Awalbarri’s Blog

Desember 4, 2008

PERAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Filed under: Uncategorized — awalbarri @ 8:26 am

PERAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pajak
1. Pengertian Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan daerah.
Salah satu usaha untuk melanjutkan kemandirian suatu bangsa/negara dalam pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan serta langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.
Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter, melainkan mengatur.

2. Fungsi
a. Fungsi pendanaan / penerimaan (budgeter)
Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
b. Fungsi pengatur (reguler)
Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Asas Pemungut Pajak
Terdapat 3 jenis asas yang digunakan untuk memungut pajak yaitu :
a. Asas tempat tinggal
b. Asas kebangsaan
c. Asas sumber
Selain itu kita juga dapat melihat bagaimana cara pemungutan dari pajak :
1. Stelsel pajak yang dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :
– Stelsesl nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak dilakukan / didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.
2. Stelsel diketahui
Didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel campuran
Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

4. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan kendala dimasyarakat maka harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Syarat keadilan
Yaitu dalam pemungutan pajak sesuai dengan tujuan hukum, adil disini diartikan bahwa besarnya pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Syarat yuridis
Yaitu bahwa pemungutan pajak di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi bagi warganya maupun bagi negara.
c. Syarat finansial
Yaitu bahwa pemungutan pajak diusahakan secara efisien, dimana biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan .
d. Syarat ekonomis
Yaitu bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi
e. Syarat sederhana
Yaitu cara pemungutan pajak akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

5. Pengelompokkan Pajak
a. Berdasarkan pihak yang menarik pajak yaitu :
1. Pajak pusat
2. Pajak daerah
b. Berdasarkan cara pembebanan pajak
1. Pajak langsung yaitu pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak. Beban pajak tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain.
2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
c. Menurut sifatnya
1. Pajak subjektif yaitu pada yang bersumber pada subyeknya, dalam arti memperhatikan subjek diri wajib pajak.
2. Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

B. Pajak Daerah
Yang dimaksud daerah adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten. Untuk dapat membiayai dan memajukan suatu daerah, antara lain dapat ditempuh dengan suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan pengertian yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut dan penggunaan pajak.
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
– Pajak daerah tingkat I
– Pajak daerah tingkat II
Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara dan tarif pajak ditentukan oleh peraturan pajak masing-masing atau ditentukan tersendiri oleh pemerintah daerah.

C. Peranan Pajak Terhadap Pembangunan Daerah
Pajak sering kita bedakan dengan retribusi, retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
Kita dapat ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Demikian juga dengan pendapatan masyarakat, ada yang pendapatannya tinggi, menengah dan rendah.
Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarkat yang pendaptannya rendah. Contohnya hasil pungutan pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi digunakan oleh pemerintah untuk membantu biaya produksi obat-obatan, agar harga jualnya menjadi lebih murah karena biaya sudah ditanggung dari pajak.
Pajak juga berperan sebagai pembantas suatu produk sehingga produk yang dianggap sifatnya dapat membahayakan kehidupan manusia dapat dicegah sehingga masyarakat suatu daerah terhindar dari bahaya akibat efek dari produk yang menjadikan generasi dari daerah tersebut masih sehat dan daerah juga akan aman. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :
1. Pembangunan sekolah
2. Pembangunan rumah sakit
3. Pembangunan jalan raya
4. Pembangunan pasar

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Buat website atau blog gratis di WordPress,com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: