakukan beragam akomodasi- dan bukan berupa represi kultural, seperti pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, kekuasan negara di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang serba multi-kultural ini, hendaknya penguasa politik tidak mungkin hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon-jargon seperti: integrasi, kebhinekaan dan bentuk kekuasaan feodal yang hegemonik.

Sebaliknya, apabila potensi sosio-kultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinannya akan melahirkan pergesekan-pergesakan kultural yang berjung pada ketidak-stabilan politik. Selama kurun perubahan politik pasca kejatuhan Orde Baru, telah kita saksikan betapa buruknya pengelolaan potensi sosial oleh kekuasaan negara. Terlebih, apabila kita melihat bangkitnya gerakan sparatisme akhir-akhir ini, dengan kasat mata, kekuasaan politik terlalu mudah menyederhanakan masalah. Keragaman tuntutan dimaknai hanya sebagai bentuk kerewelan daerah-serta dianggap menggangu kedudukan pusat kekuasaan. Padahal, suka atau tidak suka, tuntutan perubahan dari beragam bangsa-bangsa di Indonesia, akan terus menerus menjadi sebuah keniscayaan politik yang sulit untuk kita bendung. Keragaman sebagai keniscyaan wacana multikulturalisme hendaknya dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflikstual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, sampai dengan orientasi politik. Tawaran paradigma berupa kesadaran multikulturalisme,memang, bukanlah hal yang baru. Masalahnya, bagaimana caranya kita dapat memobilisasikan konsep keberagaman tersebut melalui proses pengambilan keputusan politis. Pasalnya, selang bertahun-tahun, konsep keberagaman yang dijabarkan secara politis ke dalam konsep Kebhinekaan, hanya bekerja pada tataran kognitif semata. Sebaliknya, dalam praktek kekuasaan yang ada, justru melakukan tindak penolakan (ketidak-konsistensi), seperti tergambarkan melalui sentralisasi politik dan sosial. Penyelewengan konsepsi bernegara semacam itu, setidaknya berhasil menghadirkan kondisi yang buruk- seperti melahirkan stigma politis atas hak-hak manusia Indonesia. Berdasarkan sudut pandang seperti itu, sudah semestinya, yang kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman menjadi potensi. Konsepsi Indonesia dengan segala bentuk keragaman kulturalnya, pada tahapan teoritik, akan membawa masyarakat Indonesia pada bentuk kesadaran, bahwa kita merupakan bangsa yang majemuk (plural), bangsa yang kaya ragamnya (diversity) dan sebagai bangsa multikultural. Dengan kenyataan semacam ini, konklusi yang hendak ditawarkan di sini adalah; bagaimana para pelaku politik mempunyai tanggung jawab yang memadai- dan dengan maksud mampu mengakomodir segala bentuk kemajemukan sosial. Sifat hetrogenik semacam ini, bilamana tidak dijadikan sebagai landasan kerja politik , menurut hemat penulis akan semakin menjauhkan posisi para politisi negara/aparatus negara dengan massa pendukungnya. Terlebih, apabila kita kaitkan kondisi tersebut dengan tuntutan perubahan ke depan. Secara terang benderang, para politisi telah meramalkan suatu kondisi dunia dengan meningkatnya kesadaran etnositas yang serba tidak tunggal (majemuk) dan penuh konflik jangka pendek.

Indikasi kebenaran teoritik tersebut, secara kasatmata sudah kita rasakan saat ini. Persoalannya, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, harus didasarkan semangat egaliterisme- dengan muatan dan prasayarat yang sangat kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli filsafat bernama James Mills yang menyatakan bahwa demokrasi bersifat plural tidak dapat dipraktekan dengan semena-mena. Hal itu menyangkut persiapan kelembagaan, sistem kenegaraan dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh sifat keterbukaan pluralisme. Bilamana model demokrasi yang menekankan pluralitas hendak diterapkan, sepatutnya kita mencermatinya secara lebih kritis lagi. Salah praktek, akibatnya akan mengakibatkan anarkisme kekuasaan dan kemudian dibarengi oleh anarkisme sosial yang cenderung distruktif. Maka dari itu, di tengah bangkitnya kesadaran lokal yang kian hari kian meningkat, sudah sepatutnya beragam piranti negara jauh lebih serius, manakala kita menghendaki geo-politik Indonesia hendak dipertahankan. Dengan lain perkataan, apakah kita akan tetap mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara yang lebih pluralisti-seperti kita memikirkan kembali bentuk negara feredartif. Tanpa kesiapan untuk melakukan perubahan paradigma negara secara lebih mendasar, saya mengkhawatirkan cara-cara penanggulangan masalah seperti yang diberlakukan terhadap Aceh, akan sangat tidak bermanfaat dalam perspektif Indonesia ke depan. Sejarah telah membuktikan, tidak ada satu pun kasus yang dapat membuktikan bahwa dengan cara-cara pendekatan represif mampu menyelesaikan secara tuntas akar permasalahan sparatisme. Alasannya sepele saja, perlawanan-perlawana itu akan menjadi obor baru bagi perlawanan berikutnya, bilamana negara melakukan kekerasan politik terhadap sebuah entitas politik. Kita dapat merujuk pada kasus di Kashmir, Liberia, Chec bahkan kasus negara tetangga seperti yang terjadi di Philipinan Selatan, kesemuanya gagal diselesaikan melalui jalan kekerasan politik. Pada tataran semacam itu, penulis mengkhawatirkan, apabila kita di masa mendatang justru memaskui wilayah perubahan yang “tidak kita kenali”. Lebih parah lagi apabila para politisi justru menempatkan diri seperti pernah dinyatakan oleh mantan Direktur Program Kajian Asia Tenggara, Ohio University, serta Associate Professor, Department of Philosophy, Ohio University, Athens, Ohio, Elizabeth Fuller Collins sebagai berikut :
“(suatu) proses transisi politik yang bergolak pasti hampir selalu melibatkan upaya-upaya dari elit-elit yang bertikai untuk memobilisasi bagian-bagian tertentu dari masyarakat, termasuk diantaranya para pekerja, yang saat ini dikecualikan secara resmi dari kehidupan politik. Dibawah situasi seperti itu, tampaknya akan sangat mungkin…bagi partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain, yang mewakili bagian-bagian tertentu dari elit politik, untuk mencoba memperkokoh posisi mereka di dalam konfigurasi politik pasca-Suharto.”

Karenanya, kerumitan akaibat luasnya ruang lingkup konflik di tanah air, merupakan potensi gangguan kekerasan. Bentuk keragama denga konsekuensi menguatnya politik kekerasan, muncul karena adanya berbagai macam alasan, seperti kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum untuk menyediakan perangkat/aturan bagi penyelesaian konflik maupun mengatasi keluhan-keluhan, konsolidasi (penguatan) identitas-identitas komunal dimana kelompok-kelompok bersaing mendapatkan akses untuk atau kendali atas sumber-sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan yang dijatuhkan oleh negara (state-sanctioned violence) untuk menghasut atau menekan konflik. Dalam kontek ini, klaim bahwa Indonesia adalah suatu budaya yang penuh kekerasan (a violent culture) hanyalah sebuah klaim politik yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya. Berdasarkan realitas politik seperti itu, paham multikulturalisme diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses demokratisasi. Upaya terus menerus mengetangahkan persamaan hak politik di tingkat sosial yang lebih luas, akan menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Terlebih jika kita melihat sisi keragaman budaya itu, sebagai modal sosial, maka yang kita lihat bahwa hetrogenitas itu menawarkan jalur-jalur baru yang kelak kemudian hari akan memberi jalan alternatif pembaharuan politik di Indonesia. Karena multikulturalsisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Dasar untuk menempatkan hakekat kemanusiaan, menjadi memiliki relevansi, terlebih melihat kondisi politik Indonesia, yang kian hari kian menunjukan tindak anarkisme. Politik Indonesia membutuhkan pintu baru, sebuah cara untuk mengenali kembali akar sosialnya sendiri. Meskipun begitu, di bawah interpretasi-interpretasi yang penuh bias itu adalah demokrasi dan semangat pembaharuan yang pluralistik merupakan pilihan yang sangatlah sulit bagi kehidupan di tanah air.Langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi menjadi jalan yang terjal untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat kembali memaknai seluruh peristiwa perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk terus menjadikan masa lalu yang buruk untuk membangun kembali, sekian catatan kegagalan bangsa ini mencari bentuknya yang paling ideal. Bahwa kesadaran, catatan dan harapan yang kini tak ubahnya sulit kita pahami, tetapi setidaknya kesadaran akan perubahan bisa memberikan cukup informasi untuk mengetahui bahwa kekerasan, bahkan kebrutalan politik, bukanlah satu-satunya modal kultural yang kita miliki. Masih terdapat banyak cara, untuk menyusun kembali “puzzle” keragaman Nusantara dalam kerangka Indonesia moderen yang jauh lebih manusiawi. Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, sopan, halus dan lembut mungkin akan sekedar menjadi kenangan masa lalu. Kebuntuan aspirasi yang selama ini terjadi akibat sumbatan rejim Orde Baru seolah-olah diledakkan sekaligus. Kenang-kenangan Indonesia yang damai, akan menajdi bagian yang terpisahkan dari harapan sebagian besar bangsa kita. Namun, semuanya akan benar-benar menjadi kenangan kolektif, bilama kita tidak menyadari perubahan itu adalah keniscayaan sejarah dari rentetan pulau dan kehidupan Nusantara. Maka, dari mana kita memulai semua ini ? Mungkin benar, ujar Hobes: pahamilah masalah.

Nor Pud Binarto
(peniliti dan pekerja sosial)
(Sumber: filsafatkita.f2g.net)

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Dilema Demokrasi dan Pemimpin yang “Kuat”
HASIL (sementara) pemilu presiden yang baru saja berlalu serta hasil pemilu legislatif sebelumnya bisa dibaca dengan cara serupa: rakyat menginginkan perubahan politik. Kalau boleh ditafsirkan secara gampang, perubahan yang diperlukan itu lebih terfokus kepada kepemimpinan nasional.
Sosok pemimpin yang dianggap kuat, dianggap bisa melindungi-sering dimanifestasikan secara fisik-lebih disukai rakyat daripada pemimpin yang berkarakter sebaliknya. Seperti yang dikatakan Sukardi Rinakit (Kompas, 7/7/2004) platform kebijakan yang realistis tak terkait dengan perolehan suara.
Sayang, dalam pilihan rakyat itu diam-diam tersimpan dilema bagi perkembangan demokrasi sendiri. Dilema dalam demokrasi bisa muncul, misalnya, antara konflik dan konsensus. Ini terjadi jika pemimpin yang kuat menguasai diskursus politik dan menggunakannya untuk menekan proses deliberasi. Dilema antara prinsip perwakilan dan governability, serta antara political consent (filosofi demokrasi yang menuntut agar tindakan politik mendapat persetujuan konstituennya) dan efektivitas pemerintahan. Ini bisa menjadi masalah bila pemimpin lebih condong memilih tindakan shortcut dalam mengambil kebijakan.
Jika demikian, apakah pilihan rakyat untuk pemimpin yang dianggap kuat harus mengor- bankan demokrasi?
“Great man”
Sehari sebelum hari pemilihan presiden, beredar SMS (layanan pesan singkat) lucu, “Jika Anda ingin pemimpin yang bisa memberantas KKN, bisa mengatasi segala tantangan bangsa, dan piawai menghadapi semua musuh… pilihlah Spiderman!”. SMS itu boleh jadi hanya ingin melecehkan iklan capres-cawapres yang berlebihan. Namun, bisa juga SMS merupakan ungkapan refleksi kritis atas kecenderungan masyarakat pemilih di Indonesia yang rindu akan pemimpin kuat. Kecenderungan itu sebenarnya tidak mengherankan. Dalam sejarah filsafat politik modern, pemikiran tentang kepemimpinan politik juga dimulai dari tokoh besar.
John Gardner dalam On Leadership (1990) menulis, “Sebagian besar dari kita, meski tersembunyi, memiliki ingatan akan tokoh yang superkuat seperti dewa yang melindungi kita semasa kecil, dan sebagian dari kita tumbuh besar dengan tetap mengharap munculnya tokoh-tokoh seperti itu.”
Psikolog Freud dalam Moses and Monotheism (1967) menyindir kecenderungan itu dengan sarkastis, “Sebagian besar orang rindu otoritas kuat di mana mereka bisa merasa kagum, atau otoritas yang mendominasi mereka bahkan kadang memperlakukan mereka dengan cara tidak baik (ill-treats them)… seperti kerinduan terhadap figur ayah….”
Studi tentang kepemimpinan politik yang berkembang sejak awal abad ke-20 semula juga melihat pentingnya personal trait (karakter bawaan) bagi calon pemimpin-yang dengan mudah bisa dibedakan dengan pengikutnya-misalnya penampilan fisik, dan kekekaran tubuh. Karakter ini lalu ditambah kemampuan mental, seperti ambisi, adaptabilitas, dan dominasi. Ada sekitar 79 karakter bawaan yang dimiliki seorang tokoh besar.
Bersamaan dengan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi modern, terbukti cara berpikir itu amat “berbahaya”. Justifikasi teoretis yang membedakan pemimpin dengan pengikutnya justru akan mendorong munculnya otoritarianisme di satu sisi karena pemimpin dianggap gifted dari sananya, sedangkan rakyat semakin pasif karena nasib menerka, nasib mereka ada di tangan sang pemimpin, bukan tangan mereka sendiri.
Cara berpikir ini juga tak sesuai dengan demokrasi modern karena pengikisan rasionalitas warga negara. Selain pemimpin harus dipilih berdasarkan free-choice, pilihan itu juga tak boleh didasari “dorongan buta” (blind drives), tetapi didasari pada pertimbangan akal.
Ini lebih parah lagi bila sebagian warga negara memiliki karakter yang disebut Adorno sebagai “kepribadian otoriter” (authoritarian personality). Mereka tidak lagi percaya kepada kemampuan mereka sendiri untuk menjalani hidup mereka, yang akhirnya menciptakan malaikat penolong berupa tokoh-tokoh fantasi yang bisa menolong mereka.
Singkatnya, cara berpikir mengenai kepemimpinan yang kuat tidak konsisten dengan demokrasi. Kembali ke persoalan semula, apakah ada cara untuk mencegah agar pemimpin yang kuat itu tidak destruktif bagi demokrasi atau demokratisasi?
Transformatif
Studi tentang kepemimpinan dalam masyarakat demokrasi kontemporer mungkin bisa dijadikan guideline untuk menjawab tantangan yang penting ini. Pertama, dari sisi sang pemimpin harus memiliki karakter tambahan yang disebut sebagai kemampuan transformatif. Ada dua kategori pemimpin dalam konteks ini, pemimpin yang transaksional dan pemimpin yang transformatif (James M Burns, Leadership, 1978)
Pemimpin yang transaksional menggambarkan hubungannya dengan konstituen sebagai transaksi jual-beli. Pemimpin membeli suara dan konstituen menjual suara. Akibatnya, semua kebijakan politiknya hanya bersifat jangka pendek, sering kontradiktif, dan menguntungkan kelompok tertentu saja.
Pemimpin yang transformatif lebih tanggap terhadap “kebutuhan yang tersembunyi”, yang di dalamnya ada pertimbangan pencerahan politik, mendorong konstituen untuk menemukan jalannya sendiri, dan lain-lain.
Salah satu caranya, pemimpin jenis ini mungkin akan muncul bila dalam lingkaran kekuasaan ada cendekiawan yang memotret persoalan bangsa secara manusiawi, bukan angka-angka semata.
Kedua, kepemimpinan nasional juga harus dilihat bukan hanya dalam urusan pemilu presiden atau legislatif, tetapi juga kepemimpinan yang muncul di arena masyarakat sipil.
Dalam kalkulasi John Gardner, misalnya, untuk menjamin pengembangan demokrasi diperlukan setidaknya satu persen dari semua warga negara dewasa sebagai pemimpin di semua lini kehidupan. Dengan jumlah pemilih sekitar 150 juta jiwa, diperlukan 1,5 juta orang sebagai pemimpin!
Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melakukan reformasi dan investasi dalam pendidikan. Meski UUD kita telah menentukan target anggaran 20 persen, arah pendidikan (politik) nasional harus menjadi prioritas penting. Salah satu keluaran pendidikan nasional adalah generasi yang mandiri, produktif, serta kritis.
Ketiga, agar kepemimpinan yang kuat tidak mendistorsi demokrasi, harus ada kekuatan oposisi (baik dalam masyarakat maupun parlemen) yang efektif dan konstruktif. Kekuatan oposisi dalam masyarakat terutama diperlukan dalam bentuk koalisi antara kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi. Mereka adalah kekuatan yang peduli terhadap isu-isu publik.
Kehadiran oposisi yang konstruktif amat penting karena konsolidasi demokrasi yang hanya terpaku kepada pelembagaan demokrasi selama ini bisa melahirkan partikularisme. Partikularisme adalah suatu keadaan ketika aktor-aktor yang non-demokratis menggunakan instrumen demokratis untuk memenuhi kepentingan politik yang tidak demokratis. Ini yang harus dihindari.
Sekali lagi, demokratisasi yang tumbuh subur di negeri ini tidak boleh dihentikan. Perubahan perspektif tentang kepemimpinan nasional merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan demokratisasi di negeri ini. Tantangan ini lebih penting dan fundamental daripada sekadar hitung-hitung suara semata.

Nanang P Mugasejati
(Dosen Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
(Sumber: http://www.Kompas.com)
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi dan Peran Cendekia
KALANGAN cendekiawan merupakan kelompok sosial otonom dan independen. Atau tiap kelompok sosial sebenarnya memiliki kalangan cerdik pandai yang khas bagi mereka? Pertanyaan awal yang diajukan Antonio Gramsci (1891-1937) dalam Catatan dari Penjara (Quaderni del Carcere, 12) relevan untuk disimak saat momentum kenaikan harga BBM membawa polemik tentang status dan kedudukan cendekiawan dalam masyarakat demokratis yang selama ini jarang mendapat perhatian.
Peran utama cendekiawan tradisional dalam masyarakat, lanjut Gramsci, guna menghasilkan konsensus. Karena itu, pekerjaan kaum cerdik pandai lebih pada jalur pengembangan masyarakat sipil (civil society), bukan lingkup politik (political society). Namun, ini bukan alasan untuk menyatakan kinerja mereka tidak memiliki muatan politis.
Polemik tentang status cendekiawan yang dipicu tayangan iklan Freedom Institute hanya satu contoh paling transparan guna mempertanyakan kehadiran para intelektual dalam masyarakat kita. Benarkah intelektual dari sono-nya dianugerahi kebebasan dan otonomi dalam menyuarakan pendapatnya sehingga dengan dalih otonomi, kebebasan, dan demokrasi mereka bisa merasa steril dan cuek bebek dengan jeritan massa karena melambungnya harga-harga?
Ponsiuspilatisme
Membongkar otonomi palsu kalangan intelektual merupakan kritik keras Gramsci atas filsafat Benedetto Croce (Q 10). “Apa yang penting bagi Croce adalah bahwa kalangan cendekiawan tidak merendahkan dirinya pada tingkatan massa, sebaliknya supaya mereka memahami bahwa ideologi merupakan perangkat praktis untuk memerintah…”
Bagi Croce, kalangan intelektual yang merendahkan dirinya pada kepentingan massa telah menggadaikan status dan kehormatannya sebagai kalangan cendekiawan. Para cendekiawan seharusnya memerintah, bukan diperintah. Mereka seharusnya membentuk ideologi dengan tujuan untuk memerintah yang lain.
Gramsci melihat, intelektual yang steril dari massa dan lebih mengedepankan kerja ideologis berpotensi melahirkan kekerasan dan mendiseminasi otonomi palsu yang cenderung jauh dari moralitas. “Posisi murni intelektual dapat menjadi Jacobinismo yang lebih buruk, atau suatu ponsiuspilatisme busuk, atau kadang berurutan dari satu posisi ke posisi lain, atau bisa secara simultan keduanya” (Q 10).
Sama seperti Ponsius Pilatus yang membiarkan Yesus disalib oleh keputusan massa, cendekiawan yang berpegang pada posisi “murni intelektual” merasa enggan memikul setiap tanggung jawab dan tidak ingin merendahkan dirinya pada kehendak dan keinginan massa. Pernyataan mereka yang menyatakan diri lepas dari kepentingan politis hanya sebuah posisi; dalam kenyataan, mereka memainkan peran fundamental secara politis sebab dengan bersikap seolah netral mereka telah membuat konsensus politik.
Ponsiuspilatisme yang lihai memainkan peran di panggung media menemukan antagonisnya dalam diri intelektual jalanan yang berusaha menyalurkan dan menjadi aspirasi orang kebanyakan (demos). Namun, cendekiawan jalanan seperti ini tak jarang mendapat kritik keras karena mereka cenderung antiintelektual. Mereka lebih menyukai ritualisme politik kiri, seperti demonstrasi, membuat pernyataan, tuntutan dan sebagainya.
Dalam masyarakat demokratis, kecenderungan antiintelektual akan menjadi racun yang mematikan bagi regenerasi iklim demokrasi yang lebih baik. Di mana pun, demokrasi yang dewasa tak pernah bermula dari jalanan. Demokrasi yang dewasa mengandaikan kedewasaan politik dan kedewasaan politik mengandaikan formasi memadai bagi politisi untuk menyampaikan visi perjuangannya di parlemen.
Tiga makna
Fenomena ponsiuspilatisme dan kehadiran cendekiawan jalanan bisa dibaca dari tiga sudut pandang.
Pertama, pendidikan tinggi kita gagal menanamkan nilai- nilai demokratis dalam diri para cendekiawannya. Di kalangan kampus terjadi semacam pembangkangan dosen atas panggilan intektualnya. Mereka gagal menanamkan semangat humanisme universal dalam diri mahasiswa sehingga menghasilkan cendekiawan yang “murni intelektual”.
Kedua, di lain pihak pendidikan tinggi ternyata juga menghasilkan lulusan yang antiintelektual, lebih suka memilih cara-cara jalanan, dengan memasang pamflet, membuat orasi, dan membaur dengan massa di luar kampus untuk menyuarakan kepentingan.
Akar masalah dua hal itu adalah korupsi di kampus. Karena itu, penyehatan kehidupan berbangsa hanya bisa dilakukan dengan membenahi sektor pendidikan berupa perbaikan model pengajaran dan kurikulum yang lebih menekankan akuisisi modal kultural (capital cultural) sehingga memungkinkan lulusan terlibat kehidupan demokrasi yang lebih sehat.
Pendekatan konservatif yang hanya melihat korupsi di kampus, pengkhianatan intelektual atas status sosialnya, dan kecenderungan antiintelektual yang bersemi di kampus sebagai biang keladi tak kunjung berseminya kedewasaan demokrasi menjadi satu kemendesakan untuk memulai pembaharuan di kampus, misalnya, melalui reformasi di bidang kurikulum maupun metode pengajaran.
Ketiga, diagnosis ketidakberesan yang terjadi seputar kinerja kampus hanya akan merupakan tambal sulam yang tidak menyentuh esensi persoalan tanpa memerhatikan analisis relasional antara demokrasi dalam kaitan dengan keberfungsian peranan intelektual.
Analisis terakhir menyatakan, pertama-tama bukan pendidikan tinggi yang telah gagal menciptakan kedewasaan demokrasi bagi para cendekiawan. Sebaliknya, demokrasi gagal menciptakan pendidikan tinggi yang bermutu dengan menyelingkuhi para cendekiawannya sehingga melahirkan intelektual haram yang memiliki semangat ponsiuspilatisme atau sebaliknya melahirkan intelektual jalanan yang cenderung antiintelektual, yang keduanya sama-sama jauh dari klaim “integritas moral intelektual” maupun “keberpihakan rasional pada massa” yang amat dibutuhkan dalam proses konsolidasi demokrasi.
Gejala ponsiuspilatisme secara positif bisa dibaca sebagai tumbuhnya kesadaran pentingnya kekuatan moral kalangan intelektual untuk mengkritisi kebijakan publik dalam kerangka perlindungan hak warga negara dari terabasan petualang politik. Di lain pihak kehadiran intelektual jalanan dalam kacamata gramscian bisa dibaca sebagai suatu usaha diseminasi konsensus bagi perjuangan kontra hegemoni atas kekuasaan yang ada, sekaligus konsolidasi kekuatan subaltern dalam kerangka pertumbuhan demokrasi yang sehat.
Kelompok sosial korban keputusan poltik penguasa kian menyadari, kekuasaan permanen dan kebenaran universal yang menjadi basis kekuatan hegemoni kelompok penguasa telah kehilangan otoritasnya. Setiap kelas sosial dan kelompok masyarakat lain berhak memiliki konsepsi berbeda tentang keteraturan sosial yang menjadi suara hati, pikiran dan gagasan mereka.
Konsolidasi perjuangan kelas subaltern kian nyata saat mereka akhirnya berhasil melahirkan intelektualnya sendiri. “Ke-lain-an” (otherness) yang terlahir dari kelompok subaltern miliki hak untuk didengarkan jika kita mengaku diri sebagai demokratis.
Pendidikan dasar
Jika demokrasi gagal menciptakan iklim akademis yang melahirkan cendekiawan berintegritas, konsolidasi demokrasi sendiri hanya bisa tumbuh lewat kesadaran kritis yang muncul lewat kekokohan formasi pendidikan yang terbuka bagi semua warga yang memungkinkan sipil memiliki kekuatan mengontrol kekuasaan. Langkah awal formasi ini adalah dijaminnya pendidikan dasar bagi semua. Di sini yang dipertaruhkan adalah kualitas dan kontinuitas formasi pendidikan yang mampu menyiapkan anak didik terlibat dalam ranah politik.
Gramsci meyakini, krisis lembaga pendidikan yang terjadi di zamannya terjadi bukan karena kelemahan lembaga pendidikan sendiri dalam mengantisipasi tantangan modern, tetapi karena lembaga pendidikan telah menjadi korban bulan-bulanan krisis sosial, budaya, dan politik di zamannya. Kita ingat bagaimana lembaga pendidikan di Italia, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi benar-benar dimanfaatkan untuk sarana propaganda ideologis perjuangan Fasis Mussolini.
Tidak diragukan, pendidikan umum dan keadaan sekolah di negeri kian memasuki titik kritis yang mengkhawatirkan. Ini terjadi karena ketidakbecusan politisi mengurus lembaga pendidikan. Korupsi terjadi bukan semata-hanya di kampus, tetapi di kalangan parlemen.
Berjuang secara sistematis agar terbuka akses pendidikan dasar bagi semua warga, itulah yang sejak awal digagas kalangan intelektual mengapa mereka mendesak agar subsidi BBM segera dicabut. Sebab hanya dengan realisasi akses pendidikan dasar bagi semua kompensasi BBM menjadi efektif.
Memimpikan kehadiran intelektual yang independen dan otonom di masa sekarang adalah ilusi. Namun, perjuangan membuka akses pendidikan bagi semua warga tak pernah boleh menjadi mimpi jika kita menginginkan perbaikan demokrasi di negeri ini.

Doni Koesoema A
Mahasiswa Universitas Gregoriana, Roma
(Sumber: http://www.kompas.com)

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi dan Implikasinya pada Pengembangan Lembaga Legislatif

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana demokrasi sebagai sebuah konsep yang mengalami perkembangan sejarah yang amat kompleks itu dipahami dalam perspektif sosiologis. Di samping persoalan-persoalan yang menyangkut struktur dan budaya, demokrasi sering mendapatkan interpretasi yang bersifat lokal dan partikular yang tidak jarang malah menyingkirkan elemen-elemen yang bersifat universal. Praktek demokrasi Orde Baru diangkat sebagai kasus dan sekaligus pijakan untuk melihat kemungkinan mengembangkan sebuah wacana dan praktek demokrasi yang lebih sejati di Indonesia. Pemahaman demokrasi sebagai sebuah proses, di samping mengisyaratkan pentingnya usaha untuk membangun lembaga-lembaga politik juga mengabarkan pentingnya masyarakat pada umumnya dan elit politik pada khususnya mengembangkan kesadaran-kesadaran politik yang memungkinkan interaksi di antara elemen-elemen demokrasi berlangsung secara konstruktif. Secara keseluruhan, tulisan ini dihasratkan mencakup isu-isu strategis yang berhubungan dengan demokrasi sebagai wacana pendidikan politik dan kemungkinannya untuk menghadirkan sebuah masa depan Indonesia yang lebih menjanjikan berikut tantangan dan risikonya.

Demokrasi sebagai Pengalaman Kultural: Pengantar

Sejak dua dekade terakhir dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi. Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 44 menjadi 107. Dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen di antaranya mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem politik tertentu. Kecenderungan ini menguat terutama setelah jatuhnya pemerintahan komunis di akhir tahun 80-an dan karenanya telah menjadikan demokrasi sebagai “satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk rejim otoritarian”. Secara sosiologis mungkin ini merupakan salah satu perubahan terpenting yang menandai tahun-tahun akhir milineum kedua; sebuah perkembangan yang oleh Huntington dikonseptualisaikan sebagai “gelombang ketiga demokratisasi”

Secara konseptual, pembangunan demokrasi di sebuah negara tidak lagi dilihat sebagai hasil-hasil dari tingkat modernisasi yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui indikator-indikator kemakmuran, struktur kelas borjuasi, dan independensi ekonomi dari aktor-aktor eksternal. Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dan pengaturan-pengaturan strategis di antara para elit, pilihan-pilihan sadar atas berbagai bentuk konstitusi demokratis, dan sistem-sistem pemilihan umum dan kepartaian. Pemikiran ini didasarkan pada argumentasi sentral bahwa pengalaman Barat tentang demokrasi tidak akan dapat diulang dengan arah yang sama di negara-negara sedang berkembang.

Sebagai sebuah konsep teoritis maupun politis, demokrasi jelas sekali terikat oleh faktor-faktor kesejarahan yang terjadi di Eropa sepanjang abad 17 hingga 19. Prosesnya sendiri telah dimulai pada abad pertengahan ketika dunia, khususnya Eropa, dilanda reformasi, dan kemudian revolusi, sosial. Reformasi intelektual yang mengubah Eropa, dan kemudian dunia, merupakan proses sosial dan sejarah yang amat panjang, bahkan prinsip-prinsip dasarnya mungkin telah diawali dengan diperkenalkannya institusi modern yang disebut dengan universitas. Dalam buku klasiknya yang terkenal itu, The Triumph of Science and Reason, Nussbaum dengan jelas memberikan ilustrasi sejarah tentang bagaimana masyarakat modern Eropa digerakkan oleh berbagai kekuatan yang saling berkaitan. Dalam hal demikian itu, Nussbaum menyebut faktor-faktor seperti surutnya monopoli institusi gereja, kemudian negara, dalam mengkontrol ‘kebenaran’ (yang memberi arti penting bagi diletakkannya tradisi berpikir bebas yang menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-abad selanjutnya), dan mulai surutnya masyarakat feodal diakhir abad ketujuhbelas, sebagai sejarah yang sangat penting dalam menentukan perkembangan sosial, seperti, parlementarisme dan pengakuan terhadap civil liberties.

Sampai dengan tahun 60-an dan 70-an, penelitian-penelitian tentang demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kerja dari Lipset (1959), Almond dan Verba (1963), Dahl (1971), O’Donnell (1979), banyak didominasi oleh upaya untuk menemukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan guna munculnya sebuah demokrasi yang stabil. Dalam perkembangannya sampai dengan dekade lalu, studi tentang demokrasi diwarnai terutama oleh upaya untuk memahami dinamika dari transisi demokratis dan konsolidasi. Hanya dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi pergeseran arah studi mengenai demokrasi. Penelitian belakangan ini memfokuskan perhatiannya pada peran para pemimpin politik dan elit strategis lainnya dalam proses demokrasi.

Dalam ikhwal ini banyak para ahli ilmu sosial dewasa ini cenderung untuk berpikir bahwa transisi menuju demokrasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, jarang sekali merupakan hasil dari faktor-faktor yang digerakkan oleh tindakan-tindakan politik massa. Dengan kata lain, kesuksesan dalam proses perubahan dan konsolidasi menuju demokrasi lebih banyak ditentukan oleh para elit politik , di samping perkembangan politik yang berlangsung di tingkat global dan internasional. Beberapa bahkan berargumentasi bahwa sesungguhnya demokrasi semestinya diperlakukan sebagai suatu hasil yang dapat direkayasa secara sosial sepanjang terdapat craftsmanship di kalangan para elit politik. . Cara pandang semacam ini jelas menolak argumentasi yang menganggap bahwa demokrasi tak dapat ditranplantasikan di tanah asing, di luar konteks sosial dan budaya di mana demokrasi itu pada awalnya dikembangkan.

Mengikuti argumentasi ini, tulisan ini mengambil posisi teoritis yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya perubahan menuju demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih feasible apabila para elit politik Indonesia sebagai agen perubahan sosial memiliki peralatan-peralatan teoritis yang memadai untuk memahami dan terlibat dalam proses-proses transisi demokrasi. Ini berarti, faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya dan struktur politik tidak dilihat sebagai struktur operasional yang konstan dan stabil, melainkan dilihat sebagai arena diskursus yang dinamis yang melibatkan proses-proses konstruksi dan dekonstruksi dari para individu sebagai agen, khususnya para elitnya , daripada semata-mata sebagai representasi dari struktur. .

Bukti-bukti empiris terhadap kecenderungan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dari makin meluasnya gerakan-gerakan oposisi di Indonesia yang mulai marak pada awal tahun 90-an yang pada dasarnya digerakkan oleh elit dari berbagai golongan, misalnya intelektual, mahasiswa, buruh, dan LSM, daripada oleh kekuatan-kekuatan yang secara langsung tumbuh dari massa. Ini tidak berarti bahwa saya mengartikan tidak terdapat masalah yang serius dalam ikhwal itu. Perbedaan yang besar di antara diskursus resmi dan diskursus alternatif tentang bagaimana demokrasi itu dikonstruksikan merupakan satu persoalan besar yang menghadang masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam uraian-uraian berikut ini, saya mencoba memfokuskan perhatian pada isu tentang bagaimana format politik yang berkembang selama Orde Baru ini menghasilkan pemahaman budaya politik yang khas yang ditandai oleh hadirnya interpretasi resmi atas Demokrasi Pancasila sebagai basis legitimasi spiritual dan Pembangunan sebagai basis legitimasi material.

Diskursus Resmi Orde Baru tentang Demokrasi

Rejim Orde Baru memotret Indonesia sebagai aglomerasi kelompok yang secara etnis maupun kultural sangat beragam dan yang dengan bangga diproklamasikan sebagai bangsa yang sedang membangun menurut cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejak awalnya, Orde Baru dengan giat mempromosikan pentingnya Pancasila baik sebagai ideologi negara maupun sebagai basis kehidupan seluruh warganya. Salah satu argumentasi terpenting yang dikembangkan oleh Orde Baru tentang Pancasila sebagai dasar negara adalah ditekankannya dogma sentral bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan “ciri dan kepribadian bangsa”. Sebuah ideologi yang dibangun selama berabad-abad dari bumi Indonesia sendiri dan yang kemudian dikembangkan selama masa pergerakan nasional dan revolusi.

Dalam ikhwal demokrasi, landasan terpenting yang dipakai untuk menjelaskan demokrasi yang berasal dari bumi sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila, terletak pada sila keempat Pancasila (“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”). Terdapat sekurang-kurangnya beberapa dogma dasar yang secara tersirat maupun tersurat terkandung dalam diskursus resmi Orde Baru tentang demokrasi ini. Pertama, prinsip “musyawarah untuk mencapai kata mufakat” merupakan landasan unik dan spesifik yang terdapat dalam demokrasi Indonesia. Kedua, prinsip “musayawah/mufakat” itu mencerminkan landasan ideal yang bersumber dari semangat gotong royong dan kekeluargaan yang dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya politik Indonesia. Ketiga, dengan ciri “gotong royong dan kekeluargaan” ini,
Demokrasi Pancasila menolak pemikiran yang dikembangkan dalam demokrasi liberal Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai sentral isu. Keempat, penolakan yang tegas terhadap format politik yang menempatkan oposisi dan konflik sebagai bagian dari persaingan politik.

Interpretasi atas demokrasi semacam itu jelas tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Soepomo tentang negara integralistik. Secara singkat, Soepomo mengidealkan adanya persekutuan sempurna di antara pemimpin dan yang dipimpin—sebuah persekutuan spiritual yang diikat oleh semangat kekeluargaan. Sebuah integrasi total di antara negara dan masyarakat yang mengutamakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Konsep integralisme Soepomo ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjelaskan bangunan dasar dari budaya politik yang dikembangkan oleh Orde Baru selama tiga dekade belakangan ini.

Kebutuhan untuk membangun moralitas politik semacam ini menjadi mendesak setelah Orde Baru pada tahun-tahun awalnya mencoba membangun sebuah format politik yang sangat kontras dari format politik yang berkembang sebelumnya: Demokrasi Liberal 1950-an dan Demokrasi Terpimpin 1960-an. Legitimasi politik menjadi sebuah proyek besar yang secara sadar dibangun oleh Orde Baru dalam dua dekade pertama kekuasaannya. Walaupun demikian, diperlukan penjelasan yang sedikit banyak menyinggung perkembangan sejarah politik sebelumnya untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang cukup memuaskan. Uraian selanjutnya akan memfokuskan aspek struktural dari sejarah politik Indonesia yang memiliki arti penting bagi pemahaman selanjutnya tentang format politik, termasuk budaya politik, yang dikembangkan oleh Orde Baru. Secara khusus, uraian berikut ini akan membahas posisi ideologi “Pembangunan” dalam perkembangan diskursus politik Indonesia tentang demokrasi.

Perkembangan Diskursus tentang Demokrasi di Bawah Orde Baru:
Negara Mengambang dan Hegemoni

Walaupun hingga paruh 90-an jumlah kelas borjuis bumiputera telah makin meningkat dibandingkan masa sebelumnya, saya sendiri agak sulit untuk menerima klaim bahwa telah hadir kelas menengah bumiputera yang sesungguhnya karena satu alasan penting. Sebagian besar dari mereka bukan bertumbuh atas kekuataan sendiri—satu syarat penting dalam pertumbuhan kelas borjuis di Barat—melainkan terutama karena bantuan fasilitas pemerintah. Dapat diperkirakan sebelumnya bahwa kelas semacam ini tidak mampu mengembangkan garis politiknya sendiri karena ketergantungan yang luar biasa pada negara. Sesuatu keadaan yang menyulitkan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial yang nyata dalam masyarakat.
Ketiadaan kekuatan yang nyata dalam civil society sesungguhnya merupakan fenomena umum sejarah politik Indonesia. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan bahwa, negara (state) lebih dulu hadir sebelum masyarakat (civil society)—sesuatu yang sangat janggal jika dibandingkan dengan sejarah lahirnya negara di masyarakat Barat. Walaupun terjadi variasi intensitas yang menjelaskan pertumbuhan civil society di Indonesia (cukup menonjol di tahun 1950-an, surut dalam era Demokrasi Terpimpin, dan kemudian hancur dalam awal Orde Baru), secara umum dapat dikatakan bahwa Negara merupakan unsur dominan dalam perkembangan itu. Fenomena ini sangat menonjol dalam era Orde Baru yang lahir segera setelah runtuhnya rejim Soekarno.

Diawali dengan operasi pembersihan PKI dan ormas-ormas yang mendukungnya, pelarangan ajaran komunis, Orde Baru segera secara sistematis melakukan penghancuran ‘politik massa’, ‘politik aliran’, termasuk bahkan organisasi-organisasi yang secara aktif berpolitik bersama-sama dengan Angkatan Darat menghancurkan komunisme. Sebuah politik yang dalam berbagai kesempatan sering saya sebut dengan politik ‘depolitisasi politik massa’ (depolitization of mass politics) . Langkah ini segera disusul dengan penyederhanaan partai di awal 1970-an, penerbitan lima Undang-undang Politik termasuk penetapan Pancasila sebagai ‘satu-satunya asas’ pada pertengahan 1980-an. Apa yang dilakukan Orde Baru sebenarnya tidak saja mempersempit ‘ruang gerak’ tetapi juga ‘ruang diskursus’ politik.
Orde Baru memang merupakan sebuah kontras terhadap rejim-rejim sebelumnya: ‘Demokrasi Liberal’ (1950-1959) dan ‘Demokrasi Terpimpin’ (1959-1965). Orde Baru secara sengaja dan sadar membangun citra dirinya melalui pendefinisian secara negatif terhadap rejim-rejim itu: kestabilan politik—dilawankan dengan chaos yang dianggap menjadi ciri menonjol Demokrasi Liberal (misalnya jatuh bangunnya pemerintah yang kadang hanya berumur 3 bulan); konstitusional—dilawankan dengan apa yang dianggap sebagai penyelewengkan Pancasila dan UUD45 (misalnya, Nasakom, presiden seumur hidup di masa Demokrasi Terpimpin, dan sistem pemerintahan parlementer di masa Demokrasi Liberal); pembangunan—dilawankan dengan kemunduran ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (misalnya, inflasi yang mencapi 800%), dan sebagainya. Jargon “Politik, NO!; Pembangunan, YES!” yang sangat populer di pertengahan 1970-an itu merupakan contoh yang baik untuk menggambarkan usaha Orde Baru membangun citra dirinya sebagai ‘Orde Pembangunan’. Penyebutan ‘Kabinet Pembangunan’, ‘Pahlawan Pembangunan’, dan penganugerahan ‘Bapak Pembangunan’ merupakan sebagian contohnya.

Apabila ‘politik massa’ dan ‘politik aliran’ menjadi ciri yang dilekatkan pada rejim-rejim sebelumnya, Orde Baru tampil dengan format politik yang sama sekali berbeda, yang menjadi kontrasnya: sebuah negara mengambang. Sebuah negara yang mempresentasikan dirinya sebagai wakil sejati dari seluruh kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Sebuah negara yang otonom terhadap persaingan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Sebuah negara yang mengharamkan politik massa dan politik aliran yang tumbuh dan berakar pada kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat. Sebuah negara yang dalam perkembangannya juga telah melahirkan ‘turunan-turunan’ baru yang serba mengambang: elit mengambang, partai mengambang, ormas mengambang, pers mengambang, dan intelektual mengambang. Bagi saya, yang mengambang bukan massa (yang dalam konsep resmi Orde Baru disebut dengan ‘floating mass’, tetapi negara.

Saya sendiri agak keberatan menyamakan sepenuhnya konsep negara otonom ini dengan negara mengambang terutama karena dalam kenyataannya Orde Baru juga memasukkan pemikiran Soepomo tentang ‘negara integral’ yang mengandaikan persekutuan yang sempurna di antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebuah konsep negara kekeluargaan yang dibayangkan menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. Interpretasi Orde Baru atas pemikiran Soepomo dalam kenyataannya juga telah makin mengaburkan batas di antara negara (state) dan masyarakat (civil society)—sebuah keadaan yang makin tidak menguntungkan bagi usaha memperkuat civil society yang memang sejak awalnya tidak pernah kuat. Sebuah kondisi yang menghambat berkembangnya konsep dan praktek demokrasi yang sesungguhnya secara wajar.

Ketiadaan, atau lemahnya, basis struktural yang menopang demokrasi mengakibatkan suburnya interpretasi kultural yang memberikan legitimasi politik bahwa “demokrasi kita memang unik dan spesifik”. Walaupun demikian, legitimasi demikian itu jelas kalau tidak datang begitu saja dari langit. Legitimasi harus dibangun atas dasar pengakuan rakyat. Menariknya, Orde Baru tidak melakukannya dengan mengeksploitasi nilai-nilai kultural semata namun juga memanfaatkan basis legitimasi materialisme melalui pembangunan ekonomi. Sebuah konsep yang dalam perkembangannya menjadi ideologi materialisme mendampingi ideologi spiritual yang diperolehnya dengan memanfaatkan interpretasi Soepomo dalam konteks struktural negara mengambang.

Sampai sebelum terjadinya krisis moneter dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak kalangan mengakui bahwa Orde Baru memang telah mencapai banyak prestasi ekonomi yang patut mendapat pujian. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun belakangan ini memang menakjubkan; rata-rata 7%, bahkan pernah mencapai 8-10% utamanya pada tahun-tahun dekade pertama. Saya sendiri tidak menampik kenyataan itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa Orde Baru sesungguhnya memang telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai basis utama bagi pembentukan legitimasi politik rakyat. Pembangunan (ekonomi), dengan kata lain, menjadi pilar legitimasi Orde Baru: demi pembangunan lah Orde Baru Soeharto ini eksis.
Tidak salah kalau disebut bahwa sesungguhnya Orde Baru ini tidak pernah menjanjikan yang lain-lainnya selain keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi ukuran paling penting untuk mengukur capaian dan karenanya juga legitimasi rejim ini di depan rakyat. Lihat saja, misalnya, pidato kenegaraan Presiden yang setiap tahunnya dilakukan di depan DPR itu. Hampir seluruhnya menyebut angka-angka yang mencerminkan prestasi di bidang itu. Kalaupun terdapat angka-angka yang mencerminkan, misalnya, prestasi Orde Baru di sektor kesejahteraan sosial (dibangunnya rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya) itu pun dilihat sebagai akibat dari kemampuan ekonomi negara yang meningkat yang pada gilirannya telah memungkinkan negara menyisihkan sebagian anggarannya untuk itu. Demokrasi, memang tidak pernah menjadi bagian penting dalam manajemen politik janji Orde Baru.

Pembangunan sebagai ideologi sentral Orde Baru dalam kenyataannya telah membangunkan citra diri bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh negeri ini di bawah Orde Baru seakan-akan hanya sah kalau mempunyai kaitan dengan yang satu itu: pembangunan. Kata “Pembangunan” itu sendiri bahkan telah menciptakan realitas sosial tersendiri yang “menyelimuti seluruh suasana kebatinan bangsa”. Tidak berlebihan kiranya kalau disebut bahwa yang sesungguhnya menjadi asas tunggal negeri ini adalah ‘pembangunan’. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan suasana ini karena dalam kenyataannya realitas sosial ini telah mengurangi arti (devaluasi), menyingkirkan (marginalisasi) atau bahkan membungkamkan (silencing) banyak ikhwal penting lainnya dan lebih penting dari itu: telah mengakibatkan kita menjadi tidak kritis lagi dengan makna dan proses-proses pembangunan. Sulit disangkal bahwa sebagai suatu konsep, pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai banyak arti yang di dalamnya mengisyaratkan filsafat, asumsi dan model tertentu.
Arti ‘Pembangunan’ yang dipilih oleh Orde Baru ini pada dasarnya dapat dibayangkan seperti hal berikut ini: mekanisme pasar menjadi penentu utama dari kegiatan ekonomi dan yang diorientasikan pada pertumbuhan. Walaupun ciri ini merupakan hal umum yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, harus dicatat bahwa negara Orde Baru juga menjadi salah satu aktor ekonomi utama—satu ciri khusus yang pada umumnya tidak kita lihat di negara kapitalisme Barat. Adalah sebuah ironi bahwa apa yang kita capai dalam lapangan ekonomi selama ini harus dibayar dengan akibat tidak berkembangnya institusi sosial yang dalam sejarah kapitalisme moderen Barat itu justru menjadi penggerak utama dari ekonomi. Orde Baru memang membayangkan sebuah paradigma pembangunan yang melihat pembangunan infra struktur ekonomi pasar dapat berjalan dengan topangan infra struktur politik lokal yang unik dan spesifik itu.

Akibatnya cukup jelas walaupun janggal: pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu malah menghasilkan sederet situasi ekonomi tak produktif dan berbahaya secara politik: korupsi yang sulit dikendalikan (karena melibatkan hampir seluruh jajaran birokrasi), kolusi dan monopoli yang serakah (karena melibatkan sedikit orang yang berkuasa), nepotisme yang terpola secara rapi tetapi amat jahat (karena melibatkan dimensi keluarga tetapi sering juga etnik bahkan agama), kesenjangan ekonomi (karena pertumbuhan tidak mampu menimbulkan ‘penetesan ke bawah’), kelas menengah yang cengeng (karena bergantung pada negara) dan kontrol berlebihan yang bertentangan dengan harkat manusia dalam proses produksi (karena upah buruh yang rendah dipandang sebagai ‘keunggulan komparatif). Agak sulit mengatakan semua itu sekedar sebagai ekses pembangunan yang bersifat sementara mengingat semua gejala yang saya sebut tadi bersifat kronik. Contohnya, penyebutan istilah ‘oknum’ untuk menegaskan bahwa rejim ini tidak bertanggung jawab terhadap penyelewengan aparatnya itu amat sulit diterima banyak pihak memperhatikan bahwa fenomena itu begitu sering terjadi dan meluas ke banyak aspek. Saya sendiri melihat apa yang sering disebut oleh rejim Orde Baru sebelum keruntuhannya sebagai krisis moneter ini sebagai hasil dari kontradiksi struktural yang terdapat dalam pembangunan infra struktur ekonomi dan politik.

Sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Berbeda dengan kebanyakan pengamat politik Indonesia yang cenderung melihat Orde Baru dalam wajahnya yang ‘seram’ dan ‘kejam’ , saya sendiri lebih suka mendekatinya dalam perspektif yang lebih ‘lunak’ dan ‘subtle’: hegemoni. Hegemoni jelas bukan (semata-mata, dan lebih canggih dari) dominasi. Hegemoni adalah kepemimpinan moral dan intelektual. Dalam pengertian ini, individu atau masyarakat menerima sebuah gagasan, sebuah rejim, pertama-tama karena adanya public consent yang timbul melalui pengakuan dan penerimaan, bukan karena takut atau paksaan; tetapi karena individu menganggap suatu gagasan sebagai ‘common sense’. Sebuah common sense yang mampu membentuk ‘kebenaran dalam dirinya sendiri’. Sebuah common sense yang menciptakan ‘realitas sosial’ baru.

Melalui arena diskursus, rejim ini tampil sebagai sebuah orde yang berhasil meletakkan sebuah kepemimpinan moral dan intelektual (baca: hegemoni) yang luar biasa tangguh. Saat ini, misalnya, apabila kita mendengar kata “Orde Baru”, tersirat juga di dalamnya ‘realitas sosial’ lainnya: “stabilitas”, “pembangunan”, “pelaksanaan Pancasila dan UUD45 secara murni dan konsekuen”, dan masih banyak lainnya lagi. Jelas permainan ‘politik bahasa’ menjadi salah satu faktor penting dalam meletakkan dasar-dasar hegemoni negara Orde Baru ini. Menggunakan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Foucault dan kawan-kawannya itu kita dapat ‘membedah otak’ Orde Baru untuk mengetahui hal-hal penting yang menjadi dasar bagi pembangunan hegemoni. Jelas, seperti telah saya singgung di muka, pembangunan merupakan logika dasar dari hegemoni Orde Baru.

Dalam konteks struktur moralitas dan intelektual semacam itu, Orde Baru tidak saja menghadirkan realitas baru di sekitar kita namun juga mencegah berkembangnya realitas lain yang dapat mengancam, atau sekurang-kurangnya menyaingi, interpretasi resmi atas realitas dominan itu. Konstruksi atas realitas yang berkembang selama Orde Baru pada dasarnya berpola amat monolitik dan cenderung menempatkan negara sebagai sentral dari seluruh realitas lainnya. Gambaran yang paling baik untuk memperlihatkan kecenderungan itu dapat dilihat dengan memperhatikan usaha yang dilakukan oleh Orde Baru menghadirkan fenomena yang amat hirarkhis dalam struktur moralitas dan intelektual (hegemoni) yang menyangkut Indonesia dan ke-Indonesiaan. Perhatikan deretan kata-kata berikut ini yang secara sepintas bersifat ‘netral’ terhadap makna khusus:
Pembangunan Nasional Kepentingan Nasional
Wawasan Nasional Ancaman Nasional
Stabilitas Nasional Kewaspadaan Nasional
Disiplin Nasional Kesetiakawanan Nasional

Masih banyak lagi kata-kata serupa yang dapat dikumpulkan. Apabila diperhatikan, sesungguhnya terdapat sebuah realitas baru yang dihadirkan di balik kata-kata itu. Makna sentral yang hendak dibangun oleh dan melalui kata-kata itu adalah terbentuknya kesadaran umum bahwa negara menjadi sebuah institusi yang tidak saja berada di atas yang lain, namun juga mendevaluasikan, memarjinalisasikan dan bahkan membungkamkan makna lainnya yang menjadi antonim (lawan kata) dari kata-kata itu. Misalnya, makna yang diwakili oleh kata-kata “lokal”, “daerah”, “suku”, dan “agama” menjadi tersingkir dari wacana resmi negara. Dengan kata lain, realitas di sekitar, misalnya, kepentingan lokal, daerah, suku, dan agama, tidak berkembang dan secara sistematis bahkan dihambat perkembangannya.

Dengan pola yang mirip, Orde Baru mencoba memenangkan persaingan untuk menciptakan realitas sosial tentang demokrasi. Demokrasi dikonstruksikan dalam konteks interpretasi sejarah yang khusus. Apabila ‘pembangunan’ dijadikan sebagai basis legitimasi material maka Demokrasi Pancasila dipakai sebagai basis spritualnya. Kedua moralitas politik semacam itu memang hanya mungkin berkembang apabila negara relatif otonom terhadap kekuatan-kekuatan nyata yang berkembang dalam masyarakat. Negara mengambang pada kenyataannya memang telah memberikan basis yang ideal bagi tumbuhnya moralitas demokrasi yang memberi tempat penting pada interpretasi kultural sebagaimana telah diuraikan di depan tadi.

Demokrasi Sebagai Pengalaman Struktural:
Sebuah Evaluasi Historis

Mengikuti uraian-uraian sebelumnya jelas terkesan penolakan saya yang kuat terhadap penjelasan kultural yang membayangkan seakan-akan moralitas demokrasi itu tegak di atas landasannya sendiri. Itu berarti bahwa pemahaman terhadap budaya politik Orde Baru semestinya memperhatikan arena struktural yang berkembang selama kurun waktu itu. Interpretasi resmi atas Demokrasi Pancasila yang menegakkan prinsip bahwa demokrasi liberal Barat itu tidak cocok dengan budaya dan karakter nasional sudah sewajarnya dilihat dalam konteks struktural yang khas: negara mengambang. Negara mengambang memang tidak memungkinkan bertumbuhnya pemikiran politik yang memberi tempat sah bagi, misalnya, budaya oposisi dan konflik. Pemberian suara sebuah organisasi peserta pemilu pada lainnya, misalnya, apapun motif yang mendasarinya, menjadi sebuah praktek politik yang dengan sendirinya dapat disahkan karena penonjolan ciri kekeluaragaan. “Kemitraan politik”, daripada kontrol, membukakan jalan bagi pembekalan anggota DPR oleh lembaga yang diprakarsai oleh eksekutif. Sebuah praktek budaya politik yang kelihatannya janggal dalam pemikiran Barat tentang Demokrasi namun menjadi mudah dimengerti dalam perspektif negara mengambang Orde Baru.

Proyek mentransplantasikan gagasan-gagasan demokrasi yang berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh elit politik Orde Baru hanya menjadi mungkin apabila terjadi perubahan struktural yang mengubahkan format negara mengambang. Tanpa ditopang oleh struktur politik yang cocok, pengembangan moralitas baru demokrasi hanya menjadi usaha yang sia-sia dan penuh ilusi dangkal. Di samping itu, diperlukan pula usaha yang lebih mendasar untuk memberi tempat penting bagi pengembangan diskurus alternatif demokrasi. Diskursus alternatif memberikan dasar yang penting bagi usaha perubahan struktur yang datang dari kekuatan-kekuatan non-negara. Diskursus alternatif membukakan peluang bagi berkembangnya konsep dan praktek demokrasi yang pada akhirnya sungguh-sungguh mencerminkan keberdayaan masyarakat.

Transformasi masyarakat Indonesia jelas sedang mengikuti arah itu. Walaupun sampai dengan 1990-an terdapat hambatan yang bersumber pada kenyataan kuatnya dominasi negara dalam mendiktekan perkembangan politik nasional, kecenderungan umum struktural lebih memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya. Dinamika sosio-politik ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan ekonomi telah dengan mendasar mengubahkan konfigurasi demografis masyarakat Indonesia. Meningkatnya pendidikan, urbanisasi dan industrialisasi merupakan tiga kekuatan struktural yang cepat atau lambat akan menghasilkan kondisi-kondisi sosial yang kian menyulitkan keberadaan negara mengambang. Belum lagi apabila kepadanya ditambahkan kenyataan kian surutnya kemampuan negara dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan yang otonom. Globalisasi ekonomi dan internasionalisasi politik domestik makin mempersulit posisi negara yang relatif tidak tersentuh oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Tuntutan terhadap usaha untuk melakukan perubahan pada distribusi kekuasaan di antara pusat dan daerah telah lebih lanjut memberikan tekanan yang kian besar bagi terjadinya perubahan yang lebih mendasar. Dengan sendirinya kita dapat mengharapkan perubahan konsep dan praktek demokrasi yang lebih dideterminasi oleh struktur sosial yang nyata.

Demokrasi Sebagai Sebuah Konsep Teoretis
dan Perkembangannya

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dalam makna yang demikian ini, menjadi dapat dimengerti mengapa terdapat begitu banyak definisi tentang demokrasi. Dalam pengertian yang paling klasik, demokrasi sekurang-kurangnya diartikan sebagai “pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat”. Dalam perkembangannya, definisi ini akhirnya harus menerima ‘masukan’ prinsip perwakilan—sesuatu yang sebenarnya dengan enggan harus diterima kemudian karena alasan pengawasan langsung manjadi hampir tidak mungkin dikerjakan dalam masyarakat yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara kota dari mana konsep demokrasi itu dilahirkan. Sejak saat itu prinsip perwakilan merupakan hal yang melekat dalam demokrasi.
Prinsip perwakilan sebagaimana dimengerti sekarang sesungguhnya juga telah mengalami sejarah perkembangan yang panjang. Dalam masyarakat demokratis pra-kapitalis, prinsip perwakilan hanya merujuk pada sejumlah kelompok kecil masyarakat. Walaupun terdapat pemilihan wakil-wakil ‘rakyat’, sesungguhnya yang memiliki hak memilih dan dipilih hanyalah terbatas pada kelompok bangsawan dan pemilik tanah. Itu pun sering hanya untuk menghasilkan parlemen yang sampai batas-batas tertentu tidak lebih dari sekedar sebagai pendamping kekuasaan para raja. Di Eropa, dua kelompok masyarakat inilah yang sampai pada akhir Abad-18 menjadi kelas sosial yang secara ekslusif memiliki priveledge dalam sistem perwakilan.

Hanya menjelang peralihan Abad ke-20 belakangan ini prinsip perwakilan semacam itu mengalami revolusi yang berarti. Prinsip perwakilan pada akhirnya juga mencakup rakyat dalam arti yang lebih luas. Tidak saja para pemilik modal, tuan tanah, dan bangsawan, namun juga rakyat ‘biasa’, seperti buruh misalnya, dapat memiliki hak pilih dan dipilih. Hingga pertengahan abad ini, prinsip itu didorong lebih jauh untuk kemudian juga mencakup wanita dan kelompok-kelompok minoritas yang sebelumnya dianggap menjadi warga negara kelas kedua.

Perubahan yang digambarkan sebelumnya merupakan serangkaian peristiwa sosial yang digerakkan oleh berbagai kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan bahkan teknologi, yang berjalan secara gradual dan saling bertemali. Pemahaman terhadap pergeseran makna perwakilan dalam demokrasi jelas hanya mungkin dipahami dengan memuaskan apabila terdapat perhatian yang memadai terhadap perkembangan sejarah. Sebuah perkembangan sejarah yang didorong oleh kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat yang akarnya bahkan mungkin harus dirujuk beberapa ratus tahun sebelumnya. Berbagai peristiwa sejarah penting yang terjadi pada peralihan milinium yang lalu, seperti berdirinya univesitas modern pertama di Salermo, Itali, pada Abad ke-9 yang kemudian disusul dengan berdirinya Universitas Paris pada 1150 dan beberapa universitas di belahan Utara lainnya seperti Oxford dan Cambridge di akhir Abad ke-12, merupakan sebagian peritiwa yang ikut menyumbangkan terjadinya reformasi intelektual di Abad Pertengahan. Sebuah perubahan yang kemudian ikut memberikan sumbangan dalam peletakan dasar-dasar penting bagi terjadinya Revolusi Industri yang pada ujung-ujungnya melahirkan liberalisasi ekonomi, politik dan budaya; pada awalnya di Eropa, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya.

Ketika parlementarisme menjadi mode of politics dalam demokrasi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa pada Abad ke-18 dan ke-19, terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan oleh publik tentang isu kedaulatan rakyat. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang disebut dengan ‘rakyat’, atau ‘perwakilan dan keterwakilan rakyat’ menggerogoti kepercayaan-kepercayaan orang tentang apakah parlementarisme dalam kenyataannya merupakan ideal dari demokrasi. Persoalan ini menjadi mengedepan ketika apa yang dibayangkan oleh parlementarisme ketika itu sesungguhnya tak lebih dari demokrasi yang sangat elitis karena hanya melibatkan sebagian golongan masyarakat kecil saja.

Gerakan-gerakan yang lebih populis yang inisiatifnya diambil oleh kelas menengah, utamanya kelompok intelektual, yang berkoalisi dengan kelompok tertindas, utamanya buruh industri dan petani miskin sepanjang abad itu, telah menggoyahkan kepercayaan sebagian orang terhadap praktek demokrasi. Ujung dari pergolakan yang lama itu pada akhirnya menghasilkan koreksi total terhadap demokrasi parlemantarisme. Tidak saja berkembang kepercayaan baru bahwa apa yang dimaksud dalam konsep ‘rakyat’ dan ‘perwakilan’ harus menyertakan proses-proses demokrasi yang adil bagi semua orang, namun juga kepercayaan bahwa pada akhirnya demokrasi hanyalah bermakna apabila pengakuan terhadap hak-hak sipil individu itu diberikan dan dihormati.

Dalam konteks sejarah yang demikian inilah kemudian terlahir konsep civil liberties melengkapi parlemantarisme dalam usaha membangun demokrasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, masalah demokrasi tidak lagi dipandang sebagai sekedar persoalan ada tidaknya (atau berfungsi tidaknya) parlemen namun juga ada tidaknya pengakuan terhadap hak-hak individu untuk ikut menentukan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Terdapat pergeseran yang sangat mendasar tentang bagaimana kemudian demokrasi itu dipraktekkan: dari orientasinya yang kuat kepada parlementarisme elit menuju parlementarisme populis dan pengakuan terhadap civil liberties. Mengikuti pandangan yang demikian itu, demokrasi diartikan tidak saja tersedianya parlemen, partai-partai politik berikut pemilihan umum yang adil dan jujur, namun juga pengakuan terhadap hak-hak individu, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya.

Tumbuhnya tradisi berpartai dan berorganisasi politik, termasuk di dalamnya mendirikan organisasi-organisasi kepentingan dan pers bebas, sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang amat khusus. Tradisi itu jelas mengambil jalur yang berbeda dari tradisi parlementarisme awal sebagaimana digambarkan di muka tadi. Sementara parlementarisme digerakkan oleh kepentingan-kepentingan elit, khususnya pemilik tanah, modal dan golongan bangsawan, civil liberties lebih banyak dihasilkan oleh perjuangan kelompok yang tertindas dan kelompok-kelompok lainnya yang merasa terancam oleh kuatnya praktek demokrasi elitis. Inilah apa yang oleh banyak para ahli sejarah dan ilmu-ilmu sosial dilihat sebagai sumbangan terpenting dari aliansi golongan kelas menengah dan bawah terhadap demokrasi moderen.

Sebagai konsep maupun praktek, demokrasi terus mengalami perubahan. Walaupun demokrasi moderen yang dikembangkan dalam Abad 19 telah meletakkan dasar-dasar penting bagi pengakuan ‘kedaulatan rakyat’ yang sebenarnya, penghalusan demokrasi pada kenyataannya terus berlangsung. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditandai oleh hadirnya pemilihan yang jujur untuk menentukan wakil-wakil rakyat melalui partai politik, dalam perkembangan sejarahnya tak luput dari berbagai kelemahan. Prinsip ‘mayoritas melalui pemilihan umum’ secara ideal memang dapat memberikan jaminan terhadap dihormatinya prinsip ‘rakyat berdaulat’. Namun terdapat persoalan besar ketika masyarakat berkembang menuju masyarakat yang lebih kompleks dan plural. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong revolusi industri dan komunikasi tidak hanya mengakibatkan berkembangnya kepentingan-kepentingan khusus yang dilahirkan oleh spesialisasi dan diversifikasi sosial, namun juga telah mengakibatkan masyarakat menjadi lebih heterogen dalam artian sosial dan budaya. Bergabungnya masyarakat-masyarakat lokal ke dalam satuan-satuan nasional yang terjadi awal hingga pertengahan Abad 20 merupakan ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kecenderungan itu.

Apabila prinsip ‘mayoritas melalui pemilu’ pada awalnya dapat menyelesaikan hampir seluruh persoalan yang berdimensi kekuasaan negara dan rakyat, tidak lagi demikian halnya ketika demokrasi dalam pengertian itu dihadapkan oleh kenyataan kemajemukan sosial dan budaya. Dengan kata lain, apabila pada awalnya pemenang pemilu dengan sendirinya dapat dipandang sebagai wakil sah dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan menurut mandat rakyat yang diwakilinya, maka tidak demikian halnya ketika pemilihan umum selalu menyisakan sebagian kelompok masyarakat minoritas dalam artian sosial, budaya, politik dan ideologis sebagai akibat dari proses-proses sosial dan sejarah yang digambarkan tadi.

Dalam arti yang demikian itu, demokrasi mendapat dua ruh barunya: pluralisme (pengakuan terhadap keragaman) dan toleransi (penghargaan terhadap keragaman). Prinsip mayoritas melalui pemilihan umum tanpa disokong oleh pengakuan terhadap pluralisme hanyalah akan membawa demokrasi ke dalam Fasisme. Munculnya Hitler dengan Partai Nazi-nya merupakan contoh yang baik untuk memperlihatkan bagaimana demokrasi yang mengandalkan pada prinsip ‘mayoritas melalui pemilihan umum’ semata akan melahirkan Fasisme. Sementara diabaikannya penghargaan terhadap perbedaan hanya akan melahirkan khaos. Sampai batas-batas tertentu, India merupakan contoh yang cukup baik untuk memperlihatkan bagaimana demokrasi yang bertumpu pada pluralisme tanpa toleransi hanya akan melahirkan instabilitas dan bahkan kekerasan.

Negara-negara bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II merupakan contoh yang ideal untuk menggambarkan rumitnya pertalian sosial dan budaya dari sebuah masyarakat—sebuah keadaan yang kian mendesakkan kebutuhan akan pentingnya pluralisme dan toleransi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Negara-negara ini memiliki ciri yang amat spesifik: mereka dibangun bukan pertama-tama atas kesamaan budaya seperti ras, etnik, atau bahasa, melainkan oleh kesamaan pengalaman sejarah semata-mata. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan obyektif mengapa orang-orang di Aceh, Kalimantan, Flores, atau Irian misalnya, untuk menjadi satu bangsa yang disebut Indonesia. Tidak saja mereka berbeda dalam bahasa, adat dan tradisi namun sering juga bahkan ras dan agama—sebuah kombinasi perbedaan yang sering melahirkan perpecahan daripada persatuan. Apabila dalam kenyataannya kemudian ‘masyarakat-masyarakat lokal’ dari Sabang hingga Merauke itu menyatakan diri sebagai anggota dari sebuah ‘nasion’ baru, Indonesia, jelas itu karena didorong oleh kepercayaan dan tekad untuk bersatu. Sebuah nasionalisme spesifik yang menurut asalnya sangat berbeda dengan nasionalisme masyarakat Eropa yang dibangun sebelumnya.
Implikasi dari keadaan yang digambarkan tadi adalah, demokrasi bukan hanya menyangkut soal hubungan state (negara) dan civil society (masyarakat), namun juga soal hubungan civil-civil society. Sementara yang pertama (state-civil society) membicarakan soal bagaimana masyarakat mempunyai akses yang memadai untuk mengkontrol bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara, yang kedua (civil-civil society) menyangkut soal bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat mampu melihat perbedaan-perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang tidak saja harus diakui namun juga dihormati keberadaannya. Cara melihat demokrasi semacam ini tidak saja mensyaratkan adanya pemerintahan yang dapat dikontrol oleh rakyatnya (baik melalui parlemen maupun institusi demokrasi lainnya seperti misalnya kelompok-kelompok kepentingan) namun juga mensyaratkan tersedianya kesadaran-kesadaran baru di kalangan masyarakat sendiri untuk memperlakukan demokrasi baik sebagai tujuan maupun cara. Tumbuhnya berbagai institusi sosial yang yang memberikan pendidikan untuk membangun kesadaran semacam itu menjadi amat strategis.

Tersedianya forum dan media yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan dan ketrampilan sosial yang diperlukan untuk melihat perbedaan dan atau konflik sebagai sesuatu yang wajar, merupakan sebuah keharusan politik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Hadirnya organisasi-organisasi massa dan pers yang efektif, misalnya, merupakan institusi sosial yang amat sentral tidak saja bagi usaha mengeliminasi konflik namun juga untuk menghindarkan konflik menjadi sesuatu yang destruktif.

Timbulnya kekerasan dalam masyarakat sesungguhnya merupakan kegagalan institusi sosial dan politik untuk memindahkan dan mengelola konflik. Sebuah sistem yang tidak memberi tempat memadai bagi usaha menyalurkan dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan secara damai, beradab, dan santun, hanya akan melahirkan berbagai ketegangan sosial yang ujung-ujungnya berakhir dengan maraknya tindakan kekerasan massal. Dalam banyak hal, kekerasan massal sebenarnya merupakan fungsi dari ketidakmampuan sebuah sistem untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan kepentingan, baik yang timbul dalam aras state-civil society maupun civil-civil society.

Prinsip-prinsip ‘mayoritas melalui pemilihan umum’, ‘pluralisme’, dan ‘toleransi’ sesungguhnya dapat dipandang sebagai satu-satunya alternatif yang sah untuk memungkinkan individu-individu, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka dalam cara dan tujuan yang demokratis. Dalam pengertian yang demikian ini, demokrasi tidak hanya mensyaratkan cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tetapi juga tujuan akhir itu sendiri. Cara dan tujuan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam nilai dan praktek demokrasi. Membayangkan demokrasi dapat dicapai hanya dengan menegakkan prinsip ‘mayoritas melalui pemilu’ sesungguhnya merupakan ilusi politik yang ganjil. Selain tidak memperoleh dasar moral yang cukup kuat, demokrasi semacam itu hanya akan melahirkan praktek-praktek politik yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Sistem politik yang secara keseluruhan menjunjung tinggi ketiga prinsip demokrasi sejati: ‘mayoritas melalui pemilihan umum’, ‘pluralisme (pengakuan terhadap keragaman) dan toleransi (penghargaan terhadap keragaman) pada akhirnya merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihasilkan oleh sebuah masyarakat moderen yang majemuk seperti Indonesia.

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Sebagai Esensi Demokrasi

Bagaimanakah prinsip keadaulatan rakyat itu hendak diwujudkan dalam demokrasi? Jawaban atas pertanyaan penting ini sesungguhnya tidak diperoleh secara drastis. Pengalaman sejarah yang amat panjang dan perdebatan-perdebatan filosofis-akademis menyertai serta mewarnai hasil terhadap pemahaman yang paling mutakhir terhadap esensi demokrasi. Pada dasarnya, pemahaman paling mutakhir tentang esensi demokrasi yang berkembang sejak awal hingga pertengahan abad ini merujuk pada konsepsi pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan (separation of power) memiliki fokus yang terutama berdimensi horisontal. Sedangkan pembagian kekuasaan (distribution of power) memiliki fokus yang berdimensi vertikal.

Pemisahan kekuasaan berbicara tentang bagaimana tugas dan kewenangan di antara tiga cabang pemerintahan dipisahkan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya absolutisme kekuasaan. Tiga cabang pemerintahan ini tidak lain adalah lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif (YEL). Prinsip umum yang dipakai sebagai dasar untuk membuat pemisahan kekuasaan di antara tiga lembaga ini bersumber pada ajaran pokok tentang fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (check and balance). Apabila fungsi pengawasan ditekankan pada usaha mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka fungsi keseimbangan dimaksudkan untuk memungkinkan fungsi-fungsi kekuasaan itu dapat bekerja, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewujudkan dan menegakkan prinsip umum yang diabdikan oleh demokrasi seperti keadilan, persamaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya.

Dalam konteks hubungan itu, eksekutif ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan amanah rakyat sebagaimana dirumuskan oleh wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Walaupun sampai batas-batas tertentu eksekutif memiliki otonomi untuk menjalankan fungsinya, seperti dalam menentukan fungsi-fungsi dan tugas birokrasi, ia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat melalui wakil-wakil mereka. Kata ‘eksekutif’ oleh karena itu diberi konotasi yang amat jelas dan terbatas, yaitu ‘eksekutor’ alias pelaksana amanah rakyat.

Legislatif memainkan peran sebagai lembaga yang merumuskan aspirasi rakyat. Aspirasi inilah yang dipakai sebagai dasar untuk mereka bekerja merumuskan program-program kebijakan yang pada dasarnya merupakan usaha mendistribusikan dan mengalokasikan sumber dan nilai. Meskipun sampai batas-batas tertentu ia memiliki kewenangan untuk mengelaborasi dan menginterpretasikan apa yang menjadi tuntutan rakyat serta mengambil tindakan untuk dan atas nama rakyat, ia pada dasarnya tidak memiliki hak moral untuk mengambil alih kedaulatan dari tangan rakyat. Pada tempat semacam inilah terdapat kebutuhan untuk membangun legislatif yang peka (sensitive) dan tanggap (responsive) terhadap dinamika dan perkembangan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat.

Walaupun tidak terlibat dalam proses politik sehari-hari (day-to-day politics), lembaga yudikatif memiliki posisi yang amat sentral untuk memastikan bahwa prinsip kebebasan dan keadilan (free and fairness) dalam politik itu terjadi. Lembaga ini mengantungi sebuah kewenangan tertinggi untuk menjalankan sebuah sistem peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ia bahkan, atas nama keadilan, memiliki kewenangan untuk menilai serta memutuskan apakah sebuah perundang-undangan telah memenuhi kriteria umum yang diakui dalam sebuah sistem yang demokratis. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimilikinya, lembaga ini dapat menggugurkan sebuah undang-undang, betapapun undang-undang itu telah diputuskan melalui mekanisme yang demokratis sekalipun. Yudikatif bekerja dengan prinsip yang menjunjung tinggi keadilan—sebuah prinsip yang tak dapat dianulir oleh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan mayoritas dalam legislatif.

Esensi lainnya yang terdapat dalam demokrasi adalah pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat, regional, dan lokal. Dalam pembagian kekuasaan semacam ini, terdapat pengaturan yang jelas tentang apa yang menjadi kekuasaan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Ruh yang pada umumnya dipakai untuk melakukan pembagian ini pada umumnya dilakukan dengan dalil umum seperti berikut ini. Apa yang oleh konstitusi tidak diserahkan pengelolaan kekuasaannya kepada pemerintah pusat haruslah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah di tingkat regional (dalam kasus di Indonesia, provinsi). Apa yang oleh konstitusi dan undang-undang lainnya tidak diserahkan pengelolaan kekuasaannya kepada pemerintah pusat dan regional haruslah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah di tingkat lokal (dalam kasus di Indonesia, kabupaten/kotamadya). Demikian seterusnya. Dalam prakteknya, ruh semacam itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh bentuk negara yang dipakai (negara kesatuan atau federal)

Pembagian kekuasaan dalam demokrasi juga terjadi di antara apa yang menjadi wilayah negara (state) dan masyarakat (civil society). Dalam sebuah sistem yang demokratis, kedua wilayah ini dipelihara secara amat jelas batas-batasnya. Negara tidak boleh memasuki apa yang menjadi wilayah masyarakat; demikian sebaliknya. Walaupun interaksi di antara kedua wilayah itu berlangsung amat intens dalam sistem yang demokratis, terdapat kecenderungan untuk tidak mencampuradukkan keduanya. Ruh yang pada umumnya dipakai untuk memilahkan kedua wilayah itu pada dasarnya bersumber pada dalil: “negara mengurus wilayah publik, masyarakat mengurus wilayah privat”. Dalam sejarahnya, apa yang menjadi wilayah publik cukup sering datang dari wilayah privat. Walaupun demikian, terdapat prinsip yang amat tegas sebelum hal itu menjadi mungkin. Wilayah privat yang dipublikkan haruslah datang atas dasar kesepakatan semua elemen yang terdapat dalam masyarakat yang sering merupakan aglomerasi wilayah-wilayah privat yang amat majemuk.

Pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagaimana diuraikan tadi pada dasarnya bertujuan untuk di satu pihak memungkinkan interaksi di antara elemen-elemen penting yang terdapat dalam negara (yudikatif-eksekutif-legislatif dan pemerintah pusat-daerah) dan di pihak lain di antara negara-masyarakat dan masyarakat-masyarakat dapat berkembang secara adil dan sehat. Tujuan akhir dari semua itu pada dasarnya adalah terciptanya good governance and clean government serta berkembangnya civil society yang mampu memperkokoh tumbuhnya pluralisme dan toleransi yang menjadi habitat dasar bagi sebuah kemungkinan untuk demokrasi berkembang.

Reformasi memang telah membawa sejumlah harapan baru meskipun pada saat yang sama juga membawa serta ancaman. Ancaman yang paling serius terjadi ketika harapan yang melambung yang dibawa oleh reformasi itu tak dapat dipenuhi karena kegagalan mengembangkan sistem yang responsif terhadap tuntutan akan hadirnya sebuah perubahan yang bermanfaat bagi rasa keadilan, persamaan dan kesejahteraan sosial. Dikaitkan dengan tema utama pembicaraan kita pada seminar ini, maka, dalam hemat saya, terdapat kebutuhan yang amat mendesak untuk melembagakan proses-proses politik ke dalam sebuah format yang memungkinkan prinsip kedaulatan rakyat itu dapat didorong menjadi sebuah proses yang produktif dan konstruktif. Hadirnya lembaga perwakilan rakyat yang peka dan tanggap menjadi amat penting untuk diwujudkan.

Pada tempat inilah, terdapat kebutuhan bagi anggota perwakilan rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara kelembagaan, untuk mengambil posisi aktif menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat dan kemudian bersama-sama dengan eksekutif mengubahnya menjadi sebuah kebijakan publik yang mengabdi pada kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat. Sikap untuk peka dan tanggap menjadi bagian yang amat penting dalam proses ini. Kemampuan mengembangkan kualitas semacam ini, menurut saya, hanya menjadi sesuatu yang lebih mungkin apabila lembaga ini juga disokong oleh hadirnya instrumen-instrumen lainnya seperti fasiltas yang memadai untuk mengakses informasi dan melakukan interaksi dengan masyarakat yang diwakilnya. Harus disadari pula bahwa kepercayaan rakyat pada lembaga ini akan meningkat apabila para anggota dewan dapat berkerja secara optimal. Dukungan finansial dan fasilitas lainnya jelas menjadi bagian penting dari usaha yang diperlukan untuk membangun wibawa wakil rakyat dan kepercayaan publik terhadapnya.

Agar para wakil rakyat dan dewan dapat memelihara interaksi yang memadai dengan masyarakat yang diwakilnya maka perhatian pada isu-isu lokal harus dikembangkan. Tidak berlebihan apabila disebut bahwa pada akhirnya hanya anggota-anggota yang peka dan tanggap terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar rakyat yang diwakilinya sajalah yang akan bertahan dalam pemilihan berikutnya. Kesadaran bahwa anggota dewan adalah penting—dan karena itu patut mendapat status dan priveledge yang amat khusus—karena rakyat yang diwakilnya adalah penting, mungkin merupakan sebuah tradisi baru yang harus dikembangkan dalam lembaga legislatif.

Reformasi di antara Antara Agenda Ideal dan Praksis:
Sebuah Evaluasi Kritis

Sejak awal saya termasuk orang yang percaya bahwa transformasi demokrasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang mudah. Tidak mudah bagi siapa saja, termasuk pemerintah dan para elit politik lainnya. Sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan penting mengapa hal semacam itu berkecenderungan kuat terjadi: (1) berbagai faktor yang berhubungan dengan perkembangan negara (state) dan masyarakat (civil society); (2) kegagalan di antara para elit politik dalam mengembangkan platform politik yang dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh untuk mendorong transformasi yang relatif stabil; dan (3) besarnya gap tentang visi demokrasi Indonesia di antara elemen-elemen strategis: elit-rakyat dan generasi yang lebih tua-muda.
Rentang waktu yang terjadi di antara dua Sidang Istimewa MPR (November 1998 dan Oktober) akan merupakan sebuah periode yang amat penting sekaligus genting. Sepanjang periode yang relatif singkat itu sebuah nasib bangsa sedang dipertaruhkan melalui pemilu dan pembentukan pemerintahan baru. Terdapat cukup alasan untuk mengatakan bahwa kegagalan untuk menghasilkan sebuah pemerintahan yang stabil dan memperoleh dukungan politis yang memadai hanya akan membawa bencana yang harus dibayar mahal; lebih mahal bahkan dari apa yang selama ini kita lihat dalam bulan-bulan yang memprihatinkan sejak kejatuhan Presiden Soeharto Mei 1998.

Walaupun saya termasuk orang yang percaya bahwa pemilu merupakan instrumen yang amat penting dalam menciptakan landasan awal bagi perkembangan demokrasi selanjutnya, saya sendiri tidak termasuk orang yang dibesarkan hatinya karena dua alasan penting. Pertama, hadirnya multipartai dengan agenda pemilu yang amat ketat telah mengakibatkan pembicaraan penting tentang pembangunan sistem politik menjadi tersingkir, bahkan mungkin tenggelam, oleh hiruk pikuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Kedua, langkanya kualitas kepemimpinan yang memadai di antara hampir seluruh jajaran elit politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, telah menimbulkan implikasi yang serius dalam berbagai aspek perkembangan politik selama dua belas bulan terakhir ini.

Masa depan transisi demokrasi di Indonesia jelas akan sangat dimudahkan apabila kita dapat membangun sebuah kesadaran baru dalam waktu yang relatif cepat tentang pentingnya seluruh elemen bangsa, terutama di antara para elit politiknya, untuk memperhatikan kembali seluruh tujuan reformasi yang sebenarnya. Dalam pemahaman saya, reformasi yang digerakkan terutama oleh kekuatan mahasiswa dan kalangan intelektual lainnya itu sesungguhnya merupakan sebuah upaya damai yang memungkinkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam demokrasi itu dapat ditegakkan. Dalam pengertian itu, orientasi utama gerakan reformasi terletak pada usaha membangun sistem yang memungkinkan kekuasaan dapat dikendalikan oleh warga negara, baik secara tak langsung melalui sistem perwakilan (parlemen) maupun secara langsung melalui partisipasi politik individu atau kelompok (civil liberties).

Argumentasi paling utama yang mendasari pendekatan semacam itu timbul karena kesadaran yang amat kuat kepada kepercayaan bahwa sistem politik yang kukuh tak mudah diselewengkan oleh kekuasaan yang korup. Sistem yang di dalamnya mengandung unsur-unsur mekanisme, prosedur dan standar juga memungkinkan kesalahan dapat dikoreksi segera sehingga menghindarkan terjadinya proses pembusukan politik (political decay) yang sering kali harus dibayar amat mahal di kemudian hari. Pada sisi yang lain, melalui sebuah sistem yang efektif, inisiatif konstruktif, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dapat digerakkan untuk membantu sistem itu sendiri mengalami pengembangan (self-development) dan menghasilkan kepemimpinan yang fungsional.

Dengan membangun sistem politik yang digambarkan di atas, agenda-agenda pokok universal demokrasi Indonesia menjadi masalah yang lebih mudah diselesaikan. Lebih mudah karena sistem yang demokratis dapat menggerakkan partisipasi rakyat dan kesadaran komunal untuk ikut memikul tanggung jawab dan mengambil posisi aktif dalam mengejar tujuan-tujuan kolektif yang pada akhirnya akan melahirkan rasa keadilan. Keadilan semacam ini terlahir tidak semata karena tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil perubahan namun juga terbentuk karena tersebarnya tanggung jawab untuk memikul risiko akan kegagalan.

Dalam semangat semacam ini, menjadi amat penting bagi kita untuk memahami kembali
seluruh semangat dan gagasan-gagasan ideal yang melatarbelakangi proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah entitas politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi dan bahkan moral. Dalam perspektif ini, hendaknya disadari bahwa Nasionalisme Indonesia terlahir karena kesadaran subyektif yang dibentuk oleh hadirnya sebuah pengalaman kesejarahan kolonialisme. Tidak berlebihan apabila disebut bahwa Indonesia sebenarnya merupakan sebuah bangsa imajiner. Disebut sebagai sebuah bangsa imajiner karena sesungguhnya tidak ada alasan obyektif bagi elemen-elemen yang amat majemuk itu untuk bersatu. Bangsa yang diikat oleh pengalaman emosional semacam ini jelas mudah dirusakkan apabila elemen-elemen yang membentuknya itu kehilangan kepercayaan akan nilai-nilai dasar yang hendak diperjuangkan secara kolektif itu.

Indonesia: Perubahan ataukah Pemusnahan?
Sebuah Renungan Reflektif

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, transisi yang dialami Indonesia sejak kejatuhan Presiden Soeharto adalah sebuah proses perubahan yang sejak awalnya tidak mudah. Sebuah perubahan yang menggelisahkan karena tidak hadirnya faktor-faktor yang biasanya dapat mengurangi ketegangan: platform yang disepakati bersama dan leadership yang kuat. Tidak hadirnya faktor yang pertama telah menyebabkan agenda perubahan yang sering ditangkap dengan istilah reformasi itu menjadi sebuah agenda tanpa makna, bentuk, isi, arah dan pentahapan yang jelas. Ibarat sedang membangun sebuah rumah, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan apakah kita hendak membuat sesuatu yang baru ataukah memperbaiki yang lama. Kalaupun yang terakhir dipilih karena dianggap lebih masuk akal, tidak jelas juga apa yang hendak diperbaiki, dari mana memulainya, dan siapa melakukan apa. Akibatnya tampak janggal: rumah lama praktis tidak lagi berfungsi sementara rumah baru tak kunjung kelihatan karena banyak orang lebih sibuk membongkar dan menghancurkan daripada juga disertai dengan segera memperbaikinya. Lebih menggelikan lagi, sementara rumah belum terlihat bentuknya, sebagian orang sudah sibuk membeli atau sekurang-kurangnya memikirkan untuk membeli perabotan dan perlengkapan dapur. Perumpamaan di atas jelas telah amat menyederhanakan persoalan yang sebenarnya karena keadaan yang sedang kita hadapi sesungguhnya jauh lebih rumit.
Sementara itu, tidak hadirnya leadership yang memadai telah mengakibatkan perubahan ini menjadi sebuah arena persaingan perebutan kekuasaan daripada sebuah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak hadirnya leadership mengakibatkan perbincangan bersama tentang usaha mengidentifikasikan masalah-masalah mendasar untuk menemukan solusi menjadi sesuatu yang absurd karena ia telah berubah menjadi perdebatan tak berkesudahan tentang hal-hal yang tidak relevan di antara para elit politik. Tidak adanya leadership juga telah menyebabkan berkembangnya prasangka buruk di antara mereka sendiri sebagai akibat tidak adanya forum dan media yang memadai untuk memungkinkan komunikasi politik menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang produktif. Ketegangan di antara elit politik itu sendiri telah menyebabkan perkembangan politik selama lima belas bulan terakhir ini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat luas tentang apakah kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelum kejatuhan Presiden Soeharto.

Pada umumnya orang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu karena keengganannya untuk mengakui adanya masalah yang amat serius yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam pemahaman saya, sekurang-kurangnya terdapat tiga tema besar yang menjelaskan mengapa Indonesia tidak dapat atau sulit dikatakan telah menemukan arah perubahan yang menjanjikan. Tema pertama berhubungan dengan ketegangan yang memiliki akar pada konflik ideologis di antara para elit politik. Walaupun tidak sepenuhnya merupakan pengulangan apa yang terjadi dalam sejarah politik Indonesia pada era 50-an, ketegangan di antara para elit politik saat ini mencerminkan masih kuatnya kompetisi aliran ideologi di antara mereka. Kompetisi yang paling tajam terjadi di antara kekuatan-kekuatan aliran ideologi Islam Kultural, Islam Politik dan Nasionalis. Yang menarik sekaligus mencemaskan adalah, berbeda dengan apa yang terjadi di era 50-an, konflik ideologi saat ini berlangsung secara diam-diam dan tidak terbuka. Akibatnya kecurigaan dan prasangka terhadap lawan politik berkembang dalam skala dan intensitas yang sering tidak masuk akal namun mengemuka dengan bisik-bisik dan suara sayup-sayup. Konflik di sekitar tema ini menjadi sesuatu yang enggan diakui dan karenanya menjadi sebuah proses perjumpaan yang tidak produktif. Sebagian gambaran tentang itu misalnya dapat ditangkap melalui hadirnya kecurigaan bahwa kelompok yang satu sedang membangun negara sekuler sedang yang lain membangun negara yang bernuansa agama.

Apabila tema pertama menyangkut persoalan yang sering dikonseptualisasikan dengan ideological battlefield, tema kedua berhubungan dengan power struggle. Tema ini, lebih banyak berhubungan dengan pertarungan mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. Pertanyaan di sekitar “siapa mendapat apa dan berapa banyak” (atau sebaliknya, “siapa kehilangan apa dan berapa banyak”) menjadi tema sentral yang menjelaskan ketegangan di antara para elit politik yang bertikai. Dalam kasus Indonesia, tidak sepenuhnya ikhwal ini dapat dikenali dengan cepat dan mudah terutama karena seringnya tema kedua ini bercampur dengan atau menampak sebagai tema pertama. Dukungan atau penolakan di sekitar Habibie dan atau Megawati, pergolakan di Aceh merupakan dua ilustrasi yang cukup baik untuk menggambarkan kecenderungan itu.
Tema ketiga berkaitan dengan ketegangan yang bersumber karena perbedaan-perbedaan dalam cara melihat dan menjelaskan reformasi. Perbedaan tentang visi demokrasi adalah satu tema sentral yang mengakibatkan tidak saja pertikaian di antara para elit sendiri namun juga di antara elit dan rakyat, bahkan di antara generasi yang lebih tua dan muda. Di antara para elit terdapat polarisasi yang amat tajam yang membayangkan mereka yang tengah berkuasa ini sedang mengalihkan agenda reformasi untuk membangun kekuasaan daripada memainkan peran sebagai kekuasaan transisional yang berorientasi pada usaha menyiapkan hadirnya pemerintahan yang lebih memiliki mandat. Sementara itu, di kalangan mereka yang tengah berkuasa berkembang pemikiran bahwa bukan saja mereka memiliki mandat politik yang cukup untuk memimpin negeri ini tetapi juga kekuasaan yang sah untuk memberikan interpretasi reformasi berikut agendanya dengan penekanan pada landasan konstitusional. Di kalangan mereka yang berkuasa berkembang keyakinan yang melihat tawaran alternatif agenda reformasi kelompok lain sebagai hasil dari bekerjanya anasir pemikiran yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun intelektual.

Di antara sebagian besar elit politik berkembang keyakinan bahwa rakyat belum siap melakukan perubahan apalagi terhadap demokrasi yang berpola partisipatoris dan bottom-up. Kekerasan yang terjadi selama periode transisi ini sering dirujuk untuk memperkuat argumentasi semacam itu. Sedangkan di kalangan rakyat berkembang keyakinan yang melihat para elit politik lebih sibuk memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada memikirkan nasib rakyat. Ketidaksiapan masyarakat dilihat sebagai sebuah usaha mengalihkan persoalan yang sebenarnya. Bahkan di kalangan rakyat sendiri berkembang perasaan yang pada dasarnya sedang menuduh bahwa yang tidak siap untuk berdemokrasi adalah para elit politik. Keruwetan di sekitar Komite Pemilihan Umum (KPU) dan perdebatan di sekitar calon presiden dianggap sebagai contoh yang cukup memadai untuk menunjukkan bahwa para elit lah yang tidak siap menyonsong perubahan.

Hal yang lebih serius namun kurang diperbincangkan adalah besarnya kesenjangan tentang visi demokrasi dan pilihan strategi perubahan di antara generasi yang lebih tua dan muda. Di kelompok pertama, wacana demokrasi pada umumnya didominasi oleh penjelasan-penjelasan moral dan budaya yang melihat masalah-masalah demokrasi di Indonesia sebagai sesuatu yang bermasalah karena tidak hadirnya kesadaran-kesadaran etis dan nilai-nilai yang sesuai bagi sebuah perubahan yang berkesinambungan (change and contuinity). Sementara itu di kalangan generasi yang lebih muda berkembang wacana yang melihat masalah demokrasi di Indonesia lebih dalam perspektif struktural. Orientasinya yang amat kuat untuk membangun sistem yang di dalamnya terurai dalam elemen-elemen fungsi, mekanisme, prosedur dan standar menjadi ciri utama yang membedakan wacana mereka dengan wacana generasi sebelumnya. Pilihan pada strategi change and discontuinity juga telah menyebabkan lebarnya perbedaan visi di antara dua generasi itu. Strategi change and discontuinity mengisyaratkan garis yang tegas di antara sistem lama dan sistem baru yang hendak dibangun sedangkan strategi change and contuinity lebih percaya pada kesinambungan di antara sistem lama dan sistem baru.

Apa yang saya coba kemukakan pada dasarnya merupakan usaha untuk memahami sebagian potret diri yang walaupun tidak lengkap mungkin berguna untuk memahami mengapa, misalnya, terdapat perdebatan yang amat tajam di sekitar calon presiden. Usaha memahami ikhwal ini dapat ini dapat diawali dengan mengajukan pertanyaan apakah ini berkaitan dengan kompetisi ideologi, ataukah perjuangan memperebutkan sumber-sumber kekuasaan, ataukah berhubungan dengan tema-tema demokrasi, ataukah kombinasi dari sebagain atau seluruh tema-tema itu? Saya sen

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

ransisi Demokrasi dan Akar-akar Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Tataran Negara dan Masyarakat

“Negeri ini akan mengalami krisis yang luar biasa dalam bidang kepemimpinan ketika Presiden Soeharto harus pergi suatu saat nanti”

Prof. Dr. Marsetio Donoseputro, 1993
(Mantan Rektor Universitas Airlangga dan Duta Besar UNESCO dalam sebuah wawancara dengan penulis)

Ia tidak keliru ketika sepuluh tahun yang lalu mengatakan ihwal keprihatinannya atas masa depan kepemimpinan di negeri ini. Saya kira, banyak orang lainnya lagi yang berpikiran serupa. Hari-hari ini kita mencoba menjelaskan tema ini dengan melihat kembali akar-akar krisis kepemimpinan pada tataran negara dan masyarakat. Tulisan berikut ini mencoba membahasnya dalam perspektif sosiologi politik dengan pengutamaan pada konsep-konsep kunci yang merupakan abstraksi atas observasi saya pada transisi demokrasi sepanjang lima tahun terakhir ini. Untuk kepentingan diskusi ini, saya akan mengemukakannya dalam sepuluh tesis pokok yang masih memerlukan elaborasi dalam sebuah naskah yang lebih lengkap.

Tesis Utama tentang Transisi Demokrasi

Transisi demokrasi yang sejati di mana-mana menghasilkan proses formasi baru kelembagaan politik yang berpusar pada usaha sistematis yang bersifat terbuka untuk mengatur kembali hubungan antar-lembaga negara, masyarakat (civil society) dan negara (state), serta elite dan massa dengan tujuan utama menghadirkan hubungan kekuasaan yang memenuhi keriteria negara moderen yang demokratis. Di Indonesia, tesis ini tidak sepenuhnya terjadi. Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh tesis pokok yang menjelaskan posisi elite dalam transisi demokrasi di Indonesia menurut perspektif sosiologi politik yang saya pahami.

Tesis Pertama tentang Elite Tradisional dan Transisi Demokrasi di Indonesia

Transisi di negeri ini, dalam banyak hal justru memperkuat struktur elite tradisional daripada menyingkirkan mereka. Bahkan, kebanyakan dari mereka berhasil mengkonversikan otoritas itu untuk melakukan pelibatan politik (political engagement) secara efektif di wilayah publik. Ortodoksi agama dan adat adalah dua sumber otoritas tradisional yang kerap dipakai untuk menghidupkan peran publik elite tradisional di wilayah masyarakat dan negara.

Tesis Kedua tentang Formasi Elite Moderen

Formasi elite moderen, sebaliknya, ditandai oleh tiadanya sokongan infrastruktur yang memadai selain basis birokrasi partai yang kurang mengakar dan hubungan yang bersifat disasosiatif dengan massa. Ketidakpercayaan massa yang meluas terhadap elite moderen terutama disebabkan oleh kegagalan mereka untuk melakukan transformasi politik yang berbasis pada hubungan partisipatoris di antara elite dan massa.

Transisi Ketiga tentang Manipulasi Elite atas Ideologi dan Kepentingan Politik

Perdebatan di antara para elite politik tentang sebuah isu ditandai oleh bercampurnya secara superfisial tema-tema pertarungan ideologis (ideological battlefield) dan perjuangan untuk memperebutkan sumber-sumber politik (political struggle). Manipuliasi elite atas kedua tema ini mengakibatkan terjadinya proses alineasi yang menimbulkan disafiliasi dan, dalam bentuk yang lebih serius, disintegrasi di kalangan massa sebagai akibat dari tidak terbentuknya kesadaran objektif atas identitas koletif mereka.

Tesis Keempat tentang Perspektif Elite tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Ajaran demokrasi mendiktekan pemisahan yurisdiksi otoritas negara dan masyarakat. Di Indonesia, terdapat kecenderungan di antara keduanya untuk melampaui batas otoritas itu: negara terlibat dalam urusan privat dan inter-privat yang merupakan wilayah otonom masyarakat sementara masyarakat kerap memasuki wilayah publik yang diatur negara. Kekaburan batas di antara kedua wilayah yurisdiksi ini terutama disebabkan oleh tiadanya perspektif yang memadai dan atau lemahnya komitmen politik di antara elite negara dan masyarakat tentang prinsip-prinsip negara moderen yang berbasis pada ajaran demokrasi.

Tesis Kelima tentang Paradoks Hubungan Elite-Massa

Meskipun sangat jelas bahwa sebagian besar para elite politik mengaku sebagai representasi elemen-elemen penting dalam civil society (CS), namun kebanyakan dari mereka enggan menempatkan posisinya sebagai bagian dari kekuatan yang hidup dalam alam pikir rakyat kebanyakan. Akibatnya, sebagian besar elite politik menempatkan dirinya secara konservatif sebagai free-floating elite’ yang lokasi sosialnya amat berjarak dengan massa. Lebih jauh, politik wacana mereka diwarnai oleh elitisme: rakyat dilihat sebagai masih kurang mengerti dan tak cukup canggih untuk mengerti persoalan yang tengah mereka perdebatkan. Meskipun mereka memiliki pandangan-pandangan yang cukup progresif tentang banyak hal, kebanyakan dari mereka sangat enggan mengadopsi pendekatan partisipatoris—sebuah pandangan yang walaupun pada tingkat wacana sangat mengagungkan partisipasi namun menolak keterlibatan massa dalam proses pembuatan keputusan publik.

Tesis Keenam tentang Paradoks Posisi Elite dan Perubahan Sosial

Ketika mereka sedang berbicara tentang negara (state), mereka adalah rakyat. Ketika mereka berbicara tentang CS, orang-orang di luar lingkaran mereka adalah rakyat. Lokasi sosial yang amat janggal ini untuk sebagian menjelaskan bagaimana kuatnya kecenderungan untuk menolak perubahan yang datang dari bawah, dari kekuatan arus bawah, dari orang kebanyakan. Sementara mereka berbicara dalam ‘bahasa orang terdidik’, mereka sendiri tampak tak cukup punya bekal yang memadai untuk berbicara lebih jauh dari sekedar istilah semata. Pemahaman mereka terhadap gagasan dasar tentang reformasi dan transformasi sosial sebagai inti dari transisi demokrasi pada umumnya berhenti di tingkat retorika. Hampir tidak terjadi pembicaraan yang menyentuh substansi dan implikasinya pada kehidupan politik yang nyata. Sementara mereka menempatkan posisinya di pusat perubahan, mereka sendiri tak cukup siap menjadi pusat bagi tumbuhnya gagasan-gagasan alternatif cemerlang. Ambivalensi mereka terhadap posisi rakyat dalam proses perubahan menimbulkan pertanyaan tentang adakah kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi motor perubahan itu dapat dipertahankan lebih lama lagi.

Tesis Ketujuh tentang Perspektif Elite tentang Partisipasi Politik

Sementara sebagian dari elite terkesan gagal mengembangkan definisi yang lebih luas tentang demokrasi, sebagian yang lain berusaha mengembangkan definisi yang sempit, yakni demokrasi yang ditandai oleh berfungsinya parlemen, partai dan pemilu. Tidak lebih dari itu! “Demokrasi terbatas” yang mereka pahami itu gagal memberi tempat penting bagi praktek “partisipasi politik individu secara langsung” yang sering dicakup dalam konsep civil liberties. Pemahaman mereka terhadap partisipasi politik semacam itu dilihat dengan sikap yang meremehkan kesempatan bagi massa memperoleh hak-hak dasar politik untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik penting. Wacana dominan di sekitar tema ini pada umumnya diwarnai oleh kepercayaan bahwa mayoritas rakyat belum siap menerima demokrasi. Terdapat isyarat yang cukup jelas yang memperlihatkan preferensi mereka terhadap apa yang saya sebut dengan “demokrasi segmental”—sebuah konsepsi yang menempatkan elemen elitis dalam masyarakat sebagai pusat wacana dan perubahan. Sebagai kontras, mereka melihat jaminan terhadap praktek “partisipasi politik individu secara langsung” hanya akan melahirkan apa yang sering dalam kesempatan berbeda saya sebut dengan “demokrasi chihuahua”—sebuah istilah yang merepresentasikan pandangan bahwa suara orang kebanyakan hanya merefleksikan euphoria dan akan melahirkan kekacauan.

Tesis Kedelapan tentang Elite dan Budaya Politik

Walaupun terdapat kepercayaan umum bahwa perkembangan politik di Indonesia pasca-Orde Baru mengindikasikan makin berkembangnya CS, sesungguhnya terdapat sedikit bukti untuk menyokong pandangan bahwa elemen-elemen strategis dalam masyarakat dapat memberikan terobosan segera yang berarti bagi kemungkinan berkembangnya sebuah masyarakat yang lebih plural, lebih demokratis. Dapat disimpulkan bahwa secara epistemologis, kebanyakan para elite masyarakat berperan dalam gaya politik pemerintah dan karenanya kurang memberi tandingan yang berarti pada wacana dominan yang diproduksi atau direproduksi oleh negara. Bahkan, terdapat kecenderungan yang masih terlihat dengan jelas bahwa mereka bertahan dalam budaya politik lama yang cenderung melihat kebenaran dalam perspektif tunggal dan mengatasi yang lain (monolitik dan hegemonik). Posisi semacam ini meneguhkan hegemoni negara sebagai pusat dan lokus kekuasaan, daripada melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang menyebar dan menyelimuti masyarakat (dispersing and permeating), dan sebagai sesuatu yang “sudah tersedia di sana”.

Tesis Kesembilan tentang Perspektif Demokrasi Elite Politik

Sekurang-kurangnya terdapat tiga perspektif pokok tentang demokrasi yang berkembang di antara elite politik di Indonesia. Perspektif pertama mempercayai bahwa demokrasi di Indonesia semestinya mengadopsi sejauh mungkin gagasan-gagasan lokal Indonesia. Penganut dari perspektif ini menganggap bahwa “demokrasi Liberal Barat tidak cocok dengan karakter masyarakat Indonesia”. Walaupun agak enggan untuk menolak secara terang-terangan demokrasi Barat karena khawatir disangka sebagai tidak berbeda dengan pandangan resmi Orde Baru, secara esensial mereka memandang terdapatnya kebutuhan bagi Indonesia untuk menemukan dan mengembangkan format politik yang sesuai dengan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dalam pandangan itu, terdapat kepercayaan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan gotongroyong yang tercermin dalam prinsip musyawarah merupakan pilar dasar dari bangunan itu. Walaupun tidak cukup jelas bagaimana ikhwal itu akan diimplementasikan ke dalam demokrasi di Indonesia, pada dasarnya mereka percaya pada gagasan yang memandang negara sebagai representasi ideal kehendak warga masyarakat—sebuah pandangan yang amat banyak diwarnai oleh negara integralistik ala Soepomo.

Perspektif kedua menghendaki agar demokrasi di Indonesia sejauh mungkin diwarnai oleh nilai-nilai partikular, terutama Islam, yang dianggap sebagai agama mayoritas di negeri ini. Penolakan pada demokrasi Barat pada pokoknya didorong oleh kepercayaan bahwa demokrasi semacam itu berwarna sekuler. Penolakan pada pemisahan isu-isu sekuler dan religius dipandang sebagai bertentangan dengan Islam. Walaupun begitu, terlalu sederhana apabila ini berarti bahwa mereka menginginkan didirikannya negara Islam di Indonesia. Sebagain besar menyatakan tidak menaruh hasrat untuk mengembangkan negara agama karena alasan-alasan yang berbeda. Setidak-tidaknya, terdapat dua varian dominan dalam pandangan ini. Pertama, pandangan yang membayangkan hadirnya sebuah praktik politik yang diwarnai oleh nilai-nilai religius melalui individu-individu yang menjalankan kekuasaan. Kedua, hadirnya lembaga-lembaga politik termasuk di dalamnya adalah hukum) yang berwarna Islam. Pandangan yang kedua ini relatif tidak banyak muncul ke permukaan selain di kalangan komunitas Islam yang lebih terbatas karena distreotipekan dengan gagasan tentang negara Islam—sebuah gagasan yang sering distigmatisasikan sebagai gagasan anti-demokrasi.

Perspektif ketiga percaya pada demokrasi sebagai sebuah nilai yang bersifat universal. Karena itu, model dasar dari gagasan demokrasi yang dikembangkan oleh penganut pandangan ini tidak berbeda dengan demokrasi yang terdapat dalam buku teks atau pengalaman negera-negara Barat. Walaupun begitu, sebagian dari mereka percaya bahwa sesungguhnya terdapat kesempatan untuk memberi warna lokal, bahkan partikular, untuk pengembangan demokrasi di Indonesia. Kepercayaan semacam ini didasarkan pada kenyataan bahwa demokrasi yang berkembang di Amerika, Inggris, Jepang, India atau Korea, misalnya, masing-masing memiliki elemen yang unik dalam sistem demokrasi mereka. Para elite penganut perspektif ketiga ini beranggapan bahwa persyaratan pengintegrasian nilai-nilai partikular dan lokal ke dalam demokrasi diletakkan pada kepercayaan bahwa yang disebut terakhir tidak dapat mengurangi esensi nilai universal demokrasi. Dengan kata lain, pengeintegrasian nilai partikular dan lokal harus memperkuat nilai universal dari demokrasi.

Tesis Kesepuluh tentang Posisi Massa dan Transisi Demokrasi di Indonesia

Terdapat sekurang-kurangnya lima pertanyaan yang memenuhi benak massa dalam melihat transisi demokrasi di Indonesia: (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidak-tidaknya dalam arahnya yang menjanjikan?; (2) seberapa mungkin perubahan itu dapat dilakukan dengan ‘guncangan’ yang mereka dapat menanggungnya lagi?; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan itu digantungkan kepada para pemimpin mereka?; (4) seberapa siap infrastruktur yang terdapat dalam CS untuk ikut menentukan arah perubahan itu?; dan (5) bagaimanakah ‘masa depan’ itu hendak dikonstruksikan dalam perspektif kerakyatan?

Respon mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya mengabarkan kerisauan dalam ikhwal bagaimana mereka semestinya memposisikan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Miskinnya pemahaman bahwa mereka sesungguhnya dapat menjadi bagian yang berarti dalam proses perubahan itu mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan yang berpola partisipatoris. Keragu-raguan bahwa para pemimpin mereka sedang bekerja dalam arah yang menjanjikan juga menimbulkan rasa frustasi dan meningkatkan kecemasan tentang ada tidaknya masa depan yang lebih baik itu.

Di samping berkembangnya perasaan-perasaan alienasi yang meluas terhadap proses perubahan dan struktur yang memfasilitasi perubahan itu, kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan yang tidak jelas terhadap bagaimana perubahan itu harus dilakukan—dari mana memulainya?, siapa yang semestinya mengambil prakarsa?, mana yang harus diubah dan mana pula yang sebaiknya dipertahankan?, dengan ongkos apa dan berapa besar? Dan tentu saja, siapa yang menanggungnya? Apabila terdapat rasa percaya yang berlebihan ketika reformasi pada awalnya digulirkan, yang tampak menonjol sekarang adalah kehilangan rasa percaya diri itu. Pada umumnya terdapat suasana untuk menghindari perdebatan tentang bagaimana mereka harus mengambil posisi terhadap perubahan itu. Yang tampak menonjol justru hasrat yang besar untuk melihat bahwa perubahan itu akan datang dengan sendirinya, pada waktunya.

Oleh : Daniel Sparringa, Kepala Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan
FISIP Universitas Airlangga

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Demokrasi sebagai Proses Sejarah dan Sosial

Oleh: Daniel Sparringa
Sejak tiga dekade terakhir dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi. Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 44 menjadi 107. Pada akhir 90-an, hampir seluruh negara di dunia ini mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem politik tertentu. Kecenderungan ini menguat terutama setelah jatuhnya pemerintahan komunis di akhir tahun 80-an dan karenanya telah menjadikan demokrasi sebagai “satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk regim otoritarian”. Secara sosiologis mungkin ini merupakan salah satu perubahan terpenting yang menandai tahun-tahun akhir milineum kedua; sebuah perkembangan yang oleh Huntington dikonseptualisaikan sebagai “gelombang ketiga demokratisasi”

Secara konseptual, pembangunan demokrasi di sebuah negara tidak lagi dilihat sebagai hasil-hasil dari tingkat modernisasi yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui indikator-indikator kemakmuran, struktur kelas borjuasi, dan independensi ekonomi dari aktor-aktor eksternal. Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dan pengaturan-pengaturan strategis di antara para elite, pilihan-pilihan sadar atas berbagai bentuk konstitusi demokratis, dan sistem-sistem pemilihan umum dan kepartaian. Pemikiran ini didasarkan pada argumentasi sentral bahwa pengalaman Barat tentang demokrasi tidak akan dapat diulang dengan arah yang sama di negara-negara sedang berkembang.
Sebagai sebuah konsep teoritis maupun politis, demokrasi jelas sekali terikat oleh faktor-faktor kesejarahan yang terjadi di Eropa sepanjang abad 17 hingga 19. Prosesnya sendiri telah dimulai pada abad pertengahan ketika dunia, khususnya Eropa, dilanda reformasi, dan kemudian revolusi, sosial.

Reformasi intelektual yang mengubah Eropa, dan kemudian dunia, merupakan proses sosial dan sejarah yang amat panjang, bahkan prinsip-prinsip dasarnya mungkin telah diawali dengan diperkenalkannya institusi modern yang disebut dengan universitas. Dalam buku klasiknya yang terkenal itu, The Triumph of Science and Reason, Nussbaum dengan jelas memberikan ilustrasi sejarah tentang bagaimana masyarakat modern Eropa digerakkan oleh berbagai kekuatan yang saling berkaitan. Dalam hal demikian itu, Nussbaum menyebut faktor-faktor seperti surutnya monopoli institusi gereja, kemudian negara, dalam mengkontrol ‘kebenaran’ (yang memberi arti penting bagi diletakkannya tradisi berpikir bebas yang menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-abad selanjutnya), dan mulai surutnya masyarakat Feodal di akhir abad ketujuhbelas, sebagai sejarah yang sangat penting dalam menentukan perkembangan sosial, seperti, parlementarisme dan pengakuan terhadap civil liberty.

Sampai dengan tahun 60-an dan 70-an, peneliteian-peneliteian tentang demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kerja dari Lipset (1959), Almond dan Verba (1963), Dahl (1971), O’Donnell (1979), banyak didominasi oleh upaya untuk menemukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan guna munculnya sebuah demokrasi yang stabil. Dalam perkembangannya sampai dengan dekade lalu, studi tentang demokrasi diwarnai terutama oleh upaya untuk memahami dinamika dari transisi demokratis dan konsolidasi. Hanya dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi pergeseran arah studi mengenai demokrasi. Peneliteian belakangan ini memfokuskan perhatiannya pada peran para pemimpin politik dan elite strategis lainnya dalam proses demokrasi.

Dalam ikhwal ini banyak para ahli ilmu sosial dewasa ini cenderung untuk berpikir bahwa transisi menuju demokrasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, jarang sekali merupakan hasil dari faktor-faktor yang digerakkan oleh tindakan-tindakan politik massa. Dengan kata lain, kesuksesan dalam proses perubahan dan konsolidasi menuju demokrasi lebih banyak ditentukan oleh para elite politik , di samping perkembangan politik yang berlangsung di tingkat global dan internasional. Beberapa bahkan berargumentasi bahwa sesungguhnya demokrasi semestinya diperlakukan sebagai suatu hasil yang dapat direkayasa secara sosial sepanjang terdapat craftsmanship di kalangan para elite politik. . Cara pandang semacam ini jelas menolak argumentasi yang menganggap bahwa demokrasi tak dapat ditranplantasikan di tanah asing, di luar konteks sosial dan budaya di mana demokrasi itu pada awalnya dikembangkan.

Mengikuti argumentasi ini, tulisan ini mengambil posisi teoritis yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya perubahan menuju demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih feasible apabila para elite politik Indonesia sebagai agen perubahan sosial memiliki peralatan-peralatan teoritis dan ideologis yang memadai untuk memahami dan terlibat dalam proses-proses transisi demokrasi. Ini berarti, faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya dan struktur politik tidak dilihat sebagai struktur operasional yang konstan dan stabil, melainkan dilihat sebagai arena diskursus yang dinamis yang melibatkan proses-proses konstruksi dan dekonstruksi dari para individu sebagai agen, khususnya para elitenya , daripada semata-mata sebagai representasi dari struktur. .

Bukti-bukti empiris terhadap kecenderungan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dari makin meluasnya gerakan-gerakan oposisi di Indonesia yang mulai marak pada awal tahun 90-an yang pada dasarnya digerakkan oleh elite dari berbagai golongan, misalnya intelektual, mahasiswa, buruh, dan LSM, daripada oleh kekuatan-kekuatan yang secara langsung tumbuh dari massa. Ini tidak berarti bahwa tidak terdapat masalah yang serius dalam ihwal itu. Perbedaan yang besar di antara diskursus resmi dan diskursus alternatif tentang bagaimana demokrasi itu dikonstruksikan merupakan satu persoalan besar yang menghadang masa depan demokrasi di Indonesia. Kesenjangan semacam itu juga terdapat di kalangan elite dan massa, di antara aktor politik yang berada di parlemen dan di luar parlemen, bahkan di antara generasi yang lebih tua dan muda.

KID dan Prinsip-prinsip Demokrasi

Berdasarkan pemikiran-pemikiran itu, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menganggap perlu untuk mendorong proses demokratisasi secara lebih konseptual dan sistematis melalui prakarsa bersama yang melibatkan individu-individu dari berbagai kalangan intelektual, profesi, praktisi, dan aktor-aktor politik strategis yang berada di lingkungan partai politik, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Tujuan utama dari prakarsa bersama yang bernama KID ini adalah dikembangkannya pengetahuan, kesadaran, nilai-nilai dan etika serta praktik demokrasi yang menghasilkan tradisi demokrasi yang lebih sejati. Kriteria kesejatian demokrasi di sini terutama terkait pada lima prinsip berikut ini.

Pertama, demokrasi adalah mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan yang dipakai untuk mengatur kehidupan bersama selalu harus datang dari persetujuan dari mereka yang akan terkena akibat dari kekuasaan itu. Dengan kata lain, demokrasi adalah seluruh aturan, prosedur, dan protokol yang memastikan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sebenarnya dan pada saat yang sama meneguhkan satu doktrin umum bahwa mandat kekuasaan yang diemban oleh para wakil rakyat, presiden dan pejabat publik lainnya adalah bersumber dari rakyat dan tidak dari sumber lainnya selain rakyat.

Kedua, demokrasi bukan hanya mekanisme melainkan juga adalah sebuah integrasi dari nilai-nilai, norma-norma, dan etika yang memberi landasan pokok tentang bagaimana seluruh kompleksitas tentang kebebasan, perbedaan, dan kekhususan itu hendak dikelola dalam sebuah kehidupan bersama yang di satu pihak dapat menjamin stabilitas politik yang didasarkan pada prinsip perubahan dan keberkelanjutan (change and contuinity) dan di pihak lain dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ini berarti bahwa demokrasi semestinya diperlakukan sebagai sebuah ruang publik yang memberi tempat kepada sebuah pengakuan yang hakiki terhadap perbedaan (pluralisme) dan sekaligus penghormatan (toleransi) kepadanya.

Ketiga, aturan dasar tentang majority rule yang mengatur pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat mengabaikan sedikitpun prinsip yang mengakui kesetaraan (equality) , keadilan (justice) , kemanusiaan (humanism) dan prinsip-prinsip lainnya yang melekat dalam hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi sejati yang hendak dikembangkan oleh KID adalah demokrasi yang dapat mencegah semua bentuk maksud penindasan atas manusia dan kemanusiaan untuk dan atas nama demokrasi. Demokrasi dalam pengertian ini terikat pada ajaran yang diletakkan kepada kepercayaan umum bahwa demokrasi memberikan dasar yang kokoh bagi usaha manusia untuk menjadi individu yang bermartabat.

Keempat, demokrasi memberi pijakan yang kuat pada individu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama kelompoknya, untuk memperjuangkan kepentingan dan kepercayaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas dasar pada keputusannya sebagai individu atau anggota sebuah kelompok yang mencerminkan kemampuannya sebagai manusia yang bebas untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihannya sendiri secara bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (social-self determination). Ini berarti bahwa, esensi demokrasi yang diperjuangkan oleh KID tidak hanya berdasarkan pada pengakuan bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan pilihan tetapi juga melekat di dalamnya sebuah tanggung jawab sosial untuk memperhatikan implikasi keputusan itu pada nasib individu lainnya.

Kelima, dalam sebuah masyarakat yang secara etnik dan kultural yang sangat majemuk seperti Indonesia, KID mengembangkan satu kepercayaan umum bahwa demokrasi akan memiliki kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang apabila nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal itu dapat berdampingan dalam hubungan yang bersifat saling memperkuat eksistensinya dengan nilai-nilai partikular dan lokal. Diktum yang dianut oleh KID dalam hubungannya dengan ini adalah, hendaknya nilai-nilai partikular dan lokal yang berkembang dalam masyarakat majemuk Indonesia ini dapat digali untuk dikembangkan dan disandingkan dengan dan untuk memperkuat nilai-nilai universal demokrasi. Adalah sangat jelas di sini bahwa tujuan akhir dan utama dari proses ini adalah tidak untuk mengurangi esensi universalitas dari demokrasi, melainkan untuk membuat demokrasi menjadi sebuah kesatuan nilai, norma, etika, dan tradisi yang memiliki integrasi yang kokoh dan relevansi sosial dengan nilai-nilai yang bersifat partikular dan dan lokal yang terdapat dalam masyarakat majemuk Indonesia.

KID dan Prakarsa Bersama untuk Membangun Demokrasi:
Sebuah Respon Generik dan Generatif

KID adalah sebuah prakarsa bersama yang bersifat inklusif dan keanggotaanya bersifat terbuka yang layaknya dianut dalam organisasi yang berbentuk perkumpulan. Sebagai sebuah prakarsa bersama, KID dimaksudkan sebagai sebuah perkumpulan yang memfasilitasi usaha membangun demokrasi yang memiliki konteks dan relevansi sosial dengan tantangan dan kebutuhan Indonesia, Penegasan kepada konteks dan relevansi sosial dimaksudkan untuk membuat prakarsa bersama ini menjadi sebuah perkumpulan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perluasan gerakan sosial dalam masyarakat untuk mengembangkan demokrasi sebagai nilai, etika, dan norma yang dipraktikkan sebagai tradisi dalam kehidupan kolektif pada tingkat masyarakat sipil (civil society) dan negara (state).

Selain itu, penegasan pada prinsip prinsip bersama dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa KID adalah sebuah perkumpulan yang didirikan untuk kepentingan bersama dan diorientasikan semata-mata kepada tujuan bersama yang tidak lain adalah mendorong demokratisasi sebagai sebuah proses sosial yang kreatif dan membuka diri terhadap berbagai penemuan akan gagasan-gagasan baru. Karena itu, KID sejak awal dinyatakan sebagai sebuah respon yang bersifat generik dan generatif.

Sebagai sebuah gagasan awal, KID diniatkan menjadi sebuah lembaga sosial yang memiliki komitmen untuk membangun demokrasi melalui kegiatan-kegiatan pelayanan yang mengambil bentuk forum, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, fasilitasi, mediasi dan advokasi, serta jejaring sosial yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penentuan wilayah pelayanan KID didasarkan pada ketersebaran, kebutuhan, dan ketersedian akses untuk menjalankan program-program. Karena itu, KID membuka diri terhadap kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masayarakat (LSM) dan individu dari berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya. Dengan pendekatan kemitraan ini, sinergitas yang mencerminkan prakarsa bersama untuk membangun demokrasi di Indonesia dapat diharapkan menjadi sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan usaha serupa sebelumnya yang secara keseluruhan dapat menghasilkan integrasi pencapaian tujuan yang lebih efektif.

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: