Awalbarri’s Blog

April 2, 2009

PILKADA MASALAH PROSPEK

Filed under: Uncategorized — awalbarri @ 10:43 am

PILKADA MASALAH PROSPEK
Hadi Soesastro membuka seminar dengan secara singkat menekankan pentingnya melihat proses Pilkada sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. J Kristiadi sebagai moderator memulai dengan sebuah pembukaan singkat sambil memperkenalkan para pembicara.
Progo Nurjaman, Kepala Desk Pilkada dari Departemen Dalam Negeri menyampaikan upaya-upaya pemerintah dalam menyelamatkan Pilkada. Pilkada meskipun dilaksanakan di tingkat lokal, implikasinya akan mencapai tingkat nasional juga. Setelah UU No. 32/2004 ditetapkan Oktober 2004, beberapa hal penting telah diproses. Salah satunya adalah pembentukan PP MRP bersama-sama dengan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan PP Pilkada terlepas dari keterbatasan waktu dan pendanaan mengingat penetapan APBN dan ABPD sudah berjalan.
Dalam UU No. 32/2004, hal penyelenggara Pilkada menjadi bagian dari kontroversi. KPUD dipandang mudah dikemudikan oleh DPRD. Selain itu, persyaratan partai politik mengajukan calon (partai dengan 15% kursi di DPRD) juga dipandang problematik. Judicial review yang diajukan oleh beberapa LSM diluluskan oleh Mahkamah Konstitutsi.
Paska judicial review, Depdagri mengadakan konsolidasi dengan KPUD terutama dalam mengisi lubang-lubang yang ada di UU No. 32/2004. Salah satu adalah jika terjadi keperluan untuk menunda karena bencana atau hal lain. Dikeluarkannya perpu yang disempurnakan digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian maupun jaminan akan lancarnya proses Pilkada. Permasalahannya ada 3 hal setidaknya:
1. Waktu pendaftaran calon diganggu oleh masalah konflik internal partai.
2. Fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi ataupun tidak memenangkan pilkada.
3. Tidak profesionalnya KPUD yang berdampak pada proses Pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih.
Selain itu supervisi KPU tidak bisa optimal mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi.
Rata-rata partisipasi masyarakat sejauh ini adalah sekitar 73% (terendah sekitar 49,64% dan tertinggi melebihi 99,79%) di 173 daerah. Jumlah relatif lebih kecil di daerah perkotaan.
Permasalahan gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Hampir setengahnya, 53 daerah, mengajukan gugatan. Proses sudah berjalan dan saat ini masih tersisa sekitar 10 wilayah. Provinsi Bengkulu dan 6 kabupaten harus melaksanakan putaran kedua karena tidak mencapai batas minimum pemenang Pillakada dalam satu putaran.
Untuk ke depan ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Nurjaman terlepas dari banyaknya permasalahan. Harus mengantisipasi hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 32/2004. Usulan mengajukan UU Pilkada yang tersendiri sedang dibicarakan dengan lembaga legislatif. UU No. 32/2004 menjadi ‘cantelan’ dari UU Pilkada tersebut. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sedang disusun saat ini supaya ke depannya tidak perlu membuat perpu-perpu yang fungsinya melengkapi kekurangan UU.
Solusi jangka pendek adalah perlunya menyelesaikan permasalahan hukum seputar pengangkatan kepala daerah. Masalah di Aceh paska MoU Helskinki juga menjadi prioritas. Untuk jangka menengah adalah mengevaluasi DIM dan pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus di Aceh dan Papua. Untuk jangka panjang, perlu direvisi UU No. 32/2004 sambil menyiapkan dasar-dasar untuk UU Pilkada.
Adhy Aman dari CETRO menambahkan informasi seputar kendala-kendala Pilkada dan alternatif solusi dengan tujuan perbaikan proses Pilkada. Persoalan peraturan yang datangnya terlambat setelah anggaran sudah ditetapkan. Permen Depdagri mengatur mata-mata anggaran yang berbeda dengan pengaturan anggaran di daerah. Jika memang niatannya memberikan otonomi yang lebih luas untuk daerah, harusnya PerMen Depdagri seperti itu tidak muncul. Larangan pegawai negeri menjadi anggota KPUD juga menjadi salah satu contoh yang membawa implikasi. Padahal menurut PP, pegawai negeri adalah elemen netral, jadi harusnya tidak usah dilarang.
Masalah pendaftaran pemilih terkait dengan masalah kepastian hukum karena tidak menggunakan data pemilih yang terakhir — Pemilihan Presiden tahap ke-2 bulan September 2004. Data yang diserahkan oleh pemerintah daerah adalah data Pemilu Legislatif yang sebenarnya tidak secanggih yang dimiliki KPUD. Sempitnya waktu juga menjadi kendala. Sikap KPUD yang mau menerima dan memperbaiki menjadi sulit dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
Masalah anggaran terkait juga dengan waktu. Jika Pilkada Juni 2005 bisa diundur, setidaknya 4 minggu, akan lebih meringankan kerja KPUD sehingga pelaksanaan Pilkada bisa relatif lebih lancar. Sehingga dana yang terlambat turun itu bisa diantisipasi. Persiapan pendaftara pemilih juga bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
Peluang untuk memundurkan Pilkada tidak tercapai dan penjelasan mengapa tidak bisa diundur tidak pernah begitu jelas. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaan Pilada didukung oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan dan seluruh masyarakat.
Masalah sengketa sebagai ramifikasi yang tak terhindarkan akibat persoalan di atas dan ditambah dengan kecenderungan pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam konflik. Pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan proses Pilkada menjadi titik penting untuk hasil Pilkada yang baik. Pengawasan harus juga menjadi faktor penting. Lembaga pengawas yang dibentuk secara terlambat mengakibatkan mereka sulit menjalankan tugas dengan baik. Karena Pengawas dibentuk oleh DPRD, di beberapa tempat dipandang partisan karena membawa kepentingan penguasa. Ke depan, harus ada solusi yang lebih baik dalam arti ke mana Panwas bisa diarahkan.
Berkaca dari Pemilu 2004, Panwas berusaha menjadi independen tapi tidak berhasil karena ia didirikan oleh KPU, dananya dialokasikan oleh KPU dan harus bertanggunjawab kepada KPU. Hal ini menyebabkan kemandirian Panwas menjadi terkompromikan.
Anggota KPU dan KPUD tidak boleh berafiliasi dengan partai politik maupun pemerintah untuk menjamin kemandirian. Proses rekrutmen anggota KPU dan Panwas menjadi penting. Integritas dan tingkat kerentanan terhadap korupsi harus menjadi indikator utama.
Aturan Pilkada yang terpisah dari aturan Pemerintah Daerah adalah ide yang baik. Jangka panjangnya, aturannya harus disatukan dengan aturan pemilihan lainnya. Harus ada kodifikasi aturan-aturan pemilihan antara pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. Saat ini sangat tidak sinkron. Saat pembuatan UU-UU yang ada sepertinya tidak dilakukan perbandingan yang selayaknya. Yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan atau distorsi-distorsi.
Sangat disayangkan saat KPU dikatakan tidak berwenang dalam Pilkada. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa saat ini, mengingat pemerintah sudah berpandangan mengenai KPUD, makan Pilkada saat ini diatur oleh KPUD. Tapi di masa yang akan datang, seyogyanya KPU yang bertanggung jawab dalam proses pilkada.
Masalah penindaklanjutan MoU Helsinki sangat baik dan CETRO sudah bersiap untuk membantu proses di Aceh. Demikian pula proses pembuatan DIM.
UNDANG-UNDANG YANG MENGENAI ATURAN PILKADA
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai substansi cakupannya terlalu luas. Saat ini Depdagri punya rencana bagus untuk memecah UU Pemda menjadi tiga UU baru. Ketiga UU baru tersebut secara sendiri-sendiri akan akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan pilkada. Sedangkan pada sisi lain dirasakan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang mendetail untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.
Jika rencana Depdagri tersebut direalisasikan, draf RUU ketiga UU hasil pecahan UU Nomor 32 Tahun 2004 dibawa ke DPR, pasti akan mendapat respons beragam dari teman-teman di Senayan. Saat ini sudah ada respons positif dari anggota Komisi II (bidang pemerintahan) DPR Suryama Majana Sastra.
Kalangan kampus pun punya respons senada, hal itu tercermin dari tanggapan Pratikno pakar politik dalam negeri dan otonomi daerah Fisipol UGM. Pratikno menilai bahwa tiga UU baru nanti dapat lebih memperkuat aspek pendukung otonomi daerah.
Untuk itu kalangan DPR harus mencermati dinamika pemerintahan desa yang selama ini menjadi gejala seperti nampak dalam gejolak unjukrasa kepala desa dan sekretaris desa ke DPR beberapa waktu lalu. Termasuk adanya polemik perlu tidaknya larangan kepala desa merangkap jabatan menjadi pengurus parpol. Kalangan kepala desa tetap menginginkan boleh merangkap menjadi pengurus parpol. Alasan mereka, status politik kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, status politik tersebut sama dengan presiden/wapres, kepala daerah/wakil kepala daerah.
Yang memunculkan gagasan melarang kepala desa merangkap menjadi pengurus parpol adalah Jusuf Kalla. Para kepala desa mengecam Jusuf Kalla atas gagasan tersebut. Waktu itu Jusuf Kalla dikecam tidak hanya oleh kepala desa yang kebetulan menjadi kader parpol lain, tapi juga kepala desa yang kader Partai Golkar. Sampai detik ini polemik larangan rangkap jabatan tersebut belum ada keputusan yang memberikan kepastian hukum. Maka, UU baru tentang Pemerintahan Desa nanti harus mengakomodasi persoalan ini secara mendetail. Karena fungsi desa sangat strategis untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dan kini desa juga menjadi pilar otonomi. Pada hakekatnya otonomi daerah itu harus ditopang adanya otonomi desa.
Proses penyelenggaraan pilkada sebaiknya dipahami sebagai bagian yang tidak beda dengan pemilu di tingkat daerah. Penelitian yang saya lakukan tahun 2005 pernah memberikan rekomendasi agar semua ketentuan mengenai pilkada yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 perlu dikeluarkan dan selanjutnya dimasukan ke dalam ordo UU Pemilu yang bakal direvisi. Dengan demikian, sengketa pilkada dapat ditangani sesuai dengan ketentuan sengketa pemilu.
Penelitian saya ini untuk kepentingan akademis di Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya mengambil tema “pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD”. Maka, menurut saya, rencana membuat UU Pilkada berdiri sendiri seperti yang digagas Depdagri itu sebaiknya disinkronkan dengan UU Pemilu yang bakal direvisi. Soal apakah UU Pilkada nanti dibuat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari UU Pilpres, itu terserah kepada Depdagri dan DPR. Yang paling penting adalah substansi UU Pilkada harus sinkron dengan UU Pemilu Presiden dan Wapres.
Hasil penelitian saya tersebut juga menyimpulkan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata ruang lingkupnya sangat terbatas. Sehingga kewenangan DPRD untuk menyatakan “menerima” atau “menolak” tidak memiliki memiliki pijakan hukum yang kuat. Dan hingga saat ini UU tersebut belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lengkap mengatur pedoman pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah. Karena terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2005 hanya mengatur tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Substansi dari PP ini (setelah direvisi) lebih tepat bila dimasukkan dalam PP (baru) sebagai pedoman dalam pelaksanaan UU baru tentang Pilkada.
Maka UU baru soal Pemerintahan Daerah nantinya harus dilengkapi PP yang secara spesifik mengatur tata cara pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun APBD, akhir masa jabatan, dan pertanggungjawaban dalam hal tertentu dengan rincian jenisnya baik yang menyangkut tindak pidana (terutama korupsi) maupun perdata. Sehingga DPRD dapat menempati porsi hukum yang benar-benar kredibel dalam masalah ini.
Apa pun tujuan dari dibuatnya UU dan peraturan pelaksanaannya, pasti ada hal-hal prinsip yang harus dikedepankan sesuai dengan amanat reformasi di segala bidang. Dalam tataran ini, masalah demokratisasi, tranparansi, dan partisipasi masyarakat harus secara tegas dirangkum dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang bakal diterbitkan. Jika hal ini dibaikan, maka makna dari revisi UU atau peraturan lainnya akan sia-sia karena dipastikan pelaksanaannya di lapangan tidak akan berjalan efektif. Unsur penolakan publik karena alasan bahwa UU yang baru diterbitkan dianggap bertentangan dengan aspirasi rakyat. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh Depdagri dan DPR dalam rencana memecah UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tiga UU baru.

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Buat website atau blog gratis di WordPress,com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: