Awalbarri’s Blog

Desember 25, 2008

Membangun Kesepahaman Tentang Hutan Indonesia

Filed under: Uncategorized — awalbarri @ 7:27 am

Pendahuluan
Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia , karena hutan memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai komponen yang yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pemanfaatan nilai ekonomis hutan bagi harus seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan tetap dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.
Perlunya Kesepahaman tentang Hutan Indonesia
Sebelum lebih lanjut membahas topik tentang “Kesepahaman tentang Hutan Indonesia ” maka pertanyaan utama yang perlu kita jawab adalah, mengapa kesepahaman tentang hutan Indonesia tersebut diperlukan? Hal itu diperlukan karena hutan sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia .
Pada masa lalu hutan dieksploitasi secara besar-besaran oleh negara untuk dijadikan sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan hutan semaksimal mungkin untuk meraih keuntungan ekonomis. Secara konseptual pemanfaatan hutan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dilakukan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan tidak terdapat keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya pelestarian. Setiap tahun hutan mengalami degradasi yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Pada masa sekarang dan masa depan, hutan tetap menjadi tumpuan bagi menopang pembangunan perekonomian bangsa ini. Hutan masih tetap menjanjikan bagi upaya peningkatan pendapatan nasional dan daerah serta pertumbuhan ekonomi. Namun demikian mengingat kondisi nyata hutan kita saat ini, maka keseimbangan antara pemanfaatan hutan dengan upaya pelestarian perlu menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa.
Disamping fungsi ekonomisnya hutan mempunyai fungsi yang lebih penting lagi dalam menyangga sistem kehidupan nasional maupun global. Hutan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat vital dalam menyangga lingkungan fisik dan lingkungan biotik, serta lingkungan sosial budaya. Fungsi ini tetap dijalankan oleh hutan dari dulu hingga sekarang dan ke masa depan.
Keberadaan hutan Indonesia yang merupakan hutan alam sangat pentingnya artinya dalam meningkatkan posisi tawar bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik-ekonomi global. Keberadaan hutan Indonesia yang lestari sangat diharapkan oleh negara-negara lain di dunia mengingat fungsinya sebagai paru-paru dunia. Efek rumah kaca pada negara-negara maju telah memacu peningkatan pemanasan global. Hal ini diharapkan dapat diantisipasi dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelsetarian hutan alam seperti hutan yng terdapat di Indonesia . Besarnya tuntutan negara maju agar Indonesia dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian hutannya sebenarnya memberikan bargaining position yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini.
Mengingat pentingnya peranan dan fungsi hutan bagi kehidupan bangsa Indonesia maka penting pula dilakukan upaya-upaya bagi pengelolaan kehutanan nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip; manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut mustahil rasanya generasi mendatang akan dapat menikmati manfaat hutan seperti sekarang, dan bahkan mungkin pada masa itu hutan sudah tidak ada.
Sebagaimana kita ketahui pada masa lalu pengelolaan hutan kurang memperhatikan prinsip-prinsip; manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Pada masa itu pengelolaan hutan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan konsesi kepada kelompok konglomerat, yang kemudian diharapkan dapat memberikan trickle down effect kepada seluruh masyarakat. Namun kenyataannya hal ini tidak tercapai, sehingga akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan.
Untuk dapat mewujudkan pengelolaan kehutanan berdasarkan prinsip-prinsip yang diharapkan di atas maka diperlukan adanya kesepahaman dari seluruh stakeholders tentang hutan Indonesia . Kesepahaman dari semua stakeholders tentang hutan Indonesia merupakan suatu langkah strategis utama yang harus segera diwujudkan dalam waktu dekat.
Apakah itu Kesepahaman tentang Hutan Indonesia ?
Untuk dapat mewujudkan suatu Kesepahaman tentang Hutan Indonesia ( Indonesian Forest Accord) terlebih dahulu tentu harus jelas pengertian dari Kesepahaman itu sendiri. Kesepahaman tentang Hutan Indonesia dapat dipahami sebagai suatu komitmen bersama dari para stakeholders kehutanan mengenai kehutanan di Indonesia. Komitmen ini harus melibatkan seluruh stakeholders yang meliputi antara lain pemerintah (pusat dan daerah), lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dunia usaha, pemerhati lingkung, serta masyarakat. Komitmen bersama ini akan dijadikan sebagai landasan berpikir dan bergerak bagi seluruh pihak dalam pengelolaan kehutanan.
Kesepahaman tentang Hutan Indonesia ini akan berfungsi sebagai pedoman, panduan dan landasan bagi berbagai pihak terkait dalam pengelolaan hutan. Bagi pemerintah (pusat dan daerah), Kesepahaman ini menjadai landasan dan pedoman dalam penetapan regulasi dan kebijakan bagi pengelolaan kehutanan. Bagi kalangan dunia usaha, Kesepahaman ini akan dijadikan landasan bagi pengembangan usaha bidang kehutanan. Bagi kalangan akademik, Kesepahaman ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian dan pengembangan pemanfaatan dan kelestarian hutan. Sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan landasan bagi pemanfaatan hutan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kehutanan.
Materi Kesepahaman tentang Hutan Indonesia
Setelah kita menyadari pentingnya Kesepahaman tentang Hutan Indonesia , maka hal yang sangat penting untuk dibicarakan secara komprehensif adalah materi atau substansi dari Kesepahaman tersebut. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan bagi pengelolaan hutan Indonesia ke depan materi kesepahaman ini harus dibahas secara seksama dan menyeluruh.
Pada kesempatan ini kami menawarkan beberapa point yang mungkin menjadi materi Kesepahaman ini, yaitu:
• Pengertian hutan.
• Fungsi dan pentingnya hutan dalam menyangga sistem kehidupan.
• Fungsi dan pentingnya hutan dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
• Visi dan misi pengelolaan hutan.
• Prinsip-prinsip atau kaidah yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan.
• Kesepakatan untuk memanfaatkan hutan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Dalam pengelolaan hutan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah mencoba untuk merintis pembuatan kesepahaman dalam pengelolaan hutan. Pada tanggal 21 Mei 2001 yang lalu di Jakarta, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah menandatangani kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam pengelolaan hutan. Penandatanganan kesepahaman antara APKASI dengan APHI ini disaksikan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
Dalam kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa APKASI dan APHI menyadari hutan bahwa merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas generasi, sehingga harus dikelola secara adil, merata dan berkelanjutan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kesepahaman tersebut berlandaskan kepada semangat serta tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pembangunan hutan dan kehutanan di Indonesia , khususnya di wilayah Kabupaten secara lestari. Azas yang digunakan dalam kesepahaman ini adalah azas manfaat, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.
Dalam rangka membangun kesepahaman tentang hutan Indonesia ini mungkin kesepahaman antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dapat menjadi langkah awal bagi terwujudnya Indonesia Forest Accord .
Jakarta , 28 Juni 2001

Catatan: Disajikan pada Diskusi Nasional tentang “Membangun Kesepahaman dan Rekonsiliasi untuk Penyelematan Hutan Berdasarkan Azas Kebersamaan” dalam rangka Pra Kongres Kehutanan Indonesia III, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, 28 Juni 2001.

SEKILAS TENTANG HUTAN
Hutan adalah suatu wilayah luas yang ditumbuhi pepohonan, termasuk juga tanaman kecil lainnya seperti, lumut, semak belukar, dan bunga liar. Ditambah dengan beberapa jenis burung, serangga, dan binatang lainnya yang menghuni hutan tersebut. Berjuta-juta makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dibawah microskop juga menghuni hutan.

Iklim, kesuburan tanah, dan air menentukan jenis-jenis tumbuhan dan binatang yang dapat hidup di dalam hutan tersebut. Mahkluk hidup dengan alam sekitar bersama-sama membentuk ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari mahkluk hidup dan benda mati dalam suatu wilayah tertentu yang saling berhubungan satu sama lain.

Ekosistem hutan adalah sangat kompleks, pohon-pohon dan tanaman hijau lainnya
membutuhkan sinar matahari untuk memproses makanan yang diambil dari udara, air dan mineral dari dalam tanah. Tanaman memberi makan pada beberapa binatang tertentu. Binatang pemakan tumbuhan ini dimakan oleh binatang pemangsa daging. Tanaman dan binatang yang mati diurai oleh bakteri dan organisme lainnya seperti protosoa dan jamur. Proses ini mengembalikan mineral ke dalam tanah, yang dapat digunakan lagi oleh tumbuhan untuk ber-fotosintesis.

Meskipun berbagai mahkluk hidup secara sendiri-sendiri telah mati, hutan itu sendiri tetap hidup. Jika hutan dikelola secara bijaksana dapat menghasilkan kayu dan berbagai hasil hutan lainnya secara kontinyu.

Sebelum orang membuka hutan untuk pertanian dan perkotaan, 60 persen daratan adalah berupa hutan. Namun kini hanya tinggal sekitar 30 persen daratan yang masih tertutup hutan. Hutan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Misal hutan di lereng gunung gede berbeda dengan hutan di lereng gunung merbabu.

MANFAAT HUTAN

Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia jaman dahulu mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan tanaman liar di hutan. Beberapa orang masih tinggal dan hidup di dalam hutan, menjadi bagian alami dari hutan. Meskipun manusia telah membangun pemukiman pedesaan atau perkotaan tetapi masih sering memasuki hutan untuk berburu atau mencari kayu.

Sekarang ini orang lebih memperhatikan hutan dibanding sebelumnya terutama karena faktor : manfaat ekonomi, manfaat bagi lingkungan, dan manfaat hiburan.

Manfaat ekonomi
Hutan menghasilkan beberapa produk. Kayu gelondongan dapat diolah menjadi kayu, kayu lapis, bantalan kereta api, papan, kertas. Rotan dapat digunakan untuk furniture. Hutan dapat juga menghasilkan minyak dan berbagai produk lainnya, latex dapat digunakan untuk membuat karet, terpentin, berbagai jenis lemak, getah, minyak, dan lilin. Bagi masyarakat pedalaman binatang dan tanaman hutan menjadi sumber makanan pokok mereka.
Tidak seperti sumber alam lainnya misal batubara, minyak, dan tambang mineral, sumber alam yang berasal dari hutan dapat tumbuh kembali, sejauh manusia dapat memperhitungkan pengelolaannya.

Manfaat lingkungan
Hutan membantu konservasi dan memperbaiki lingkungan hidup dalam berbagai bentuk. Misalnya hutan membantu menahan air hujan, sehingga mencegah tanah longsor dan banjir, air hujan diserap menjadi air tanah yang muncul menjadi mata air bersih yang mengalir membentuk sungai, danau, dan untuk air sumur.

Tumbuhan hijau membantu memperbaiki lapisan atmosfir menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh mahkluk hidup dan mengambil karbon dioksida dari udara. Jika tumbuhan hijau tidak menghasilkan oksigen lagi, maka hampir semua kehidupan akan berhenti. Jika karbon dioksida bertambah banyak di atmosfer hal ini dapat merubah iklim di bumi secara drastis.

Hutan menjadi tempat tinggal beberapa jenis tanaman dan binatang tertentu yang tidak bisa hidup di tempat lainnya. Tanpa hutan berbagai tumbuhan dan hewan langka akan musnah.

Manfaat hiburan
Keindahan alam dan kedamaian di dalam hutan dapat menjadi hiburan yang sangat luar biasa dan langka. Mengamati burung atau hewan langka menjadi kegiatan yang sangat menarik. Beberapa hutan dapat dimanfaatkan untuk berkemah, hiking dan berburu. Banyak juga yang hanya menikmati suasana dan bersantai di keheningan yang menyertai keindahan alam.

TIPE HUTAN PEGUNUNGAN

Hutan pegungan dibagi menjadi empat tipe:
1. Hutan dataran rendah pada ketinggian 0 – 1.200m
2. Hutan pegunungan bawah pada ketinggian 1.200 – 1.800m
3. Hutan pegunungan atas pada ketinggian 1.800 – 3.000m
4. Hutan subalpin pada ketinggian di atas 3.000m

SEJARAH PENEBANGAN HUTAN

Pada jaman dahulu hampir seluruh Jawa pernah ditutupi oleh berbagai bentuk hutan dengan tipe yang ditentukan oleh ketinggian, musim , dan jenis tanah. Manusia menghuni Jawa sedikitnya 1 juta tahun yang lalu. Pengaruh terhadap hutan dimulai setelah mereka menemukan alat-alat potong dan api.

Kehilangan sebagian besar hutan alam yang pertama terjadi sekitar tahun 200-400M, setelah kayu jati diperkenalkan. Menurut naskah kuno menjelang tahun 1000 sudah terdapat 1,5 juta ha hutan jati. Sekitar tahun 900 M terdapat jabatan “Tuan Pemburu” yang diyakini pula berkaitan dengan kegiatan kehutanan.

Pada masa candi Hindu-Budha dibangun di Jawa Tengah cukup banyak hutan berharga di dataran aluvial daerah pantai yang ditebang. Gunung-gunung di daki oleh para peziarah hindu dan ada anggapan bahwa klimaks kebakaran hutan cemara gunung Casuaarina junghuhniana yang mengitari hampir seluruh gunung di Jawa Timur, mungkin bermula dari api yang secara tidak sengaja dinyalakan oleh para peziarah berabad-abad yang lalu.

Babad tanah jawa adalah sebuah naskah kuno yang menceritakan pembukaan hutan-hutan di jawa untuk keperluan perluasan pemukiman dan kerajaan.

Selama penjajahan Belanda, memaksa para petani menanam tanaman ekspor (cengkeh , gula, kopi, teh) diantara tanaman pangan yang ditanam di atas tanah milik bersama (umumnya hutan). Hingga pertengahan abad yang lalu dataran tinggi pengalengan di antara Gn.Malabar, Gn.Tilu, Gn.Wayang masih memiliki hutan, sampai pada saat daerah-daerah yang lebih datar dibuka untuk perkebunan kopi dan teh.

Beberapa gunung benar-benar gundul tidak berhutan mulai dari kaki gunung sampai ke puncaknya misalnya Gn.Merbabu, Sumbing, Sindoro.

Antara tahun 1898 dan 1937 telah terjadi kehilangan hutan alam seluas 22.000 km2, terutama untuk pembangunan rel kereta api yang sangat panjang.

JENIS – JENIS HUTAN

Banyak ilmuwan yang mengelompokkan hutan berdasarkan variasi sistem ekologi. Hutan dengan iklim, tanah dan kelembaban yang mirip dikelompokkan menjadi 6 kelompok:
1. tropical rain forests
2. tropical seasonal forest
3. temperate deciduous forest
4. temperate evergreen forest
5. boreal forest
6. savanna

Hutan hujan tropis tumbuh di dekat garis equator, dimana iklim sepanjang tahun hangat dan basah. Sebagian besar hutan ini tumbuh di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, dan di wilayah Asia Tenggara.

Dari ke enam kelompok jenis hutan, hutan hujan tropis paling banyak memiliki keragaman pohon, sekitar 100 species bisa tumbuh pada wilayah seluas 2,6 Km2. Sebagian besar pohon berdaun lebar dan selalu hijau sepanjang tahun, terdapat juga pohon palm dan paku-pakuan. Kebanyakan hutan pohonnya membentuk tiga lapisan selubung (canopy). Canopy paling atas dapat mencapai ketinggian 46 meter, tumbuhan yang melebihi canopy di sebut emergent. Tumbuhan understory membentuk lapisan selubung ke dua.

Lapisan semak belukar dan tumbuhan herbal sangat tipis karena sinar matahari terhalang oleh lapisan canopy. Seringkali beberapa tanaman merambat dan menumpang lainnya menempel di cabang-cabang pohon lapisan canopy, sehingga dapat menyerap sinar matahari secara penuh.

Sebagian besar binatang hutan hujan tropis juga hidup pada lapisan canopy, dimana mereka dapat menemukan makanan yang sangat berlimpah. Binatang yang termasuk diantaranya adalah makhluk terbang dan memanjat seperti kelelawar, berbagai jenis burung, serangga, kadal, tikus, monyet, tupai, kungkang dan ular.

Tropical seasonal forest , tumbuh di wilayah tertentu di daerah beriklim tropis dan sub tropis. Wilayah ini memiliki musim panas dan musim hujan bergantian setiap tahunnya, atau iklim yang agak lebih dingin dibanding hutan hujan tropis. Daerah ini meliputi Amerika tengah, Amerika selatan bagian tengah, selatan Afrika, India, timur Cina, Australia utara, dan kepulauan di pasifik termasuk Indonesia.

Hutan musim memiliki banyak keragaman pohon, meskipun tidak sebanyak hutan hujan tropis. Terdapat juga beberapa tanaman rambat dan tumpang. Beberapa pohon berguguran dan tumbuh kembali, terutama di daerah yang memiliki perbedaan yang sangat jelas antara musim panas dan musim hujan

Lapisan canopy bisa mencapai ketinggian 30 meter. Satu lapisan understory tumbuh dibawah canopy. Bambu dan palem memenuhi lapisan semak, dan lapisan tebal tumbuhan herbal menempel di tanah. Binatang yang tinggal menyerupai, mereka yang hidup di hutan hujan tropis.

Hutan luruh iklim sedang tumbuh di sebelah timur Amerika utara, eropa barat dan asia timur. Wilayah ini memiliki musim panas dan musim dingin. Lapisan canopy mencapai ketinggian 30 meter, dua jenis pohon atau lebih mendominasi lapisan canopy, yang berguguran daunnya di musim gugur. Lapisan tengah dan semak mungkin agak tebal. Juga dihuni binatang besar seperti beruang, rusa, dan serigala. Ada juga ratusan binatang menyusui yang lebih kecil dan burung.

Bangkitlah Industri Kehutanan Indonesia
Nana Suparna
TANGGAL 30 Agustus-4 September 2004, atas undangan dari Uni Eropa-Departemen Kehutanan, saya bersama delapan orang yang berasal dari kalangan swasta, Departemen Kehutanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkunjung ke Finlandia. Oleh-oleh yang kami dapatkan adalah “Finlandia adalah negeri di tengah hutan, yang maju, indah, aman, damai, dan sejahtera”.
FINLANDIA tak hanya sebagai negara maju yang memproduksi peralatan-peralatan canggih seperti yang kita kenal selama ini, seperti produk Nokia, tetapi juga sebagai produsen dan pengekspor produk industri kehutanan terbesar di Eropa.
Dengan luas hutan 23 juta hektar, Finlandia mampu meraih devisa dari ekspor produk-produk industri kehutanannya pada tahun 2003 sebanyak 11,4 miliar euro atau 13,91 miliar dollar AS (25 persen dari total nilai ekspornya). Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki kawasan hutan seluas 120 juta hektar (64 persen dari luas daratannya), dengan luas hutan produksi 66 juta hektar, pada tahun 2002 hanya menghasilkan devisa dari produk industri kehutanannya senilai 5,3 miliar dollar AS (9,4 persen dari total nilai ekspornya).
Dengan menghitung luas hutan produksi Indonesia yang 3,3 kali lebih besar dan nilai devisa dari produk-produk industri kehutanannya yang 2,6 kali lebih kecil dari Finlandia, sehingga tanpa memperhitungkan kelebihan komparatif alam lainnya yang dimiliki Indonesia, seperti keadaan tanah dan iklim, maka Indonesia baru dapat meraih manfaat dari pengelolaan hasil hutan kayu sebesar 1/9 dari yang dapat diraih Finlandia. Dengan demikian, dari pengusahaan hasil hutan kayu, Indonesia mempunyai potensi devisa yang dapat diraih secara lestari sebesar 45 miliar dollar AS per tahun.
Belum lagi kalau kita mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan hasil-hasil hutan nonkayu lainnya dengan tepat, benar, dan lestari. Misalnya, tumbuhan obat-obatan, rotan, damar,ekowisata,air,penyerapanCO>subscriptresres< (carbon trade), dan lainnya, maka dari sektor kehutanan saja Indonesia mempunyai potensi lebih besar daripada total ekspor nonmigas nasional secara keseluruhan yang selama ini kita dapatkan.
Apalagi, beberapa pakar kehutanan mengatakan justru potensi ekonomi dari hasil hutan nonkayu jauh lebih besar daripada potensi hutan kayu. Pendapat tersebut tidak salah kalau kita perhatikan bahwa hutan tropis Indonesia memang mempunyai keanekaragaman hayati, baik flora maupun faunanya yang luar biasa banyak.
Dilihat dari sisi potensi ekonomi, tidaklah tepat apabila sektor kehutanan Indonesia dinilai sudah sunset. Persoalannya adalah tidak terletak pada potensi alamnya, tetapi ada pada sumber daya manusia (SDM), yaitu ketidakmampuan kita sebagai bangsa untuk mengelolanya dengan tepat, benar, dan lestari.
Dengan demikian, yang harus kita dalami adalah apa kelemahan yang ada pada kita, dan apa kelebihan yang ada di Finlandia?
KESIMPULAN mendasar yang kami dapatkan adalah prakondisi atau fondasi bangunan kehutanan di Finlandia sudah tercipta dan terbangun dengan cukup kokoh. Sedangkan di Indonesia adalah sebaliknya, secanggih apa pun struktur dan arsitektur yang diterapkan dalam bangunan kehutanan Indonesia, jika fondasinya tidak kita buat dengan kokoh terlebih dahulu, maka bangunan kehutanan Indonesia tetap akan rontok.
Salah satu contoh adalah adanya pertanyaan bagaimana keadaan jutaan hektar hutan-hutan tanaman yang sudah kita bangun sejak tahun 1970-an sampai saat ini? Bukan berarti hutannya tidak terbangun, melainkan setelah hutan terbangun, ternyata pemerintah sebagai pemilik tidak mampu menjaga dan merawatnya, dan masyarakat hampir-hampir tidak peduli terhadap hutan tersebut karena merasa itu bukan “miliknya”.
Jadi, salah satu prakondisi yang harus kita ciptakan adalah bagaimana tata ruang dioptimalkan sekaligus membangun “rasa memiliki” terhadap hutan tersebut. Hariadi Kartodihardjo dan kawan-kawan dalam makalahnya berjudul Masalah Fondasi Pembangunan Kehutanan Indonesia, 2004, menjelaskan, bangunan rumah kehutanan di Indonesia belumlah ditopang oleh fondasi yang kuat.
Oleh karena itu, membicarakan pengendalian kerusakan bangunan di atas fondasi hanyalah melenakan publik yang seolah-olah memberikan solusi, tetapi sebenarnya hanya memoles dan memperbarui warna dinding, yang sewaktu-waktu retak dan rontok akibat tiadanya topangan yang kokoh. “Rasa memiliki” terkait dengan kepastian atas hak dan kejelasan atas kewajiban.
Oleh karena itu, patut dipertanyakan, betulkah izin pemanfaatan hasil hutan hayu (IUPHHK) yang selama ini diberikan kepada para pengusaha sudah cukup mendorong “rasa memiliki”? Hariadi menyatakan, hak bukanlah satu jenis, melainkan beberapa jenis (bundle of rights). Setidaknya hak terhadap pengelolaan sumber daya alam terdiri dari hak memanfaatkan, hak menentukan bentuk manajemen, hak mengundang pihak lain untuk ikut memanfaatkan, dan hak mengubah fungsi.
“Rasa memiliki” bisa dibentuk melalui bentuk hubungan/kontrak antarpihak maupun melalui penetapan status kepemilikan. Di Finlandia status kepemilikan lahan hutan sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Finlandia, 61 persen lahan hutan dimiliki oleh privat (keluarga dan atau beberapa keluarga), 9 persen dimiliki perusahaan, hanya 25 persen dimiliki negara, dan 5 persen lainnya oleh lain-lain.
Di sana pemiliklah yang bertanggung jawab terhadap penjagaan, pemeliharaan, dan penanaman kembali hutannya, sedangkan si pemilik berhak memperoleh atas nilai tegakannya (stumpage value), dan Pemerintah Finlandia juga memberikan subsidi untuk penanaman, infrastruktur, pengembangan teknologi, dan lain-lain.
BERBEDA dengan di Indonesia, hampir semua lahan hutan di Indonesia masih dimiliki pemerintah. Sebagai pemilik, seharusnya Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap keberadaan hutannya. Tetapi di Indonesia, pemerintah sebagai pemilik lahan hutan, dalam hubungannya dengan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kepada perusahaan (bisa disetarakan dengan kontraktor), melepaskan kewajibannya untuk merehabilitasi hutannya di lahan hutan miliknya kepada pemegang izin pemanfaatan.
Persoalan mendasar lainnya dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan di Indonesia adalah pemerintah terlalu banyak turut campur dalam urusan-urusan yang seharusnya cukup menjadi domain pelaku usaha. Belum lagi terlalu banyak perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ditambah lagi dengan adanya beberapa kelemahan dari aturan itu sendiri, antara lain tidak konsisten, tidak relevan, tidak sesuai, tumpang tindih, sehingga mendorong ekonomi biaya tinggi.
Namun, monitoring dan penguasaan masalah di lapangan sangat lemah. Ini diindikasikan dengan lebih banyak kaum birokrat duduk di kantor dan di kota daripada ada di lapangan. Keadaan ini terbalik dengan di Finlandia, di mana birokrat kehutanan yang duduk di pemerintah pusat hanya 30 orang, sedangkan 4.280 orang lainnya ada di daerah-daerah, di lapangan, di lokasi-lokasi penelitian dan di perusahaan negara. Keadaan di Indonesia tersebut diakibatkan oleh kebijakan cara penilaian kinerja unit usaha kehutanan yang tidak didasarkan kepada outcome based regulation.
Persoalan lain yang dihadapi usaha kehutanan Indonesia adalah terlalu banyaknya beban pungutan dan tumpang tindih. Di Finlandia hanya ada dua beban pungutan yang terkait dengan usaha kehutanan. Pertama, stumpage value (nilai tegakan) yang harus diterima oleh si pemilik, dan yang kedua pajak badan/usaha sebesar 29 persen dari laba usaha. Sedangkan di Indonesia beban pungutan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap usaha kehutanan ada sembilan macam dan enam di antaranya sudah diberlakukan. Belum lagi adanya pungutan-pungutan di daerah yang didasarkan kepada otonomi daerah yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.
Dalam pengembangan usaha kehutanan di Indonesia ada tiga hal mendasar yang khas kehutanan yang harus dibenahi. Pertama, status kepemilikan yang mempertegas antara hak dan kewajiban. Kedua, fokus kebijakan/regulasi yang harus berorientasi kepada keluaran atau standar kinerja lapangan (outcome based regulation), ketiga penyederhanaan pungutan.
Sementara persoalan-persoalan lainnya yang ada tetapi tidak khas kehutanan antara lain penegakan hukum, jaminan keamanan, infrastruktur, kesukuan dan kedaerahan, dan KKN. Dan semua itu terkait dengan moral dan kualitas sumber daya manusia kita.
Nana Suparna Ketua Umum Sarjana Persatuan Kehutanan Indonesia

Hutan Finlandia
Lestari di Tengah Semaraknya Industri
Pengantar Redaksi
KEMENTERIAN Luar Negeri Finlandia awal September 2004 mengundang empat wartawan dari negara berkembang untuk melihat pengelolaan industri kehutanan, perekonomian, dan politik negara itu. Wartawan Kompas Dedi Muhtadi yang ikut diundang menuliskan kesan-kesannya dalam lembar Fokus, masing-masing di halaman 37 sampai 44, ditambah tulisan tentang hutan Indonesia.
***
KABUT pagi masih menyelimuti Helsinki, ibu kota Finlandia, ketika Finn-Air mendarat suatu hari di awal September lalu. Di akhir musim panas itu “negeri banyak warna” ini hanya memperlihatkan dua warna, yakni hijaunya hutan dan birunya laut. Negara Nordik berpenduduk 5,2 juta orang ini sebagian besar (76 persen) daratannya memang ditutupi hutan. Namun, hutan di negara ini terjaga dengan lestari walaupun harus menopang industri kehutanan yang menghasilkan ekspor (2002) senilai 12 miliar euro. Industri hutan ini menghasilkan produk kertas (terutama cetak tulis) ekspor terbesar, atau memasok 20 persen kebutuhan dunia.
DENGAN luas hutan 23 juta hektar, Finlandia merupakan negara berhutan terluas di Eropa. Kalau melihat jenis tegakan hutan yang sebagian besar pohon pinus, diperkirakan hutan pinus Finlandia terluas di dunia. Luas hutan itu tidak termasuk 3 juta hektar areal hutan berpohon jarang, areal rawa-rawa tanpa pohon dan tanah hutan berbatu, sehingga tanah perhutanan mencapai 86 persen dari areal tanah seluruhnya. Di Eropa, kecuali Swedia, Austria, dan Slovenia, hutan hanya 20-40 persen dari areal lahannya. Luas hutan terkecil, sekitar 10 persen, dimiliki Belanda, Denmark, dan Irlandia.
Finlandia terbentang lebih dari 1.100 kilometer dari utara ke selatan. Musim pertumbuhan di selatan negeri ini berlangsung paling lama lima bulan dan di utara hanya sekitar tiga bulan. Itu disebabkan negeri ini memiliki musim dingin yang panjang. Sebagai contoh, kalau kayu pinus di Indonesia lingkaran pohonnya bisa tumbuh 1 cm per tahun, pinus di Finlandia mungkin hanya seperempatnya.
Barisan pohon di perbatasan Finlandia, di utara Lapland, melebar berpuluh kilometer, menjadikan arealnya kaya dengan hutan. Lebih ke utara dari barisan pohon itu terhampar semak belukar dan pepohonan kerdil dengan tinggi kurang dari dua meter.
Beralih ke selatan, barisan pohon terisi dengan pepohonan dengan tinggi rata-rata dua meter. Untuk melindungi barisan pohon tersebut, undang-undang perlindungan hutan dikeluarkan sejak tahun 1922 guna mencegah penggunaan hutan sembarangan dan bergesernya barisan pohon potensial ke selatan.
Profesor Jari Parviainen, ahli pertanian dan perhutanan dari Institut Penelitian Hutan Finlandia, menyebutkan, spesies paling umum dan paling bernilai ekonomis di negara ini adalah pohon pinus Skotlandia (Pinus sylvestris), pohon cemara Norwegia (Pieca abies), pohon perak (Betula pendula), dan pohon berdaun halus (Betula pubescens).
Jenis pohon berjarum lainnya antara lain pohon juniper (beri ungu) dan yew (beri merah), dan pohon meranggas aspen (berdaun ringan), alder abu-abu, alder biasa, rowan (beri merah kecil), pohon berdaun kuning, berdaun lebar, jati, pohon limau berdaun kecil, bird cherry, sycamore (sejenis pohon mapel) dan crab apple (buah sejenis apel kecil, biasanya dijadikan selai).
HUTAN merupakan bagian dari warisan budaya Finlandia. Masyarakat Finlandia telah terbiasa hidup di hutan. Mereka berlindung dari musuh dan mencari ketenangan di dalam hutan. Sebagai warga hutan, pemikiran mereka biasanya lurus-lurus, terbuka apabila sudah kenal akrab, dan ramah.
Ketika Kompas bertamu ke Metsahallitus Natural Heritage, pelayanan di tempat rekreasi sauna, danau, dan treking di hutan ini sangat ramah. Saat Kompas bersama tiga wartawan lainnya treking di hutan, sebanyak enam anggota komunitas itu mengantar kami ke hutan. “Selamat datang, silakan nikmati keindahan alam kami sambil berolahraga,” sapa Rauno Vaisanen, Direktur Matsahallitus Natural Heritage Services, ketika kami (maaf) hanya memakai celana dalam, lari dari sauna ke danau.
Begitu pula ketika kami berempat datang ke seorang petani di selatan Helsinki yang memiliki hutan keluarga seluas 400 hektar. Carilea (54), petani mapan tersebut, menjelaskan semua apa yang ditanyakan tanpa ragu-ragu. Petani ini mengolah 25 hektar lahan pertanian, peternakan sapi, dan hutan pinus sejak 1928. Bersama 11 petani lainnya ia juga memiliki danau seluas 30 hektar yang biasa digunakan untuk segala aktivitas, mulai memancing dan “nge-bor” ikan di musim dingin.
Bapak beranak tiga ini merupakan salah satu dari pemilik hutan Finlandia. Di beberapa areal, hutan-hutan milik keluarga mencapai 80 persen. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga dan alam Finlandia, tempat untuk berekreasi, tempat tinggal dan pemenuh kebutuhan hidup bagi banyak spesies, sekaligus sumber daya alam ekonomis yang dapat diperbarui terus-menerus bagi perekonomian.
Keluarga Carilea juga merupakan satu dari lima keluarga Finlandia pemilik hutan. Itulah mengapa istilah perhutanan keluarga dipakai di Finlandia, yang berarti perhutanan dikelola oleh masing-masing keluarga di hutan milik mereka. Struktur kepemilikan hutan berdasarkan kepemilikan keluarga nonkomersial mirip dengan struktur sebagian besar negara Eropa Barat.
Kenyataan hutan dimiliki keluarga dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa masyarakat Finlandia di daerah pedalaman memiliki pertalian keluarga yang kuat. Namun, karena perubahan struktur di masyarakat Finlandia, kepemilikan hutan dan para pemilik hutan lama-lama mengalami perubahan. Makin banyak pemilik hutan yang hidup di perkotaan dan jumlah pemilik hutan bertambah seiring kepemilikan hutan yang terpecah berkaitan dengan pembagian warisan. “Ketiga anak kami tinggal di Helsinki dan bekerja di bidang teknologi dan industri,” ujarnya.
Hingga tahun ini 70 persen dari pemilik hutan tinggal di areal berpenduduk jarang atau di desa-desa, 10 persen di kota-kota kecil dan 20 persen di kota-kota besar. Sementara itu, jumlah pemilik hutan wanita secara perlahan terus meningkat. Pada perhutanan keluarga di Finlandia berarti tiap-tiap keluarga menjalankan sekaligus pertanian dan perhutanan pada waktu yang sama.
SEMUA hutan keluarga ini menopang industri kehutanan yang memberikan porsi 25 persen dari total ekspor Finlandia senilai 47,1 miliar euro tahun 2002 (1 euro sekitar Rp 10.000). Porsi ini kedua terbesar setelah industri logam dasar/teknik (27 persen) dan elektronik-listrik (28 persen). Produk elektronik terkenal Finlandia adalah telepon genggam Nokia.
Penggunaan hasil hutan untuk industri, seperti kayu-kayu potongan dan kertas, di negeri ini dimulai pada akhir abad ke-19. Seabad yang lalu, produk industri hutan menguasai 80 persen dari total ekspor. Saat ini perhutanan dan industri hutan mencapai 8 persen dari total produk domestik di Finlandia dan, di tahun-tahun terakhir, mencapai 25-30 dari ekspor Finlandia. Lebih dari separuh hasil industri hutan berupa kertas-kertas untuk cetak dan tulis berkualitas tinggi, sementara kayu-kayu gergajian dan papan tercatat 15 persen dari ekspor.
Pangsa pasar terbesar industri hutan Finlandia adalah Uni Eropa, dengan alokasi sekitar 70 persen dari ekspor negeri ini. Sebagian besar ke Jerman, Inggris Raya, Perancis, dan Belanda. Sekitar 9 persen dari industri hutan diekspor ke negara-negara Eropa lainnya, dan 20 persen ke seluruh dunia.
Kelompok industri hutan ini mampu menyerap sekitar 140.000 orang di Finlandia. Dua pertiganya bekerja di industri hutan dan perhutanan. Ini berarti kelompok industri hutan mempekerjakan sekitar 6 persen dari tenaga kerja Finlandia.
Namun, sejak awal tahun 1990-an, jumlah pekerjaan sektor hutan menurun karena otomatisasi dan penggabungan perusahaan industri hutan.
Akan tetapi, peran industri hutan dalam hal ketenagakerjaan menguat dua persen per tahun sepanjang 30 tahun terakhir. Kelompok industri hutan ini sangat berpengaruh di Uni Eropa karena produksinya menguasai 10 persen dari total produksi industri Uni Eropa. *

Hutan Indonesia Digunduli Penebang Liar
JIKA hutan di Finlandia mampu memberikan manfaat sosial ekonomi dan ekologi secara merata, hutan di Indonesia justru sebaliknya. Di republik ini ketiga fungsi hutan itu telah dirusak terutama oleh penebangan liar (illegal logging) yang tidak mampu dikendalikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena melibatkan banyak pihak.
Menurut catatan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), kerusakan hutan akibat penebangan liar itu sudah mencapai 3,5 juta hektar per tahun. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum agar tanpa ragu-ragu bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang telah menjadi beking baik terang-terangan maupun tersembunyi tanpa peduli siapa mereka.
Perintah presiden itu dilontarkan di depan para gubernur se- Kalimantan dan sembilan gubernur daerah lainnya, Menteri Kehutanan, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Mendagri, Kepala Polri, Menteri Perindustrian, Panglima Kodam Tanjung Pura, bupati se-Kalimantan Tengah, DPRD dan masyarakat luas, seusai meninjau langsung penjarahan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kalimantan Tengah, 11 November 2004.
TNTP merupakan salah satu taman nasional yang rusak akibat maraknya penjarahan kayu ramin maupun meranti yang dilakukan para pencuri kayu sejak 10 tahun terakhir ini. “Tokoh pencuri kayu dan penjarah TNTP tersebut disebut-sebut sebagai orang kuat yang sempat menduduki posisi terhormat sebagai anggota legislatif. Namun, ia selalu lolos dari kejaran hukum,” ungkap Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan Transtoto Handadhari.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah pernah melontarkan gagasan untuk menembak mati para cukong kayu atau penebang liar itu. Namun, gagasan itu tidak ada yang menanggapi dan penebangan liar makin hari makin merajalela.
Saat ini Departemen Kehutanan tengah mendata ulang para cukong kayu dan pelaku illegal logging maupun penyelundup kayu untuk ditindak tegas. Paling tidak sudah ada 50 nama cukong kayu, 19 nama di antaranya sudah dilaporkan ke Jaksa Agung. Belum jelas, apakah pemberantasan penebangan liar ini akan memuaskan rakyat banyak atau tidak.
KETIKA hutan Indonesia digunduli penebang liar, di Finlandia, walaupun secara ekonomi hutannya menopang industri, secara ekologi terjamin karena para pemilik hutan mampu mempertahankan tingkat penebangan lebih rendah dari tingkat pertumbuhan.
“Jika penghutanan kembali tidak dilakukan secara tepat setelah penebangan, maka untuk sementara waktu hutan tersebut tidak dapat digunakan dan biaya penghutanan yang diberikan negara ditarik kembali dari para pemilik hutan berdasarkan hukum,” ungkap Prof Jari Parviainen, ahli pertanian dan perhutanan, Institut Penelitian Hutan Finlandia. Pemerintah memberi bantuan dana untuk para pemilik hutan melalui metode manajemen hutan yang sehat.
Menurut penelitian Prof Heikinheimo, tahun 1915, atau awal abad ke-20 sebanyak 50-75 persen hutan Finlandia dijadikan pertanian bakar ladang.
Sekarang, hasil ekonomis dapat ditingkatkan sampai 50 persen dengan cara penebangan. Hal ini terjadi karena pohon-pohon yang ditebang menghasilkan kayu yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Dengan penebangan, lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam hutan, yang turut mempercepat perputaran nutrisi dalam tanah dan membuka kesempatan bercampurnya pohon berjarum dan pohon berdaun lebar. Pohon itu ditebang kalau sudah cukup tua (biasanya 60-80 tahun).
Mengapa kelestariannya terjamin, karena pemilik hutan mampu mempertahankan tingkat penebangan di bawah tingkat pertumbuhan. Dalam 40 tahun terakhir, pertumbuhan pohon per tahun 20-30 persen melebihi penebangan. Malah saat ini persediaan pepohonan di hutan Finlandia mencapai 2.000 juta meter kubik, jumlah terbesar sejak Finlandia merdeka tahun 1917.
Sebanyak 95 persen dari hutan-hutan Finlandia (22 juta hektar) disahkan oleh Sistem Sertifikasi Hutan Finlandia, The Finnish Forest Certification System (FFCS). FFCS telah diakui sebagai bagian dari sistem Sertifikasi Hutan Seluruh Eropa, Pan European Forest Certification (PEFC). Di negara-negara utama berhutan di Eropa, para pemilik hutan berareal kecil bergabung.
Pada akhir tahun 2001, hutan-hutan Eropa yang disahkan menurut kriteria PEFC ditemukan tidak hanya di Finlandia, tetapi juga di Norwegia, Jerman, Swedia, Switzerland dan Austria, yang mencapai lebih dari 38 juta hektar. Luas area ini hampir sama dengan luas Jerman.
Pesaing PEFC adalah Dewan Pengurus Hutan (Forest Stewardship Council/FSC), didukung beberapa organisasi lingkungan. Semula FSC dibentuk untuk mencegah penggundulan hutan tropis. Namun belakangan bergerak di Eropa dan Amerika utara untuk menetapkan hutan-hutan industri dan milik negara berskala besar.
PEFC dan FSC, mengacu pada kelestarian atau kesinambungan hutan, dengan target mencapai suatu kondisi di mana kedua sistem saling diakui. Sertifikasi hutan sendiri hanya satu cara mempromosikan kelestarian hutan. Sistem ini tidak dapat menggantikan infrastruktur perhutanan yang diciptakan melalui perundangan, kesepakatan nasional, sistem keuangan perhutanan, dan aktivitas organisasi. (DMU)

Hutan Indonesia Digunduli Penebang Liar
JIKA hutan di Finlandia mampu memberikan manfaat sosial ekonomi dan ekologi secara merata, hutan di Indonesia justru sebaliknya. Di republik ini ketiga fungsi hutan itu telah dirusak terutama oleh penebangan liar (illegal logging) yang tidak mampu dikendalikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat karena melibatkan banyak pihak.
Menurut catatan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), kerusakan hutan akibat penebangan liar itu sudah mencapai 3,5 juta hektar per tahun. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum agar tanpa ragu-ragu bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang telah menjadi beking baik terang-terangan maupun tersembunyi tanpa peduli siapa mereka.
Perintah presiden itu dilontarkan di depan para gubernur se- Kalimantan dan sembilan gubernur daerah lainnya, Menteri Kehutanan, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Mendagri, Kepala Polri, Menteri Perindustrian, Panglima Kodam Tanjung Pura, bupati se-Kalimantan Tengah, DPRD dan masyarakat luas, seusai meninjau langsung penjarahan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Kalimantan Tengah, 11 November 2004.
TNTP merupakan salah satu taman nasional yang rusak akibat maraknya penjarahan kayu ramin maupun meranti yang dilakukan para pencuri kayu sejak 10 tahun terakhir ini. “Tokoh pencuri kayu dan penjarah TNTP tersebut disebut-sebut sebagai orang kuat yang sempat menduduki posisi terhormat sebagai anggota legislatif. Namun, ia selalu lolos dari kejaran hukum,” ungkap Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan Transtoto Handadhari.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah pernah melontarkan gagasan untuk menembak mati para cukong kayu atau penebang liar itu. Namun, gagasan itu tidak ada yang menanggapi dan penebangan liar makin hari makin merajalela.
Saat ini Departemen Kehutanan tengah mendata ulang para cukong kayu dan pelaku illegal logging maupun penyelundup kayu untuk ditindak tegas. Paling tidak sudah ada 50 nama cukong kayu, 19 nama di antaranya sudah dilaporkan ke Jaksa Agung. Belum jelas, apakah pemberantasan penebangan liar ini akan memuaskan rakyat banyak atau tidak.
KETIKA hutan Indonesia digunduli penebang liar, di Finlandia, walaupun secara ekonomi hutannya menopang industri, secara ekologi terjamin karena para pemilik hutan mampu mempertahankan tingkat penebangan lebih rendah dari tingkat pertumbuhan.
“Jika penghutanan kembali tidak dilakukan secara tepat setelah penebangan, maka untuk sementara waktu hutan tersebut tidak dapat digunakan dan biaya penghutanan yang diberikan negara ditarik kembali dari para pemilik hutan berdasarkan hukum,” ungkap Prof Jari Parviainen, ahli pertanian dan perhutanan, Institut Penelitian Hutan Finlandia. Pemerintah memberi bantuan dana untuk para pemilik hutan melalui metode manajemen hutan yang sehat.
Menurut penelitian Prof Heikinheimo, tahun 1915, atau awal abad ke-20 sebanyak 50-75 persen hutan Finlandia dijadikan pertanian bakar ladang.
Sekarang, hasil ekonomis dapat ditingkatkan sampai 50 persen dengan cara penebangan. Hal ini terjadi karena pohon-pohon yang ditebang menghasilkan kayu yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Dengan penebangan, lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam hutan, yang turut mempercepat perputaran nutrisi dalam tanah dan membuka kesempatan bercampurnya pohon berjarum dan pohon berdaun lebar. Pohon itu ditebang kalau sudah cukup tua (biasanya 60-80 tahun).
Mengapa kelestariannya terjamin, karena pemilik hutan mampu mempertahankan tingkat penebangan di bawah tingkat pertumbuhan. Dalam 40 tahun terakhir, pertumbuhan pohon per tahun 20-30 persen melebihi penebangan. Malah saat ini persediaan pepohonan di hutan Finlandia mencapai 2.000 juta meter kubik, jumlah terbesar sejak Finlandia merdeka tahun 1917.
Sebanyak 95 persen dari hutan-hutan Finlandia (22 juta hektar) disahkan oleh Sistem Sertifikasi Hutan Finlandia, The Finnish Forest Certification System (FFCS). FFCS telah diakui sebagai bagian dari sistem Sertifikasi Hutan Seluruh Eropa, Pan European Forest Certification (PEFC). Di negara-negara utama berhutan di Eropa, para pemilik hutan berareal kecil bergabung.
Pada akhir tahun 2001, hutan-hutan Eropa yang disahkan menurut kriteria PEFC ditemukan tidak hanya di Finlandia, tetapi juga di Norwegia, Jerman, Swedia, Switzerland dan Austria, yang mencapai lebih dari 38 juta hektar. Luas area ini hampir sama dengan luas Jerman.
Pesaing PEFC adalah Dewan Pengurus Hutan (Forest Stewardship Council/FSC), didukung beberapa organisasi lingkungan. Semula FSC dibentuk untuk mencegah penggundulan hutan tropis. Namun belakangan bergerak di Eropa dan Amerika utara untuk menetapkan hutan-hutan industri dan milik negara berskala besar.
PEFC dan FSC, mengacu pada kelestarian atau kesinambungan hutan, dengan target mencapai suatu kondisi di mana kedua sistem saling diakui. Sertifikasi hutan sendiri hanya satu cara mempromosikan kelestarian hutan. Sistem ini tidak dapat menggantikan infrastruktur perhutanan yang diciptakan melalui perundangan, kesepakatan nasional, sistem keuangan perhutanan, dan aktivitas organisasi. (DMU)
Perhutanan Finlandia Versus Indonesia
DARI segi peradaban kehutanan, Indonesia memiliki kesamaan dengan Finlandia, yakni peladang berpindah untuk keperluan pertanian. Namun, di Finlandia, semua persoalan menyangkut kehutanan dan pertanian dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat, sehingga kedua sektor berbasis sumber daya alam itu maju dan berkembang. Di Indonesia, peladangan berpindah masih ada hingga sekarang, pertanian tidak berkembang dengan baik, dan hutan juga makin gundul.
KAWASAN hutan Finlandia luasnya 70 persen dari luas daratan dan porsinya sama dengan Indonesia. Namun, di Indonesia luas hutannya terus berkurang, produksi berkurang, nilai devisa juga terus menyusut. Di Finlandia, luas hutan stabil, tetapi produksi terus meningkat. Hebatnya, biaya produksi bisa turun, sesuatu yang mustahil terjadi di Indonesia.
Mengapa mereka berhasil mengelola hutan secara berkesinambungan. Ada beberapa kunci, antara lain soal kepemilikan. Di sini 62 persen hutan dimiliki kelompok-kelompok keluarga (privat family owner). Perusahaan kehutanan 9 persen, negara 25 persen, yang lainnya 5 persen. Di Indonesia, seluruh kawasan hutan milik negara. Negara menguasai begitu besar, tetapi tidak mampu mengurus, akhirnya keadaan hutan makin rusak.
Catatan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), kerusakan hutan sudah mencapai 3,5 juta hektar per tahun. Yang namanya milik negara, tidak ada yang bertanggung jawab mengurusnya. Semua pihak “merasa berhak” mengeksploitasinya sehingga hutan hancur. Hutan yang rusak hingga kini diperkirakan sudah mencapai 40 juta hektar!
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, mengatur hutan, termasuk hutan adat. Akan tetapi, detailnya belum diatur peraturan pemerintah. Artinya, negara juga tidak mengatur.
“Di kita pemilik hutan adalah negara, tapi sebagai pemilik tidak bertanggung jawab merehabilitasi atau menanam kembali. Misalnya hak pengusahaan hutan (HPH), statusnya milik negara dan pengusaha memiliki hak memanfaatkan. Di Finlandia, pemilik bertanggung jawab terhadap penanaman,” papar Ketua Umum Persaki Nana Suparna.
Di Finlandia, hutan milik masyarakat, kayunya dijual ke perusahaan dan masyarakat bertanggung jawab untuk menanam kembali. Di Indonesia hutan milik negara dikerjakan oleh orang lain, lalu pemerintah mendapatkan nilai. Nilai itu dipakai untuk merehabilitasi hutannya. Jadi, penanggung jawab mengenai rehabilitasi, penanaman, dan pemeliharaan adalah pemilik. Di Indonesia HPH memanfaatkan, membayar pajak, dana reboisasi, dan iuran hasil hutan, tetapi HPH juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya.
Kalau rumah sewa rusak, apakah yang memperbaiki itu pemilik atau penyewa? Sudah lazim tanggung jawab itu si pemilik. Mana mungkin bukan pemilik merasa bertanggung jawab. Namun, dalam konteks hutan, pemerintah menerima uangnya tetapi tidak mau bertanggung jawab menanam kembali. Di Finlandia, yang menerima uang bertanggung jawab terhadap pelestarian hutan. Di sini masyarakat yang menerima dari hasil hutan bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan hutannya.
Di Indonesia, HPH menyetor segala macam pungutan kepada pemerintah, tetapi uang yang disetor itu tidak digunakan untuk merehabilitasi hutan, tetapi dipakai macam-macam. Misalnya dipakai industri pesawat terbang, lalu hutannya terbengkalai.
Jadi, kondisi hutan di Indonesia terlalu berat dan secara ekologis juga tidak merasa bertanggung jawab. “Tidak realistis, hutan bukan hutan saya, mengapa harus repot-repot mengeluarkan biaya untuk membangun hutan kembali. Artinya, bukan pemilik, tetapi harus bertanggung jawab melestarikan hutan. Apa pemilik HPH harus ’ditekan’ sebagai tidak nasionalis? Di Finlandia realistis, sebagai pemilik dia harus bertanggung jawab terhadap kesinambungan hutan,” kata Nana menambahkan.
SEBAGAI pemilik hutan, dia menerima sesuatu. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, penerimaan itu digunakan kembali untuk membangun dan memelihara hutan selanjutnya. Di Indonesia, sebagai pengelola dan bukan pemilik hutan diwajibkan membayar dana reboisasi (DR) 16 dollar AS per kubik, provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 60.000, PBB per kubiknya sekitar Rp 5.000, belum pajak perusahaan. Selain pungutan pusat pengelola hutan juga dibebani pungutan-pungutan daerah kurang lebih Rp 300.000, di luar pajak keuntungan. Kalau sekarang harga kayu Rp 700.000-Rp 800.000, artinya minimal 40 persennya pungutan.
Kalau di Finlandia, pajaknya hanya satu, yakni pajak penghasilan 29 persen. Karena sistem pajaknya satu kali, semua data transparan, baik di Departemen Kehutanan, Asosiasi Kehutanan atau Industri kehutanan, datanya sama. Data kehutanan 100 tahun lalu ada dan di tiap instansi sama semua. Karena itu, return berkembang sehingga efisiensi bisa diterapkan.
Di Indonesia, data-data tidak sama antarsatu departemen dengan departemen lain sehingga ketika menerapkan satu kebijakan biasanya selalu tidak tepat. Contohnya soal rencana kerja tahunan (RKT). Data produksi ditekan makin kecil, tetapi hutan justru makin rusak. Kegiatan riset juga tidak bisa berkembang karena datanya tidak sama.
Tidak adanya data yang sama berimplikasi sangat luas. Misalnya, luas HPH, dalam lima tahun terakhir, lebih dari separuh berkurang, tetapi tingkat kerusakan hutan makin meningkat dari 1,6 juta hingga 3,5 juta per tahun. Data produksi makin kecil. Kalau data RKT dari HPH ditentukan hanya 6,8 juta meter kubik per tahun, berdasarkan angka ini tidak mungkin ada kerusakan hutan.
Kenyataannya hutan makin rusak. Hutan produksi bisa menghasilkan 50 juta meter kubik. Dengan 0,7 meter kubik per hektar per tahun, berarti 35 juta meter kubik, hutan tidak akan rusak. RKT sekarang 6,8 juta meter kubik mengapa hutan makin rusak? Sebab di Indonesia tidak ada data yang transparan. Mengapa?
“Kalau data transparan tidak akan bisa manipulasi. Kalau saya melaporkan 1.000, saya bayar x 300.000. Laporkan saja 500 kubik, jadi bayarnya murah, kemudian petugasnya disogok saja agar melaporkan setengahnya dari yang ditebang. Mengapa demikian, karena setiap kubik yang ditebang di sini harus bayar,” ungkap seorang praktisi kehutanan.
Kalau di Finlandia tidak ada pungutan macam-macam. Begitu kayu keluar dari hutan, itu sudah bebas pungutan. Jadi kondisi ini sangat kondusif untuk berusaha. Kalau di Indonesia, setiap kayu keluar dari hutan dicegat sana-sini dan harus bayar macam-macam. Kayu harus ada dokumennya sehingga kelengkapan administratif ini yang menjadi tempat korupsi atau kolusi antara petugas dan pengusaha hutan. Jadi perjalanan kayu makin panjang, dokumennya makin banyak.
Otonomi daerah yang bergulir sejak empat tahun lalu juga ikut memperparah kerusakan hutan. Sekarang Anda kerja di lokasi ini, begitu sudah tiba di lokasi ada masyarakat mengklaim, ini punya saya, bayar dulu ke saya. Sekarang pengusaha hutan menghadapi dua pemilik, yakni pemerintah dan masyarakat, ke masyarakat juga setor ke pemerintah juga setor. Pemerintah pun ada pemerintah pusat dan daerah. Lucunya, si pengelola ini, walaupun sudah bayar macam-macam, harus membangun kembali hutannya.
Padahal, pengelola sudah membayar dana reboisasi, yaitu dana jaminan reboisasi. Artinya, kalau pengusaha tidak mampu melakukan rehabilitasi, maka uang itu dipakai untuk merehabilitasi hutannya. “Dulunya begitu, dan itu yang benar. Setelah itu dana diganti dengan dana reboisasi, uang diambil oleh pemerintah, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan hutan,” ungkap sejumlah pengusaha hutan.
PERSAKI melihat kalau landasan hukumnya dalam pembangunan kehutanan sudah tidak benar, maka kelanjutannya juga tidak akan berhasil karena fondasinya tidak kokoh. Kalau pengusaha diharuskan membangun hutan, dia membangun dengan ala kadarnya dan tidak dilakukan dengan sungguh- sungguh sebab itu bukan miliknya. Pembangunan kehutanan sifatnya jangka panjang, sementara kepastian hukum perizinan tidak jelas.
Secara logika, pengelola hutan akan berpikir, mengapa penghutanan kembali harus dikerjakan benar-benar, hutannya bukan milik saya. Kalau ditanam benar-benar lalu setelah 35 tahun hutan itu jatuh ke orang lain, maka yang menanam benar itu akan merugi. Memang benar, selama masa konsesi, pengelola itu mendapat keuntungan dari hasil tebangan. Namun sistem itu tidak memiliki insentif untuk bekerja dan membangun hutan secara benar.
Di Finlandia, karena kepemilikannya jelas kalau saya tidak tanam sekarang, tahun depan tidak dapat uang. “Pemerintah baru diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan bidang hukum yang sangat fundamental ini,” kata Ketua Umum Persaki berharap.
Kekeliruan kebijakan itu berdampak sangat luas, mulai dari kerusakan hutan, penebangan liar atau perdagangan kayu gelap (illegal logging-illegal trading). Sebagai contoh di Jawa, kebutuhan kayu berdasarkan keperluan pembangunan rumah bagi penduduk adalah 25 juta meter kubik kayu. Sementara produksi kayu, sebagian besar jenis jati, tidak sampai 2 juta meter kubik per tahun.
Pertanyaannya, siapa yang menjual kayu untuk kebutuhan penduduk Jawa itu? Pasalnya, pengusaha HPH tidak akan mau menjual kayu dengan harga yang sangat murah (di bawah Rp 1,5 juta per kubik) itu. HPH lebih baik menjualnya ke industri plywood untuk ekspor. Jadi, yang memasok kayu ke Pulau Jawa hampir semuanya dari illegal logging.
Berapa pemerintah kehilangan pendapatan? Kalau 50 juta kubik (termasuk yang diselundupkan ke luar negeri) x Rp 300.000, berarti Rp 15 triliun per tahun pemerintah kehilangan pendapatan. Sementara nilai kayunya sendiri, kalau harganya Rp 1 juta saja, berarti kali 50 juta sama dengan Rp 50 triliun.
Ibarat membuat rumah, kalau fondasinya rapuh, mau dibikin apa saja tetap saja akan ambruk. Di Finlandia, fondasi aturan dan sistemnya sudah bagus, jadi mau diarahkan ke industri apa pun sangat kondusif. Ditambah kepastian hukum jelas, aturan mainnya tegas, hal itu memungkinkan industri kehutanan tumbuh dan berkembang. (Dedi Muhtadi)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: